AMBON,NUNUSAKU.ID,– Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton, mengapresiasi komitmen Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam memperjuangkan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru.
Apresiasi tersebut menyusul dialokasikannya anggaran sebesar Rp9,6 miliar melalui skema pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk penanganan pembangunan ruas jalan di wilayah tersebut.
Solichin mengatakan, pengalokasian anggaran itu merupakan hasil dari perjuangan panjang masyarakat Batabual bersama berbagai pemangku kepentingan yang selama ini terus mendorong pemerintah agar memberikan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur jalan.
Menurutnya, meskipun anggaran yang dialokasikan belum sepenuhnya menjawab seluruh kebutuhan pembangunan, keputusan tersebut menjadi langkah awal yang patut diapresiasi.
“Kami memberi apresiasi kepada Gubernur Maluku bersama pimpinan dan anggota DPRD yang telah memasukkan anggaran Rp 9 Miliar untuk pembangunan jalan dari Kayeli menuju Pela. Ini merupakan bentuk perjuangan yang cukup panjang,” ujarnya.
Ia mengakui, kebutuhan anggaran untuk membangun infrastruktur jalan di Kecamatan Batabual masih cukup besar. Karena itu, pembangunan harus dilakukan secara bertahap dengan tetap memperjuangkan tambahan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.
Solichin berharap, dalam pembahasan APBD tahun anggaran 2027 mendatang, alokasi anggaran untuk pembangunan jalan di kawasan tersebut dapat kembali ditingkatkan.
Sebagai anggota DPRD Maluku dari daerah pemilihan (Dapil) Buru dan Buru Selatan, ia memastikan akan ikut mengawal pelaksanaan program tersebut agar pembangunan berjalan sesuai perencanaan.
“Ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab kami sebagai anggota DPRD dari Dapil Buru dan Bursel untuk mengawal. Kami akan terus memberikan perhatian kepada pemerintah provinsi dan Gubernur agar pembangunan jalan Batabual, Kayeli sampai Mako bisa dipercepat karena ruas tersebut merupakan jalan provinsi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Solichin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak melakukan gerakan-gerakan yang berpotensi menghambat proses pembangunan.
Ia meminta masyarakat tetap bersatu serta membangun komunikasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar perjuangan menghadirkan akses infrastruktur yang layak di Batabual dapat terus dilakukan.
“Kami berharap masyarakat tetap tenang. Mari kita sama-sama berjuang karena jalan Mako-Kayeli dan wilayah Batabual merupakan kebutuhan yang sudah lama diperjuangkan. Semua stakeholder harus bergandengan tangan untuk memperjuangkan pembangunan ini,” tandasnya.
Solichin menegaskan, pembangunan jalan di Kecamatan Batabual membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah provinsi, DPRD, dan masyarakat. Dengan demikian, keterbatasan anggaran saat ini tidak menjadi penghambat bagi kelanjutan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.
Januari 2027, Pembangunan Mulai Direalisasikan
Sebelumnya, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa memastikan pembangunan ruas jalan di Kecamatan Batabual menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Maluku. Anggaran sekitar Rp9 miliar telah dialokasikan melalui skema pinjaman daerah kepada PT SMI.
Pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat Batabual tersebut dijadwalkan mulai direalisasikan pada Januari 2027.
Komitmen itu disampaikan Lewerissa saat menghadiri panen padi Japonica dan dialog tani bersama masyarakat di Desa Wanakarta, Kabupaten Buru, Senin (9/11/2026).
Menurut Gubernur, pembangunan jalan Batabual merupakan persoalan yang telah lama menjadi perhatiannya, bahkan sejak sebelum menjabat sebagai kepala daerah.
“Batabual itu ada dalam hati dan pikiran saya. Salah satu alasan mengapa Pemprov meminjam atau berutang kepada PT SMI, yaitu untuk membangun salah satunya jalan Batabual, termasuk beberapa ruas jalan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB),” ungkap Lewerissa.
Ia menjelaskan, pembangunan jalan Batabual telah memasuki tahapan persiapan, termasuk proses pelelangan. Namun, persetujuan pinjaman dari PT SMI yang diterima relatif terlambat membuat waktu efektif pelaksanaan pekerjaan fisik pada tahun anggaran 2026 menjadi terbatas.
Meski demikian, Gubernur menegaskan anggaran telah disiapkan dan pembangunan harus dimulai secara bertahap.
“Untuk jalan Batabual, sudah saya putuskan untuk dibangun. Anggarannya sudah disiapkan. Yang penting kita memulai dulu. Kalau kita menunggu anggaran cukup baru membangun sekaligus sampai selesai, tidak akan jalan-jalan. Karena itu, pembangunan harus dilakukan secara bertahap,” tegasnya.
Lewerissa mengakui, pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi tantangan besar bagi Maluku yang memiliki 11 kabupaten/kota dengan kondisi geografis dan kebutuhan pembangunan berbeda-beda.
Karena itu, ia mengajak masyarakat memahami bahwa pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan skala prioritas, kemampuan fiskal daerah, serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
PUPR: Ruas Mako-Kayeli-Pela-Ilath Membutuhkan Penanganan Bertahap
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku, Hengky Tamtelahitu, menjelaskan bahwa perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di Kecamatan Batabual telah menjadi instruksi Gubernur Hendrik Lewerissa sejak awal pemerintahan.
Menurut Hengky, ruas jalan provinsi Mako-Kayeli-Pela-Ilath memiliki panjang kurang lebih 82 kilometer. Penanganannya membutuhkan anggaran besar karena mencakup delapan jembatan serta tujuh lintasan basah yang membutuhkan pembangunan jembatan untuk menunjang konektivitas antardesa.
“Sejak awal pemerintahan, Gubernur telah menginstruksikan Dinas PUPR Maluku untuk memberi perhatian terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kecamatan Batabual,” jelas Hengky di ruang kerjanya, Selasa (10/11/2026).
Ia mengatakan, meskipun membutuhkan pembiayaan besar, Gubernur tetap berkomitmen agar penanganan ruas jalan dan jembatan di wilayah tersebut dilakukan secara bertahap.
Sebagai langkah awal, melalui skema pinjaman daerah kepada PT SMI, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 9 miliar untuk penanganan ruas jalan Kayeli-Pela.
Selain itu, Pemprov Maluku melalui Dinas PUPR juga telah mengusulkan pembangunan ruas jalan Mako-Kayeli melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Usulan tersebut telah mendapat persetujuan Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga diharapkan menjadi bagian dari upaya penanganan secara bertahap terhadap keseluruhan ruas jalan provinsi Mako-Kayeli-Pela-Ilath.
“Dengan dukungan pembiayaan melalui PT SMI dan program IJD, kami pastikan penanganan infrastruktur Batabual akan mulai direalisasikan pada Januari 2027,” pungkasnya.
Pemprov Maluku berharap masyarakat Batabual dapat bersabar dan mendukung tahapan pembangunan, mengingat penanganan ruas jalan dan jembatan tersebut dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran. (NS)
