AMBON,NUNUSAKU.ID,– Komisi II DPRD Provinsi Maluku menunda pembahasan lanjutan terkait dugaan pencemaran lingkungan akibat tumpahan bahan dari kecelakaan tongkang di kawasan pelabuhan PT Batu Tua Tembaga Raya, Pulau Wetar Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Penundaan tersebut dilakukan karena Komisi II menilai hasil uji laboratorium yang disampaikan pihak perusahaan belum cukup kuat untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan. DPRD masih membutuhkan data pembanding yang benar-benar independen dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun hukum.
Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi menjelaskan, pihaknya telah menerima hasil uji laboratorium yang dilakukan lembaga independen selama kurang lebih satu tahun. Namun, komisi belum sepenuhnya menerima hasil tersebut karena penyampaiannya justru dilakukan pihak PT Batu Tua, bukan langsung oleh lembaga yang melakukan penelitian.
“Kami berpendapat ada potensi conflict of interest. Karena itu, hasilnya harus dijelaskan langsung oleh pihak yang melakukan penelitian dan pengujian laboratorium,” ungkap Irawadi kepada wartawan usai rapat dengar pendapat (RDP), Selasa (10/11/26).
Menurutnya, dalam rekomendasi rapat sebelumnya, Komisi II telah meminta agar proses kajian melibatkan seluruh unsur terkait, mulai dari pemerintah kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup, hingga pihak-pihak teknis lainnya.
Pelibatan berbagai pihak tersebut dinilai penting agar hasil kajian dapat diterima secara akademik, memiliki kekuatan dari sisi hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan.
Irawadi mengatakan, saat ini Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melalui Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) juga telah beberapa kali turun ke lokasi untuk melakukan pengambilan sampel.
Bahkan, pada 12 November 2026 nanti, Dinas Lingkungan Hidup dijadwalkan menghadiri undangan Kementerian guna mendengarkan hasil pengujian sampel yang dilakukan tim Gakkum KLH.
“Setelah hasil dari KLH disampaikan, kami akan kembali memanggil pihak-pihak terkait untuk memberi klarifikasi dan penjelasan. Termasuk perusahaan yang melakukan uji laboratorium atas penunjukan PT Batu Tua,” jelasnya.
Bakal Hadirkan Ahli Lingkungan untuk Jelaskan
Lebih lanjut dikatakan, Komisi II juga berencana menghadirkan para ahli lingkungan hidup dari Universitas Pattimura maupun perguruan tinggi lainnya yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.
Terkait rekomendasi yang sebelumnya disampaikan Dinas Lingkungan Hidup kepada PT Batu Tua, Irawadi meluruskan bahwa terdapat tujuh poin rekomendasi, bukan delapan poin.
Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang menjadi acuan, terdapat 37 item verifikasi yang harus dipenuhi. Namun, hasil yang disampaikan dalam rapat kali ini masih perlu dipertimbangkan karena membutuhkan sejumlah data pembanding.
“Kita masih menunggu hasil pembanding dari KLH. Apalagi dinas terkait juga menyampaikan keterbatasan anggaran untuk melakukan verifikasi, sementara fasilitas maupun peralatan pengujian yang dibutuhkan belum tersedia di Maluku,” katanya.
Rapat Tertutup Demi Kenyamanan Semua Pihak
Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai pelaksanaan RDP yang berlangsung tertutup, Irawadi mengatakan keputusan tersebut diambil untuk memberikan kenyamanan kepada seluruh pihak dalam menyampaikan dan menjelaskan data secara lebih mendalam.
Ia menegaskan, tidak ada hal khusus yang sengaja ditutupi dalam pembahasan tersebut. Bahkan, pada rapat berikutnya Komisi II berencana melibatkan lebih banyak pihak, termasuk para ahli, agar seluruh persoalan dapat dijelaskan secara terbuka.
Mengenai kemungkinan rapat selanjutnya menjadi tahap finalisasi, Irawadi mengatakan hal itu belum dapat dipastikan karena sangat bergantung pada kelengkapan dan kejelasan data yang nantinya disampaikan.
“Kalau datanya sudah jelas dan bisa diterima, tentu kita akan menghadirkan para ahli lingkungan untuk memberikan penjelasan. Prinsipnya, semua harus berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan,” tandasnya.
Komisi II berharap hasil pengujian dari Gakkum KLH dapat menjadi data pembanding yang objektif sehingga persoalan dugaan pencemaran lingkungan di kawasan operasional PT Batu Tua Raya dapat ditangani secara transparan dan berdasarkan hasil kajian ilmiah. (NS)
