AMBON,NUNUSAKU.ID,– Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa (HL) memastikan pembangunan ruas jalan di Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.
Bahkan, anggaran untuk pembangunan ruas jalan tersebut telah disiapkan melalui skema pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), perusahaan milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Komitmen tersebut ditegaskan Lewerissa saat menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Batabual merupakan persoalan yang telah lama menjadi perhatian dan tidak pernah dilupakannya sejak sebelum menjabat sebagai Gubernur.
“Batabual itu ada dalam hati dan pikiran saya. Salah satu alasan mengapa Pemprov meminjam atau berutang kepada PT SMI, yaitu untuk membangun salah satunya jalan Batabual, termasuk beberapa ruas jalan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB),” ungkap Lewerissa di depan warga Kabupaten Buru saat panen padi Japonica dan dialog tani di Desa Wanakarta, Senin (9/10).
Menurutnya, pembangunan jalan Batabual saat ini telah memasuki proses pelelangan. Namun, keterbatasan waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 menjadi tantangan tersendiri, mengingat proses persetujuan pinjaman dari PT SMI baru diterima relatif terlambat.
Dengan waktu efektif pelaksanaan yang tersisa hingga Desember, Gubernur mengakui pekerjaan fisik dalam skala besar tidak mudah diselesaikan. Meski demikian, ia menegaskan anggaran pembangunan sudah disiapkan dan harus mulai diproses.
“Untuk jalan Batabual, sudah saya putuskan untuk dibangun. Anggarannya sudah disiapkan. Yang penting kita memulai dulu. Kalau kita menunggu anggaran cukup baru membangun sekaligus sampai selesai, tidak akan jalan-jalan. Karena itu, pembangunan harus dilakukan secara bertahap,” tegasnya.
Lewerissa menjelaskan, persoalan infrastruktur jalan masih menjadi tantangan besar bagi Maluku yang memiliki 11 kabupaten/kota dengan kondisi geografis dan kebutuhan pembangunan berbeda-beda.
Bahkan, menurutnya, masih terdapat masyarakat di kawasan pegunungan Pulau Seram yang sejak Indonesia merdeka belum menikmati akses jalan yang memadai.
Karena itu, ia mengajak masyarakat memahami bahwa pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan skala prioritas, kemampuan fiskal daerah, serta pembagian kewenangan pemerintah.
Ia juga menjelaskan, ruas jalan memiliki status dan penanggungjawab masing-masing, yakni jalan nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat, jalan provinsi menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi, sedangkan jalan kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
“Sebagai Gubernur Maluku, tidak ada sedikit pun niat hati saya untuk menahan pembangunan infrastruktur bagi rakyat kalau anggarannya tersedia. Berdosa saya kalau anggaran ada tetapi tidak digunakan untuk membangun fasilitas bagi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan, keinginan membangun harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah provinsi, lanjutnya, juga terus memperjuangkan pembangunan sejumlah ruas jalan lainnya melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
“Kita harus bicara jujur kepada rakyat. Sudah kita rencanakan, tetapi masyarakat juga harus bersabar. Kalau kondisi keuangan daerah kembali normal dan memadai, pembangunan akan dilakukan sesuai prioritas masing-masing wilayah,” katanya.
Januari 2027 Mulai Dikerjakan
Komitmen Gubernur Maluku untuk membenahi infrastruktur jalan dan jembatan di Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, mulai diwujudkan melalui alokasi anggaran Rp 9 Miliar dari pinjaman Pemprov Maluku kepada PT SMI.
Pembangunan ruas jalan yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat Batabual tersebut dipastikan mulai berjalan pada Januari 2027 mendatang.
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku, Hengky Tamtelahitu menjelaskan, perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di Batabual telah menjadi instruksi Gubernur Hendrik Lewerissa sejak awal pemerintahan.
Menurutnya, ruas jalan provinsi Mako-Kayeli-Pela-Ilath membutuhkan anggaran cukup besar karena memiliki panjang kurang lebih 82 kilometer, dengan delapan jembatan serta tujuh lintasan basah yang membutuhkan pembangunan jembatan untuk menunjang konektivitas antardesa.
“Sejak awal pemerintahan, Gubernur telah menginstruksikan Dinas PUPR Maluku untuk memberi perhatian terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kecamatan Batabual,” jelas Hengky di ruang kerjanya, Selasa (10/11).
Meski membutuhkan pembiayaan besar, kata dia, Gubernur HL tetap berkomitmen agar penanganan ruas jalan dan jembatan di wilayah tersebut dilakukan secara bertahap.
Komitmen itu ditunjukkan melalui pinjaman PT SMI yang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9 miliar untuk penanganan ruas jalan Kayeli-Pela.
Selain itu, Pemprov Maluku lewat Dinas PUPR juga telah mengusulkan pembangunan ruas jalan Mako-Kayeli melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Usulan tersebut telah mendapat persetujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sehingga menjadi langkah awal penanganan keseluruhan ruas jalan provinsi Mako-Kayeli-Pela-Ilath. Karena itu diharapkan masyarakat Batabual khususnya tetap bersabar, sebab komitmen Gubernur HL jelas bagi Batabual.
“Dengan dukungan pembiayaan melalui PT SMI dan program IJD, kami pastikan penanganan infrastruktur Batabual akan mulai direalisasikan pada Januari 2027,” pungkasnya. (NS)
