AMBON,NUNUSAKU.ID,– Polda Maluku menegaskan penanganan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang melibatkan Aipda J.R.M., terkait dugaan praktik percaloan seleksi penerimaan anggota TNI Angkatan Darat (AD) tahun 2023, telah melalui serangkaian pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku.
Melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam), laporan tersebut telah ditindaklanjuti mulai dari penyelidikan, pemanggilan saksi, pendalaman dokumen, audit investigasi hingga gelar perkara.
Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi menjelaskan, penegasan tersebut disampaikan menyikapi pemberitaan media online mengenai desakan kuasa hukum pelapor agar Kapolda Maluku menuntaskan penanganan laporan dimaksud.
“Laporan tersebut tidak diabaikan ataupun dibiarkan tanpa penanganan. Bidpropam telah melakukan berbagai tahapan pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku,” tegas Rositah, Selasa (10/11/26).
Menurutnya, dalam proses pemeriksaan, akreditor menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi pendalaman fakta dan pemenuhan kebutuhan pembuktian.
Salah satu kendala utama adalah belum diperolehnya keterangan langsung dari saksi korban berinisial R.I.U. yang juga merupakan saksi kunci dalam perkara tersebut.
Bidpropam telah mengirim undangan wawancara dan klarifikasi kepada yang bersangkutan pada 28 Agustus 2025 lalu. Namun, saksi tersebut tidak memenuhi undangan pemeriksaan.
Upaya hadirkan saksi juga dilakukan melalui koordinasi dengan pelapor Murni Upuolat, orang tua saksi melalui Siti Kouwe, serta kuasa hukum pelapor. Bahkan, akreditor menawarkan pemeriksaan secara virtual.
Namun, hingga pemberitahuan perkembangan perkara pada 14 Januari 2026, keterangan langsung saksi kunci belum berhasil diperoleh.
Saksi lainnya, Siti Kouwe, juga tidak memenuhi undangan klarifikasi pada 28 Agustus 2025.
Selain itu, saksi Cici Sitania yang kemudian dihadirkan tidak melihat secara langsung peristiwa penyerahan uang kepada terlapor. Keterangan yang disampaikan hanya berdasarkan cerita dari Siti Kouwe.
“Untuk mengungkap suatu peristiwa secara objektif, keterangan saksi yang mengetahui atau mengalami langsung kejadian merupakan bagian penting dalam proses pembuktian,” ujarnya.
Dokumen Bukti Rekening Koran Buram
Kendala lain ditemukan pada dokumen pendukung berupa enam lembar salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama Siti Kouwe yang diserahkan melalui kuasa hukum pelapor.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokumen tersebut dalam kondisi buram sehingga tidak dapat dibaca dan diverifikasi secara memadai oleh akreditor.
Akibatnya, informasi dalam dokumen tersebut belum dapat digunakan secara optimal untuk menguji keterkaitannya dengan dugaan transaksi yang dilaporkan.
Rositah juga mengklarifikasi bahwa berdasarkan catatan administrasi Bidpropam, kuasa hukum pelapor tidak pernah melakukan koordinasi secara langsung dengan akreditor yang menangani perkara tersebut.
Meski demikian, akreditor telah melakukan sejumlah upaya koordinasi melalui pelapor dan pihak terkait guna memperoleh keterangan saksi serta melengkapi kebutuhan pembuktian.
Gelar Perkara Libatkan Itwasda, Biro SDM & Bidkum
Setelah melalui pemeriksaan dan audit investigasi, Bidpropam Polda Maluku menggelar perkara pada 26 Oktober 2026.
Gelar perkara tersebut melibatkan unsur Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda), Biro SDM, serta Bidkum Polda Maluku.
Dari hasil gelar perkara, direkomendasikan agar pemeriksaan pendahuluan terhadap terlapor ditutup melalui penerbitan Surat Penetapan Penutupan Pemeriksaan Pendahuluan (SP4), dengan pertimbangan belum terdapat cukup bukti untuk melanjutkan penanganan pada tahap tersebut.
Menindaklanjuti rekomendasi itu, Subbidwabprof Bidpropam Polda Maluku menerbitkan surat perintah pelaksanaan penutupan pemeriksaan pendahuluan pada 2 November 2026. Pada tanggal yang sama, SP4 juga diterbitkan.
“Keputusan tersebut merupakan hasil dari proses pemeriksaan dan evaluasi melalui gelar perkara dengan melibatkan unsur terkait. Jadi, penutupan pemeriksaan pendahuluan bukan keputusan yang diambil tanpa proses,” tegas Rositah.
Tiga Kali SP2HP Diterbitkan
Sebagai bentuk transparansi, Bidpropam Polda Maluku telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penanganan Perkara (SP2HP) sebanyak tiga kali sejak 2025 hingga November 2026.
Pemberitahuan pertama disampaikan pada 11 September 2025, kemudian 14 Januari 2026, dan terakhir pada 6 November 2026.
SP2HP terakhir memuat hasil audit investigasi, gelar perkara pada 26 Oktober 2026, serta tindak lanjut penerbitan SP4 pada 2 November 2026.
Dokumen tersebut kemudian ditindaklanjuti pengirimannya pada Senin (9/11/26) melalui Bhabinkamtibmas Desa Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, untuk disampaikan kepada pelapor, Murni Upuolat.
“Penanganan laporan ini tidak baru dilakukan setelah muncul pemberitaan di media. Bidpropam telah menerbitkan SP2HP secara bertahap sesuai perkembangan pemeriksaan,” ungkapnya.
SP4 Tidak Menutup Peluang Pemeriksaan Kembali
Meski pemeriksaan pendahuluan telah ditutup, Rositah menegaskan keputusan tersebut tidak berarti perkara tidak dapat dibuka kembali.
Menurutnya, apabila di kemudian hari ditemukan bukti baru atau novum yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, pemeriksaan kembali tetap dimungkinkan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“SP4 diterbitkan karena berdasarkan hasil pemeriksaan dan gelar perkara belum terdapat cukup bukti. Namun, apabila di kemudian hari terdapat bukti baru yang relevan, perkara tersebut dapat dibuka kembali,” jelasnya.
Rositah menambahkan, Polda Maluku tetap berkomitmen menegakkan disiplin dan kode etik terhadap setiap anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran.
Namun, setiap keputusan harus didasarkan pada fakta hasil pemeriksaan, kecukupan alat bukti, profesionalitas, serta kepastian hukum.
“Polri tidak memberikan toleransi terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran. Namun, setiap orang juga memiliki hak untuk memperoleh pemeriksaan yang objektif dan kepastian hukum,” tutupnya. (NS)
