AMBON,NUNUSAKU.ID,- Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wadjo meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat fungsi pengawasan terhadap seluruh lembaga perbankan di Maluku.

Pengawasan harus dilakukan secara maksimal, termasuk memastikan setiap transaksi keuangan berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Alhidayat, politisi PDI Perjuangan itu secara khusus menyoroti adanya informasi mengenai transaksi pada malam hari yang diduga dilakukan tidak sesuai prosedur.

“Sebab itu, kami minta BI dan OJK memperhatikan persoalan ini. Pengawasan terhadap aktivitas transaksi perbankan harus diperketat agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat. Jangan hanya laporan ABS (asal bapa senang),” tegasnya di Ambon, Senin (9/11).

Selain pengawasan, Komisi III juga mendorong OJK memperluas edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai sistem pinjaman, mekanisme pemberian kredit, serta ketentuan jaminan atau agunan.

Menurutnya, jumlah masyarakat yang telah mendapatkan edukasi keuangan dari OJK masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Maluku yang mencapai sekitar 1,9 juta jiwa.

Ia menyebut, edukasi yang telah menjangkau sekitar 10 ribu orang belum cukup untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat mengenai prosedur dan risiko transaksi perbankan.

“Kami meminta sosialisasi lebih ditingkatkan dan diperluas. Masyarakat harus memahami bagaimana sistem pemberian pinjaman, persyaratan jaminan, serta hak dan kewajiban mereka sebagai nasabah,” pungkasnya.

Lebih lanjut diakui Wadjo, pengawasan dan edukasi wajib dilakukan. Karena berangkat dari rapat dengar pendapat (RDP) yang melibatkan komisi dan sejumlah perbankan, masih terdapat sejumlah masalah yang belum diselesaikan.

Semisal, dugaan praktik pemberian pinjaman tanpa legalitas yang ditemukan dalam sejumlah kasus, termasuk persoalan di BRI Pasahari dan Ambon.

“Persoalan yang melibatkan sekitar 450 orang ini membutuhkan penanganan dan penyelesaian secara serius,” tegasnya. (NS)