AMBON,NUNUSAKU.ID,– Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmen Partai Golkar untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendorong pembangunan ekonomi, penguatan industri, serta percepatan investasi di daerah, termasuk Provinsi Maluku.
Bahlil mengatakan, pembangunan industri Blok Masela di Maluku harus menjadi perhatian serius agar potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut dapat memberikan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, pengembangan industri harus berjalan seiring dengan pengelolaan potensi sumber daya alam, termasuk optimalisasi Participating Interest (PI), dengan melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia juga menyinggung persoalan pembebasan lahan dan ganti untung. Bahlil meminta agar persoalan tersebut ditangani secara bijaksana dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat setempat.
“Saya tidak ingin masyarakat di kampung saya dibuat menangis karena tindakan-tindakan yang tidak tepat. Karena itu, saya meminta agar diberi waktu untuk menyelesaikan persoalan ganti untung secara baik. Gubernur juga dapat mengambil keputusan sesuai kondisi yang terjadi,” tegasnya.
Bahlil turut menyinggung pentingnya percepatan penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini menghambat pengembangan Blok Masela. Menurutnya, seluruh pihak harus mulai mengarahkan perhatian pada langkah konkret agar investasi dan pembangunan dapat segera berjalan.
Ia menegaskan, Golkar sebagai mitra strategis pemerintah akan terus memberikan kontribusi positif dan mendukung program-program Presiden Prabowo demi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
Subsidi BBM Dipertahankan hingga 30 September 2026
Dalam kesempatan itu, Bahlil juga menjelaskan dinamika geopolitik global yang berdampak terhadap harga minyak dunia dan kebijakan energi nasional.
Ia menyebutkan, kondisi geopolitik internasional membuat harga minyak mengalami tekanan. Namun, Presiden Prabowo telah meminta agar pemerintah merumuskan kebijakan energi yang tepat sehingga kenaikan harga energi dunia tidak menjadi beban tambahan bagi masyarakat.
Karena itu, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tetap dipertahankan hingga 30 September 2026, tanpa kenaikan, meskipun harga minyak dunia mengalami perubahan.
“Kebijakan Presiden Prabowo jelas, bagaimana kita merumuskan kebijakan energi yang tepat agar tidak terus memberikan beban kepada masyarakat. Subsidi BBM tidak dinaikkan. Sampai 30 September 2026, harga BBM bersubsidi tetap sama, termasuk LPG,” ungkapnya.
Selain menjaga stabilitas harga, Bahlil mengaku telah meminta BPH Migas untuk mempertimbangkan penambahan kuota BBM khususnya minyak tanah menjelang Natal dan Tahun Baru bagi Provinsi Maluku.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan energi sekaligus mencegah terjadinya kelangkaan BBM, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi daerah produksi.
Golkar Dukung Penegakan Hukum Secara Transparan
Bahlil juga menegaskan, Partai Golkar mendukung penuh aparat penegak hukum dalam menuntaskan berbagai persoalan hukum yang sedang menjadi perhatian publik, salah satunya kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo oleh petinggi Polri.
Menurutnya, setiap persoalan harus diproses secara tuntas, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Disisi lain, ia mengingatkan agar ruang demokrasi tidak disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar, termasuk tuduhan tanpa bukti terhadap dirinya.
Bantah Tudingan Terlibat Pertemuan Rahasia
Di depan kader Golkar Maluku dan stakeholder, Bahlil secara khusus membantah tudingan yang mengaitkan dirinya dengan dugaan pertemuan atau keterlibatan dalam persoalan penyadapan.
Ia meminta pihak-pihak yang menyampaikan tuduhan tersebut segera melakukan klarifikasi dan membuktikan kebenaran informasi yang disebarkan.
“Saya minta segera klarifikasi dan buktikan. Jangan membangun opini atau tuduhan tanpa dasar. Kalau tidak dapat dibuktikan, saya akan mempertimbangkan untuk menempuh proses hukum,” tegasnya.
Bahlil menilai penyebaran informasi yang tidak benar dapat membahayakan kehidupan demokrasi karena berpotensi membentuk opini publik yang keliru.
“Golkar akan tetap konsisten menjadi mitra pemerintah dan mengambil peran aktif dalam mendukung kebijakan strategis nasional, terutama yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah,” tegas Menteri ESDM itu. (NS)
