AMBON,NUNUSAKU.ID,– Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mulai memperkuat sistem pengawasan internal pemerintahan melalui transformasi digital.
Melalui Inspektorat Kota Ambon, diluncurkan SI-BAILEO (Sinergitas Informasi Balai Audit, Monitoring, dan Evaluasi Online), sebuah inovasi pengawasan berbasis digital yang dirancang untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.
Sistem ini menjadi langkah strategis Pemkot Ambon untuk mengubah pola pengawasan yang selama ini cenderung menemukan persoalan setelah terjadi, menuju mekanisme pengawasan yang lebih proaktif, terukur, terintegrasi, dan berbasis data.
Kepala Inspektorat Kota Ambon, Selly Kalahatu mengatakan, SI-BAILEO dikembangkan untuk memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“SI-BAILEO merupakan inovasi pengawasan yang dikembangkan untuk memperkuat fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah,” kata Selly kepada wartawan di Ambon, Selasa (3/11/26).
Menurutnya, pengawasan internal tidak boleh hanya berorientasi pada pencarian kesalahan, tetapi harus menjadi instrumen pembinaan sekaligus memberikan peringatan dini terhadap berbagai potensi penyimpangan.
Melalui sistem ini, Inspektorat ingin memastikan pengawasan tidak lagi sekadar bersifat korektif, tetapi mampu mengidentifikasi risiko dan mencegah persoalan sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang merugikan pemerintah maupun masyarakat.
SI-BAILEO merupakan proyek perubahan yang digagas Selly Kalahatu sebagai project leader bersama jajaran Inspektorat Kota Ambon dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII tahun 2026.
Sistem tersebut dirancang untuk mempercepat pemantauan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan di seluruh lingkungan Pemkot Ambon.
“Dengan dukungan sistem digital, proses pengawasan diharapkan dapat berlangsung lebih efektif karena informasi dan hasil evaluasi terdokumentasi secara sistematis. Selain itu, pimpinan daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memperoleh informasi lebih cepat sebagai dasar pengambilan keputusan,” jelasnya.
Lebih jauh, penerapan SI-BAILEO juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Ambon.
Diketahui, Pemkot Ambon kembali meraih opini WTP atas LKPD tahun anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi modal penting yang perlu dijaga melalui pengawasan internal yang semakin kuat, sistematis, dan berkelanjutan.
Menariknya, nama SI-BAILEO mengandung filosofi kearifan lokal Maluku. Baileo merupakan rumah adat yang menjadi ruang berkumpul masyarakat untuk bermusyawarah, bertukar informasi, dan mengambil keputusan bersama.
“Filosofi tersebut diharapkan tercermin dalam sistem pengawasan yang dibangun melalui kolaborasi, keterbukaan informasi, serta tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah,” harap Selly.
Dalam implementasinya, SI-BAILEO dikembangkan melalui tiga tahapan, yakni jangka pendek, menengah, dan panjang.
Tahap jangka pendek difokuskan pada pembangunan sistem peringatan dini melalui implementasi awal di lingkungan Inspektorat dan sejumlah OPD terkait.
Pada tahap menengah, penerapan sistem diperluas ke seluruh unit kerja OPD, disertai integrasi data dan optimalisasi fungsi peringatan dini.
Sementara tahap jangka panjang diarahkan untuk menjadikan SI-BAILEO sebagai sistem pengawasan digital yang terintegrasi dan berkelanjutan, sekaligus menjadi salah satu instrumen pendukung pimpinan daerah dalam menentukan kebijakan strategis.
Peluncuran SI-BAILEO dibuka langsung Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, di Balaikota Ambon, Selasa (3/11/26). Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Kota, pimpinan OPD, serta sejumlah undangan.
Walikota memberi apresiasi dan dukungan terhadap inovasi yang dikembangkan Inspektorat tersebut. Ia berharap SI-BAILEO mampu mempercepat proses pemantauan dan evaluasi sekaligus memastikan seluruh aktivitas pemerintahan terdokumentasi secara baik dan terintegrasi.
Menurutnya, sistem pengawasan berbasis digital juga harus mendorong pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat dan terkini serta membangun budaya kerja yang jujur, disiplin, dan akuntabel di seluruh perangkat daerah.
Peluncuran SI-BAILEO sejalan dengan Misi Kedua Kota Ambon, yakni mewujudkan Ambon inklusif, serta program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam penataan birokrasi yang kapabel, andal, dan bersih dari KKN.
Dengan hadirnya inovasi ini, Inspektorat Kota Ambon diharapkan tidak hanya berperan sebagai lembaga pemeriksa, tetapi juga menjadi mitra strategis OPD dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Tantangannya kini adalah memastikan SI-BAILEO tidak berhenti sebatas peluncuran dan formalitas digitalisasi. Efektivitas sistem ini akan ditentukan oleh konsistensi penerapan, keterbukaan informasi, serta keberanian menindaklanjuti setiap indikasi penyimpangan.
Sebab, pengawasan yang kuat bukan hanya mampu menemukan kesalahan, tetapi yang terpenting adalah mencegah kesalahan sebelum terjadi. (NS/MC)
