AMBON,NUNUSAKU.ID,— Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok bukan sekadar persoalan mengendalikan angka inflasi, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan harga terjangkau dan pasokan yang tersedia.
Ditengah dinamika harga pangan, tantangan distribusi antarpulau, hingga ancaman perubahan cuaca yang berpotensi mengganggu pasokan, Pemerintah Kota Ambon mulai memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi digital.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Walikota Ambon, Ely Toisuta saat hadiri Rapat Koordinasi High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Ambon bersama stakeholder dan distributor, sekaligus pengenalan aplikasi SIKENDALI AMBON (Sinergitas Kendali Inflasi dan Neraca Logistik), yang berlangsung di Manise Hotel Ambon, Jumat (30/10).
Ely menegaskan, pengendalian inflasi membutuhkan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, instansi vertikal, lembaga keuangan, distributor, hingga pelaku usaha yang terlibat langsung dalam rantai pasok kebutuhan pokok.
Menurutnya, stabilitas harga tidak dapat dijaga hanya melalui kebijakan pemerintah, tetapi harus didukung ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta sistem pemantauan yang mampu membaca perubahan kondisi pasar secara cepat dan akurat.
Dikatakan, berdasarkan data Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kota Ambon pada September 2026 tercatat sebesar 0,68 persen secara bulanan (month-to-month), inflasi tahun kalender (year-to-date) sebesar 3,29 persen, dan inflasi tahunan (year-on-year) mencapai 4,76 persen.
Angka tersebut, menurutnya, menjadi peringatan agar seluruh pihak tidak lengah dalam menjaga stabilitas harga, terutama karena tekanan inflasi dipengaruhi kelompok transportasi dan sejumlah komoditas pangan.
“Angka ini menjadi sinyal penting bagi kita semua agar tidak lengah dalam menjaga stabilitas harga. Kita butuhkan respons yang cepat, terukur, dan berbasis data dari Pemerintah Kota Ambon bersama seluruh stakeholder terkait,” tegas Ely.
Pengendalian Inflasi Harus Berbasis Kepentingan Masyarakat
Baginya, pengendalian inflasi harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, terutama dalam menjaga daya beli agar tidak semakin terbebani oleh kenaikan harga kebutuhan pokok.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Ely menginstruksikan seluruh perangkat daerah dan stakeholder terkait agar memperkuat implementasi strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Pada aspek keterjangkauan harga, Dinas Perdagangan dan Perindustrian diminta meningkatkan pelaksanaan Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM), khususnya di kawasan permukiman padat penduduk.
Pelaksanaannya harus dilakukan secara tepat sasaran dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di setiap kecamatan. Langkah ini diharapkan mampu menekan harga sekaligus memangkas rantai distribusi yang terlalu panjang.
Sementara itu, Dinas Perikanan diminta terus memantau perkembangan harga komoditas perikanan, termasuk menyinergikan pengendalian harga dengan komoditas pangan lainnya, khususnya cabai.
Pada aspek ketersediaan pasokan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan didorong mengoptimalkan gerakan menanam, terutama komoditas cabai dan bawang pada kelompok tani lokal di Dusun Taeno dan wilayah Hutumuri.
“Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan produksi lokal sekaligus mengurangi ketergantungan Ambon terhadap pasokan dari daerah lain,” jelasnya.
Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi Antar Stakeholder Penting
Lebih lanjut Ely juga meminta penguatan koordinasi dengan Bank Indonesia, terutama terkait intervensi biaya transportasi untuk mendukung kelancaran pasokan bahan pangan ke Kota Ambon.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah adalah kenaikan harga cabai merah dan cabai keriting yang berdasarkan laporan telah mencapai kisaran Rp120.000 hingga Rp 160.000 per kilogram.
Kondisi ini semakin membutuhkan perhatian ditengah potensi dampak fenomena El Niño berkepanjangan yang dapat memengaruhi produksi pertanian, ketersediaan stok, hingga kelancaran distribusi komoditas pangan.
Karena itu, Ely menekankan pentingnya memperluas Kerja Sama Antar Daerah (KAD), terutama dengan daerah produsen seperti Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.
“Kerjasama tersebut perlu diwujudkan melalui penguatan nota kesepahaman atau MoU agar pasokan kebutuhan pokok ke Kota Ambon tetap terjamin dan berlangsung secara berkelanjutan,” pinta politisi Golkar itu.
Pola kerjasama juga diharapkan tidak hanya mengandalkan hubungan Government to Government (G2G), tetapi diperluas melalui Business to Business (B2B) dengan melibatkan distributor dan pelaku usaha secara langsung.
Distributor Diminta Ketersediaan & Pasokan Bapok Aman
Kepada para distributor, Ely tak lupa meminta agar memastikan ketersediaan bahan pokok (Bapok) tetap aman, terutama menjelang perayaan Natal dan pergantian Tahun Baru 2026.
Ia mengingatkan, keterbatasan konektivitas antarpulau serta kondisi cuaca di wilayah kepulauan memang menjadi tantangan distribusi. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan terjadinya kelangkaan barang maupun spekulasi harga di pasar.
Selain persoalan pasokan dan harga, kelancaran distribusi juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
Ely meminta Dinas Perhubungan bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk meningkatkan pemantauan terhadap arus bongkar muat bahan kebutuhan pokok di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.
“Perlu adanya perhatian khusus dan pemberian prioritas terhadap kontainer yang mengangkut komoditas pangan esensial agar proses bongkar muat dapat berlangsung lebih cepat dan tidak mengalami keterlambatan atau dwelling time yang terlalu lama,” pintanya.
Disisi lain, koordinasi dengan BPS dan Bank Indonesia juga harus semakin diperkuat untuk memantau pergerakan harga, terutama komoditas pangan yang rentan mengalami gejolak atau volatile foods.
Dengan demikian, setiap perubahan harga dapat segera diidentifikasi dan direspons melalui langkah intervensi sebelum berdampak lebih luas terhadap daya beli masyarakat.
Aplikasi yang Menghadirkan Solusi
Ditengah berbagai tantangan tersebut, Pemkot Ambon menghadirkan sebuah terobosan melalui aplikasi SIKENDALI AMBON atau Sinergitas Kendali Inflasi dan Neraca Logistik.
Aplikasi yang dikembangkan melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian bersama TPID Kota Ambon ini dirancang sebagai sistem integrasi data pasokan dan harga untuk memberikan gambaran kondisi pasar secara lebih cepat, akurat, dan terukur.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memantau ketersediaan stok, perkembangan harga kebutuhan pokok, serta potensi gangguan distribusi yang dapat memicu kelangkaan barang.
Lebih dari sekadar sistem informasi, SIKENDALI AMBON diharapkan menjadi instrumen peringatan dini atau early warning system yang memungkinkan pemerintah mendeteksi potensi lonjakan harga maupun gangguan pasokan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Ely menegaskan, kehadiran aplikasi tersebut harus mampu mengubah pola kerja TPID yang selama ini cenderung reaktif menjadi lebih proaktif, terintegrasi, dan berbasis data.
“Dengan hadirnya SIKENDALI AMBON, kita tidak lagi bekerja berdasarkan perkiraan semata dalam membaca kondisi pasar. Data yang masuk akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengidentifikasi potensi kelangkaan barang, mendeteksi lonjakan harga, serta memberikan peringatan dini agar langkah intervensi dapat segera dilakukan secara tepat dan efektif,” ungkapnya.
Untuk memastikan aplikasi tersebut berjalan optimal, Ely menekankan pentingnya pembagian peran dan tanggung jawab seluruh instansi serta stakeholder yang terlibat.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) diharapkan menjamin keamanan sistem informasi, perlindungan data, serta keandalan aplikasi.
Bank Indonesia Wilayah Maluku berperan sebagai mitra kebijakan dan penggerak TPID, khususnya dalam pemanfaatan data pasokan dan harga untuk menganalisis perkembangan inflasi serta memetakan risiko gangguan logistik di wilayah kepulauan.
Perum BULOG Kanwil Maluku bertanggungjawab menyediakan data stok dan ketersediaan pangan sebagai bagian dari neraca logistik, sekaligus mendukung intervensi pasar dalam menjaga stabilitas harga.
Pelindo Regional 4 Ambon diharapkan menyuplai data lalu lintas bongkar muat, pergerakan kontainer, serta arus peti kemas di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.
Sementara itu, BPS Kota Ambon berperan menyediakan data statistik resmi, meliputi inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), ketenagakerjaan, dan data strategis lainnya sebagai tolok ukur analisis.
Stasiun Meteorologi Kelas I Pattimura Ambon juga memiliki peran penting dalam menyediakan informasi prakiraan cuaca, kondisi gelombang, serta arah dan kecepatan angin di wilayah perairan Maluku untuk mengantisipasi potensi gangguan transportasi laut.
Adapun distributor menjadi salah satu unsur paling penting karena bertanggung jawab menyediakan dan memperbarui informasi ketersediaan stok serta harga komoditas pangan utama secara berkala dan akurat.
Seluruh anggota TPID Kota Ambon juga diharapkan memanfaatkan dasbor terintegrasi SIKENDALI AMBON sebagai dasar pemantauan perkembangan harga, identifikasi potensi kelangkaan, hingga penentuan langkah intervensi.
Tak Boleh Berhenti di Ruang Rapat, Harus Hasilkan Dampak ke Masyarakat
Ely berharap rapat koordinasi tersebut tidak berhenti pada pertukaran informasi dan pembahasan kebijakan, tetapi menghasilkan langkah nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya diukur dari angka statistik, melainkan juga dari kemampuan pemerintah dan seluruh stakeholder memastikan kebutuhan pokok tersedia dengan harga yang terjangkau.
Ia mengajak seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, distributor, dan pelaku usaha untuk membangun komitmen bersama serta menjadikan SIKENDALI AMBON sebagai instrumen kolaborasi dalam memperkuat ketahanan logistik daerah.
“Mari kita jadikan SIKENDALI AMBON bukan sekadar aplikasi atau sistem informasi, tetapi sebagai instrumen bersama untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan efektivitas pengambilan kebijakan, serta memastikan masyarakat Kota Ambon dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dan pasokan yang mencukupi,” ajaknya.
Melalui penguatan koordinasi TPID dan implementasi SIKENDALI AMBON, Pemkot Ambon berharap pengendalian inflasi ke depan dapat dilakukan secara lebih terukur, responsif, dan berkelanjutan, sehingga stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga dan daya beli masyarakat terlindungi. (NS-02)
