AMBON,NUNUSAKU.ID,— Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Maluku mulai mendapat perhatian serius.
Pemerintah daerah (Pemda) didesak tidak lagi menangani persoalan tersebut secara parsial, tetapi segera membentuk tim terpadu untuk melakukan penanganan dan pencegahan secara menyeluruh.
Desakan itu disampaikan anggota DPRD Maluku dari Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Tengah, Fraksi Hanura, Muhammad Reza Mony, menyikapi meluasnya titik kebakaran di sejumlah kawasan, baik di Kota Ambon maupun wilayah Jazirah Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.
Diketahui, di Kota Ambon, kebakaran dilaporkan terjadi di kawasan Gunung Nona, STAIN dan Passo, sementara sejumlah wilayah di Jazirah Leihitu juga menghadapi ancaman karhutla.
Sebelumnya, kebakaran di kawasan perbukitan Lalaiwan, Negeri Assilulu, Kecamatan Leihitu, bahkan masih menyisakan titik api yang harus ditangani masyarakat bersama pemerintah negeri dan aparat secara manual.
Reza mengatakan dirinya memahami keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah. Namun, kondisi tersebut akuinya tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan Karhutla terus terjadi tanpa langkah penanganan yang terukur.
“Pada dasarnya ini memang terkait Karhutla ini saya juga paham dengan kondisi daerah yang keterbatasan anggaran. Cuma ini kan tidak bisa dibiarkan kayak begini terus,” kata Reza di Rumah Rakyat Karang Panjang Ambon, Rabu (7/10/26).
Menurutnya, pemerintah perlu segera membentuk tim terpadu yang melibatkan berbagai stakeholder. Tidak hanya unsur pemerintah dan aparat terkait, tetapi juga pemerhati lingkungan, akademisi serta elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap persoalan lingkungan.
“Saya rasa pemerintah harus membentuk tim terpadu yang melibatkan berbagai stakeholder. Ada juga pemerhati lingkungan, mungkin dari pemerintah dan lain-lain. Entah bagaimana supaya ada solusi dan jalan keluar untuk tangani kebakaran hutan ini,” ujarnya.
Reza menilai penanganan Karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman ketika api sudah membesar. Pemerintah daerah, katanya, harus mulai memperkuat langkah pencegahan, deteksi dini, pemetaan wilayah rawan hingga kesiapsiagaan menghadapi kebakaran.
“Katong seng bisa hanya duduk melihat dan menunggu, lalu berdoa hujan turun saja. Seng bisa. Minimal ada langkah-langkah yang perlu diambil Pemda untuk bisa menangani kebakaran ini,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kondisi kabut asap yang dalam beberapa hari terakhir menyelimuti sejumlah wilayah Maluku. Data BMKG per 3 Oktober 2026 menunjukkan terdapat 12 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di Maluku.
BMKG juga mengamati asap tipis hingga sedang di sejumlah wilayah, termasuk Kota Ambon, Maluku Tengah, Buru dan beberapa wilayah lainnya.
Kondisi tersebut, kata Reza, menunjukkan bahwa persoalan karhutla tidak bisa lagi dipandang sebagai kejadian yang berdiri sendiri di satu lokasi.
“Ini karena melihat situasinya sudah terlalu ini. Kabut asap ini sudah di seluruh daerah di Maluku, ibu kota juga, Kota Ambon juga semuanya di kabut asap. Jadi beta rasa harus ada segera langkah konkret dan tindak lanjut dari pemerintah daerah untuk menyikapi ini,” katanya.
Karena itu, Reza mendorong pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota untuk duduk bersama menyusun langkah penanganan yang lebih terkoordinasi. Termasuk memastikan kesiapan personel, armada pemadam, ketersediaan air, pemantauan titik api serta pelibatan masyarakat di wilayah rawan.
Menurutnya, keterbatasan anggaran harus disiasati melalui kolaborasi lintas sektor sehingga penanganan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab satu organisasi perangkat daerah.
“Harus ada langkah konkret. Jangan sampai setiap terjadi kebakaran baru semua bergerak. Kita harus mulai berpikir bagaimana mencegah dan mengantisipasi sebelum kebakaran semakin meluas,” tandas Reza.
Sementara itu, Dinas Kehutanan Maluku juga telah ingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul kondisi kemarau yang membuat vegetasi dan daun kering mudah terbakar. Aktivitas membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar disebut menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai.
Dengan kondisi tersebut, pembentukan tim terpadu dinilai penting agar penanganan Karhutla di Maluku tidak berhenti pada pemadaman, tetapi juga mencakup pencegahan, edukasi masyarakat, patroli kawasan rawan, deteksi dini dan penanganan pascakebakaran. (NS)
