AMBON,NUNUSAKU.ID — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kota Ambon, Dra. Josina R. Siegers, menegaskan Musyawarah Daerah (Musda) X DPD II Partai Golkar Kota Ambon hingga kini masih berstatus skors.
Karena itu, ia meminta seluruh kader tidak mencampuradukkan kepentingan dan menjalankan kembali tahapan Musda sesuai mekanisme organisasi.
Siegers menilai, dinamika internal yang berkembang menjelang kelanjutan Musda X pada 8 Oktober mendatang harus disikapi secara hati-hati agar tidak berubah menjadi persoalan baru yang justru merusak citra Golkar di mata publik.
“Golkar adalah partai tua di republik ini, khususnya di Maluku dan Kota Ambon. Karena itu, kader harus pahami setiap dinamika yang terjadi dan tidak mencampuradukkan kepentingan yang pada akhirnya merusak citra partai di hadapan publik,” tegas Siegers didampingi dua anggota Dewan Pertimbangan, Merri Aponno dan Margaretha Siahay, di Ambon, Rabu (7/10/2026).
Menurut Siegers, Musda X yang berlangsung di Manise Hotel pada 30 April 2026 hingga kini belum dinyatakan selesai karena pelaksanaannya masih dalam status skors.
Dengan kondisi tersebut, agenda yang seharusnya dilakukan adalah melanjutkan tahapan Musda yang sebelumnya diskors, bukan membuka atau memulai proses baru.
“Kami menghargai surat penunjukan saudara Ely Toisuta sebagai pelaksana tugas. Karena itu, kami mengharapkan yang bersangkutan melanjutkan agenda dimaksud, bukan lalu memulai agenda yang baru,” ujarnya.
Soroti Kewenangan Dewan Pertimbangan
Selain itu, Siegers juga menegaskan Dewan Pertimbangan DPD II Partai Golkar Kota Ambon yang dibentuk melalui Musda IX masih memiliki kewenangan menjalankan fungsi organisasi, terutama memberi masukan dan pertimbangan kepada DPD Golkar Kota Ambon.
Ia merujuk Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Golkar Pasal 29 ayat (1), yang mengatur bahwa Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota berfungsi memberikan masukan dan pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten/Kota.
Namun, menurut Siegers, fungsi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya karena Dewan Pertimbangan tidak pernah dilibatkan dalam rapat-rapat yang dilakukan pelaksana tugas (Plt) maupun pengurus DPD II Golkar Kota Ambon.
“Ini saja sudah salah. Apalagi jika roda organisasi ini dikendalikan mereka. Saya khawatir partai ini tidak dipandang di mata publik,” sesalnya.
Pertanyakan Pencabutan Skors
Siegers kembali menegaskan, sampai saat ini belum terdapat pencabutan skors terhadap Musda X DPD II Golkar Kota Ambon oleh DPD I Golkar Maluku melalui penandatanganan berita acara.
Ia bahkan menyebut pelaksanaan Musda yang dipersiapkan saat ini berpotensi bertentangan dengan ketentuan organisasi Partai Golkar.
“Bahwa pelaksanaan Musda X yang disiapkan ini jelas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, khususnya Juklak 02/DPP/GOLKAR/II/2020 tentang Penataan Organisasi Partai Golkar, Pasal 44, yang menyatakan bahwa Musda hanya dapat dilaksanakan setelah skors dicabut melalui keputusan resmi DPD satu tingkat di atasnya,” tegas Siegers.
Atas dasar itu, Dewan Pertimbangan DPD II Partai Golkar Kota Ambon menyatakan menolak dan tidak memberi rekomendasi terhadap pelaksanaan Musda X sampai adanya pencabutan skors secara resmi sesuai mekanisme organisasi.
Siegers juga mempertanyakan sejauh mana Steering Committee (SC) menjalankan tugasnya terkait status Musda X yang masih diskors.
Menurut dia, seluruh proses dan keputusan terkait Musda harus dituangkan secara jelas dalam berita acara sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Di mana berita acaranya?. Proses itu harus tertuang dalam dokumen berita acara. Bukan memulai proses yang baru lagi,” katanya.
Senior Golkar Ingatkan Jangan Cederai Partai
Sebagai senior di Partai Golkar, Siegers mengaku berkepentingan menjaga marwah partai sekaligus memastikan seluruh mekanisme organisasi berjalan sesuai aturan.
Ia mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses Musda agar tidak menjalankan organisasi berdasarkan kepentingan masing-masing.
“Golkar ini partai besar. Jangan racik kuah iko semaunya. Sebagai senior di Golkar saya harus mengatakan hal ini. Kalau tidak memahami mekanisme dan kerja-kerja politik di Golkar, sebaiknya mundur. Jangan mencederai partai ini,” pungkasnya. (NS)
