AMBON,NUNUSAKU.ID,— Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mulai mendorong percepatan penetapan raja definitif di sejumlah negeri yang hingga kini masih mengalami kekosongan kepemimpinan adat.
Dua negeri menjadi target Pemkot Ambon untuk memiliki raja definitif pada tahun ini, yakni Negeri Hative Besar dan Negeri Tawiri.
Namun, Pemkot memastikan percepatan tersebut tidak berarti pemerintah mencampuri urusan adat. Mekanisme pemilihan dan penetapan raja tetap menjadi kewenangan lembaga adat dan Badan Saniri Negeri masing-masing.
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Ambon, Henri Toisutta mengatakan, Pemkot Ambon prinsipnya ingin seluruh negeri di Kota Ambon memiliki raja definitif.
“Pemkot secara umum sangat mendukung supaya semua negeri itu memiliki raja definitif. Jadi, dalam jabatan baru sebagai Kabag Hukum, dengan arahan Walikota, saya berharap semua negeri mari kita berbenah,” kata Henri di Kantor Negeri Hative Besar, Senin (5/10/26).
Menurutnya, persoalan yang masih menghambat penetapan raja definitif di sejumlah negeri merupakan bagian dari dinamika internal adat. Karena itu, pemerintah tidak akan mengambil alih kewenangan yang menjadi ranah hukum adat.
“Pemerintah dalam posisi sebagai pejabat administrasi negara. Sementara masalah-masalah adat itu berada pada ranah hukum adat,” ujarnya.
Henri menegaskan, Pemkot Ambon hanya akan menjalankan fungsi fasilitasi dan administrasi pemerintahan. Sementara keputusan terkait siapa yang menjadi raja tetap ditentukan melalui mekanisme adat yang berlaku di masing-masing negeri.
“Pemerintah tidak ikut campur sampai ke masalah adat. Kita hanya memfasilitasi. Saniri yang memilih siapa, dan pemerintah akan menerima rekomendasi dari Badan Saniri Negeri,” jelasnya.
Setelah Badan Saniri Negeri menyampaikan nama calon raja sesuai mekanisme yang berlaku, Pemkot Ambon akan memproses tahapan administrasi hingga pelantikan.
“Kalau mereka sudah ada nama, pasti kita akan melantik,” tegas Henri.
Untuk tahun ini, Pemkot Ambon memastikan dua negeri diproyeksikan segera memiliki raja definitif.
“Dipastikan tahun ini dua negeri akan memiliki raja, yaitu Hative Besar dan Tawiri,” katanya.
Selain Hative Besar dan Tawiri, masih terdapat sejumlah negeri di Kota Ambon yang belum memiliki raja definitif. Di antaranya Negeri Passo, Soya, Silale, Amahusu, Leihari, Hatalae, dan Rumah Tiga.
Pemkot Ambon berharap persoalan internal di masing-masing negeri dapat diselesaikan melalui mekanisme adat dan kelembagaan negeri.
Pemerintah, kata Henri, siap memproses setiap rekomendasi yang telah ditetapkan melalui mekanisme yang sah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara kewenangan pemerintah dan kewenangan adat.
Dengan demikian, target seluruh negeri di Kota Ambon memiliki raja definitif dapat dilakukan secara bertahap, tanpa mengesampingkan hak dan kewenangan masyarakat adat di masing-masing negeri. (NS)
