JAKARTA,NUNUSAKU.ID,— Kinerja ekonomi Provinsi Maluku dibawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa mendapat pengakuan langsung dari Badan Pusat Statistik (BPS) RI.
Ditengah tekanan dan ketidakpastian ekonomi global, ekonomi Maluku justru mampu tumbuh 5,24 persen pada semester I 2026. Capaian tersebut bahkan diikuti pertumbuhan sejumlah kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menilai capaian tersebut sebagai prestasi yang patut diapresiasi.
Pujian itu disampaikan Amalia dalam acara penandatanganan Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) aset tanah dari Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Tual kepada BPS, di Ruang Rapat Badan Penghubung Provinsi Maluku, Jakarta, Selasa (15/9/26).
“Ditengah ketidakpastian global, pada semester I tahun 2026 ekonomi Maluku mampu tumbuh sebesar 5,24 persen. Bahkan, sejumlah kabupaten/kota di Maluku pertumbuhannya berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Ini capaian yang sangat luar biasa,” kata Amalia.
Pernyataan Kepala BPS RI tersebut menjadi sinyal positif terhadap arah pembangunan ekonomi Maluku. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercatat pada level provinsi, tetapi juga menunjukkan kinerja positif di sejumlah daerah kabupaten/kota.
Perikanan & Perdagangan Jadi Motor Ekonomi
Amalia mengungkapkan, sektor perikanan dan perdagangan masih menjadi salah satu kekuatan utama yang menopang perekonomian Maluku.
Namun, menurutnya, kekuatan tersebut harus dikembangkan lebih jauh. Maluku tidak boleh terus berada pada posisi sebagai daerah penghasil bahan mentah.
Karena itu, pemerintah daerah didorong memperkuat hilirisasi produk perikanan agar hasil kekayaan laut Maluku memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat.
Hilirisasi, kata Amalia, juga penting untuk menciptakan lapangan kerja formal sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam menekan kemiskinan di wilayah-wilayah yang selama ini menjadi kantong kemiskinan.
Pesan tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Maluku untuk mengubah keunggulan sumber daya alam menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Hendrik: Pembangunan Harus Berbasis Data
Dalam kesempatan yang sama, Pemprov Maluku menyerahkan hibah lahan seluas 2.150 meter persegi di Kota Ambon kepada BPS Provinsi Maluku.
Sementara Pemerintah Kota Tual menghibahkan lahan seluas 5.000 meter persegi kepada BPS Kota Tual.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan, dukungan aset tersebut bukan sekadar bentuk kerja sama kelembagaan, tetapi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan Maluku berjalan berdasarkan data yang akurat.
“Hibah tanah ini adalah bukti nyata komitmen kami bahwa pembangunan di Maluku harus dibangun di atas basis data yang berkualitas,” tegas Lewerissa.
Bagi Lewerissa, data statistik memiliki posisi strategis dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Data yang akurat menjadi dasar untuk mengukur kondisi masyarakat, menentukan prioritas pembangunan, menyusun program dan memastikan intervensi pemerintah tepat sasaran.
Dengan demikian, penguatan kapasitas dan kelembagaan BPS di Maluku diharapkan ikut memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah.
Sinergi Pemerintah dan BPS Diperkuat
Penyerahan hibah aset tersebut sekaligus memperlihatkan semakin kuatnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPS dalam mendukung pembangunan berbasis data.
Acara di Jakarta itu dihadiri Wakil Walikota Tual H. Amir Rumra, Sekretaris Utama BPS RI Dr. Ir. Zulkifli, Kepala BPS Maluku Maritje Pattiwaellapia, serta jajaran BPS RI, BPS Maluku dan BPS Kota Tual, serta pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
Capaian pertumbuhan ekonomi 5,24 persen dan apresiasi BPS RI menjadi modal penting bagi Pemerintah Provinsi Maluku untuk terus mendorong transformasi ekonomi, terutama dengan mengoptimalkan sektor perikanan dan perdagangan melalui peningkatan nilai tambah, hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja.
Bagi Maluku, tantangan berikutnya bukan sekadar mempertahankan angka pertumbuhan, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut semakin inklusif, menciptakan lapangan kerja dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. (NS)
