AMBON,NUNUSAKU.ID,— Pagi tadi, Jum’at (11/9) suasana Pattimura Park, pusat Kota Ambon, tampak berbeda. Bukan sekadar menjadi ruang terbuka ditengah kota, kawasan itu berubah menjadi tempat berlangsungnya satu agenda penting pemerintahan.

Sebanyak 224 pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dilantik melalui Keputusan Walikota Ambon.

Mereka bukan hanya menerima jabatan baru, tetapi juga membawa sebuah amanah untuk menjalankan roda pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan Kota Ambon.

Pelantikan yang terbesar dalam kabinet pemerintahan “Beta (Bodewin-Ely Toisuta) Ambon” itu menjadi bagian dari upaya Pemkot Ambon menata birokrasi agar semakin efektif, profesional dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Pengangkatan dan mutasi tersebut telah melalui sejumlah tahapan administratif, termasuk rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia melalui beberapa surat pertimbangan teknis, yakni SK BKN Nomor 41307/R-AK.02.03/ST/F.1/2026, Nomor 41311/R-AK.02.03/SD/F.1/2026, Nomor 41330/R-AK.02.03/SD/F.1/2026, Nomor 41315/R-AK.02.03/ST/F.1/2026, dan Nomor 41321/R-AK.02.03/ST/F.1/2026, tertanggal 12 dan 13 Agustus 2026.

Selanjutnya, Walikota Ambon menerbitkan Keputusan Walikota nomor 661 dan 662 tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.

Di hadapan para pejabat yang baru dilantik, Walikota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan, proses pengisian jabatan tidak dilakukan secara sembarangan.

Menurut Bodewin, dirinya bersama Wakil Walikota telah berupaya menempatkan aparatur pada posisi yang tepat dengan mempertimbangkan kapasitas, kebutuhan organisasi serta usulan pimpinan perangkat daerah.

“Beta dan ibu Wakil Walikota berupaya semaksimal mungkin untuk menempatkan kepegawaian dan diri kami sebagai pengguna ASN supaya objektif dalam mengangkat dan menempatkan para pejabat,” ujar Bodewin.

Ia menjelaskan, salah satu bagian penting dari program pemerintahannya bersama Wakil Wali Kota adalah penataan birokrasi yang memiliki kapasitas, handal, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Karena itu, kata Bodewin, penempatan pejabat harus dilakukan secara selektif agar orang yang dipercaya benar-benar memiliki kemampuan untuk menjalankan tanggung jawabnya.

Menariknya, Bodewin menyebut proses tersebut tidak hanya ditentukan oleh dirinya sebagai kepala daerah. Para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ikut memiliki peran penting karena mereka yang sehari-hari mengetahui kapasitas dan kinerja bawahannya.

“Tidak ada yang diangkat tanpa melalui usulan kepala dinas. Kalau kepala dinas sudah memilih, mengusulkan, kemudian dikukuhkan dan diangkat Walikota, tidak ada lagi alasan bahwa dinas ini belum bisa berjalan baik karena kekurangan personel,” tegasnya.

Bagi Bodewin, pelantikan ratusan pejabat ini bukan sekadar pergantian posisi dalam struktur birokrasi. Lebih jauh, pemerintah ingin memastikan mesin pelayanan publik dapat bergerak hingga ke tingkat paling bawah.

Ia menyoroti kondisi sejumlah kelurahan yang sebelumnya masih kekurangan pegawai.

Kalau selama ini para lurah mengeluh hanya ada dua orang di kelurahan, hari ini kita sudah isi semua. Nanti diikuti dengan penempatan pegawai staf untuk membantu para lurah di kantor-kantor kelurahan, minimal tujuh sampai sepuluh orang, katanya.

Menurutnya, kelurahan merupakan salah satu ujung tombak pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, penguatan sumber daya manusia di tingkat kelurahan dan kecamatan menjadi bagian penting dari penataan birokrasi.

Dengan struktur yang lebih lengkap, pemerintah berharap pelayanan publik dapat berlangsung lebih cepat, responsif dan dekat dengan masyarakat.

Bodewin juga meminta para camat dan lurah tidak hanya bekerja di belakang meja.

Ia ingin para pejabat di tingkat kecamatan dan kelurahan aktif turun melihat kondisi wilayah, mendengar keluhan masyarakat serta memastikan berbagai persoalan kecil tidak berkembang menjadi masalah besar.

“Keluhan-keluhan kecil di tingkat desa dan kelurahan jangan sampai harus sampai ke Walikota. Untuk apa ada camat kalau semua persoalan sampai ke Walikota,” ujarnya.

Ia bahkan meminta lurah melakukan pemantauan wilayah secara rutin, termasuk memperhatikan persoalan sampah, pembangunan rumah maupun berbagai persoalan lingkungan yang muncul di tengah masyarakat.

Pesan paling kuat Bodewin kepada para pejabat yang baru dilantik adalah mengenai integritas.

Ia meminta seluruh pejabat administrator dan pengawas menjadi aparatur yang memiliki komitmen, konsisten, jujur serta mampu menjalankan tugas dengan tulus dan ikhlas.

“Yang kita inginkan adalah saudara menjadi pejabat-pejabat yang berintegritas,” katanya.

Menurut Bodewin, integritas bukan hanya persoalan berbicara tentang aturan, tetapi bagaimana seseorang konsisten menjalankan apa yang telah menjadi ketentuan dan tanggungjawabnya.

Ia mengingatkan para pejabat agar tidak menjadi aparatur yang berbeda antara ucapan dan tindakan.

“Bicara begini, lapar bicara lain, kenyang bicara lain. Itu tidak menjadi pelayan yang baik. Kalau aturan bilang begini, kerjakan begini. Itu orang berintegritas,” tegasnya.

Bodewin juga mengingatkan bahwa menjadi pejabat berarti keluar dari zona nyaman.

Para pejabat, katanya, justru harus berani menghadapi persoalan, mencari solusi dan mengambil tanggung jawab.

“Kalau mau ada dalam zona nyaman, mau bekerja cuma hal-hal biasa-biasa saja, jangan jadi pejabat. Karena saudara sudah menjadi pejabat, tugas saudara menggeluti persoalan yang terjadi, cari solusi, bikin Ambon semakin baik,” katanya.

Dibalik jabatan yang baru diterima, Bodewin mengajak para pejabat melihat posisi mereka sebagai bagian dari perjalanan sejarah pemerintahan Kota Ambon.

Setiap pejabat, menurutnya, akan meninggalkan catatan dari apa yang dikerjakan selama memegang amanah.

“Beta berkali-kali bilang, kalau mau jadi pelaku sejarah yang baik, saatnya sekarang kerja. Tugas dan tanggungjawab yang kita miliki, kita tinggalkan dengan sejarah yang baik ataukah buruk. Semua memilih sejarah yang baik,” ungkapnya.

Karena itu, ia meminta seluruh pejabat bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Jika setiap orang mampu menjalankan tugasnya dengan baik, Bodewin meyakini penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan akan berjalan lebih baik.

“Kalau semua bekerja sesuai bidang tugas, apa yang kita takutkan? Pemerintahan berjalan dengan baik, pelayanan publik berjalan dengan baik, pembangunan terlaksana dengan baik,” tegasnya.

Bodewin juga memberi pesan yang sekaligus menjadi motivasi bagi para pejabat yang baru dilantik.

Jabatan hari ini, katanya, bukan akhir dari perjalanan karier. Sebaliknya, jabatan tersebut dapat menjadi pintu menuju tanggung jawab yang lebih besar apabila dijalankan dengan baik.

Pejabat pengawas yang menunjukkan kinerja dapat memiliki peluang untuk berkembang menjadi pejabat administrator. Begitu pula pejabat administrator berkesempatan menapaki jenjang karier yang lebih tinggi.

“Tidak mungkin yang bekerja tidak baik akan mendapatkan jabatan yang lebih tinggi,” tegasnya.

Namun, ia mengingatkan, karier tidak boleh menjadi satu-satunya alasan seseorang bekerja. Jabatan harus dipandang sebagai kepercayaan dan amanah.

“Kepercayaan yang diberikan sama saya dengan tugas yang kita diutus ke situ, kerjakanlah itu dengan baik,” katanya.

Ia juga meminta para pejabat membangun koordinasi yang sehat, baik dengan pimpinan maupun sesama pejabat dan bawahan. Seorang pemimpin, katanya, harus mampu membimbing dan membina staf, bukan sekadar memberikan perintah.

Pada akhirnya, Pattimura Park sebagai saksi pelantikan bukan hanya tentang siapa yang menduduki jabatan apa.

Lebih dari itu, pemerintah berharap 224 pejabat yang dilantik dapat menjadi bagian dari mesin birokrasi yang bekerja lebih cepat, lebih responsif dan lebih dekat dengan masyarakat.

“Lakukan kepercayaan ini dengan baik. Beta yakin saudara akan bersama-sama dengan beta, ibu Wakil Wali Kota, Sekda dan seluruh pimpinan OPD untuk membawa Ambon semakin maju, Ambon semakin kuat,” pungkas Bodewin. (NS-02)