AMBON,NUNUSAKU.ID,- Sejumlah Pejabat Utama (PJU) dan Kapolres jajaran di lingkungan Kepolisian Daerah (Polda) Maluku bergeser posisi.
Pergantian tersebut mencakup sejumlah jabatan strategis diantaranya Karo Rena, Dir Polairud, Karo SDM, Ka SPN, Kapolres Buru, Kapolres Seram Bagian Barat (SBB), dan Kapolres Seram Bagian Timur (SBT).
Karo Rena dipercayakan kepada Kombes Pol. Sachroni Anwar yang sebelumnya menjabat Karo Rena Polda Papua Barat Daya. Kemudian jabatan Ka SPN diserahterimakan dari Kombes Pol. Romi Agusriansyah kepada AKBP Nurhadiansyah.
Sementara Dir Polairud diserahterimakan dari Kombes Pol. Handoyo Santoso kepada Kombes Pol. Welly Djatmoko. Jabatan Karo SDM beralih dari Kombes Pol. Jemi Junaidi kepada Kombes Pol. Decky Irawan Kesuma.
Sedangkan Kapolres Buru diserahterimakan dari AKBP Sulastri Sukidjang kepada AKBP Andi Zulkifli. Posisi Andi sebagai Kapolres SBB dipercayakan kepada AKBP Revindo Pradikta Rulando C.L.M.A.
Untuk Kapolres SBT dipercayakan kepada AKBP Ricky Pranata Vivaldy yang sebelumnya menjabat Kasubdenperintis I Denperintis Ditsamapta Korsabhara Baharkam Polri. Ia menggantikan AKBP Alhajat.
Pergantian tersebut merupakan tindak lanjut dari mutasi dan rotasi jabatan yang dilakukan Polri pada Agustus 2026.
Sertijab dan pelantikan PJU serta Kapolres dilakukan Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto di Lobi Lantai I Mapolda Maluku, Kamis (10/9).
Kapolda menegaskan, pergantian jabatan itu bagian dari strategi penguatan organisasi untuk memastikan pelayanan Polri yang profesional, humanis dan Presisi menjangkau seluruh masyarakat hingga wilayah kepulauan.
“Sertijab ini bagian dari penguatan organisasi. Setiap pergantian pejabat harus memberi energi baru bagi peningkatan kinerja, memperkuat soliditas dan memastikan pelayanan kepolisian semakin baik kepada masyarakat,” tegas Dadang.
Dikatakan, mutasi dan rotasi jabatan bagian dari dinamika organisasi Polri untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas.
Pasalnya, tantangan tugas kepolisian di Maluku memiliki karakteristik tersendiri karena wilayah hukumnya terdiri atas gugusan pulau dengan kondisi geografis, sosial, budaya dan karakter masyarakat yang beragam.
Karena itu, pejabat yang mendapat amanah baru dituntut tidak hanya memahami tugas dan tanggung jawab struktural, tetapi juga mampu membaca kebutuhan masyarakat serta membangun komunikasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Maluku adalah wilayah kepulauan. Kehadiran Polri harus mampu menjangkau masyarakat di semua wilayah, bukan hanya di pusat-pusat pemerintahan. Karena itu, setiap pejabat harus memiliki kemampuan adaptasi, membangun komunikasi dan memastikan pelayanan tetap hadir sampai ke wilayah kepulauan,” ujar Kapolda.
Dadang menekankan, prinsip Polri Presisi yang mengedepankan *Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan* harus menjadi pedoman seluruh pejabat dalam menjalankan tugas.
Ia meminta para pejabat baru segera melakukan konsolidasi internal, memetakan persoalan kamtibmas di wilayah masing-masing, memperkuat sinergi lintas sektor dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Jabatan adalah amanah. Ukuran keberhasilan seorang pejabat bukan hanya bagaimana organisasi berjalan secara internal, tetapi sejauh mana masyarakat merasakan kehadiran Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan kepastian hukum,” tegasnya.
Selain memperkuat pelayanan publik, Kapolda meminta para Kapolres baru menjadikan deteksi dini sebagai salah satu prioritas dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah masing-masing.
Karakter masyarakat Maluku yang kuat dengan nilai adat dan kekerabatan, kata Dadang, harus menjadi kekuatan dalam membangun keamanan bersama.
Polri diharapkan tidak hanya hadir ketika gangguan kamtibmas terjadi, tetapi mampu mengantisipasi berbagai potensi persoalan sejak dini melalui pendekatan preemtif, preventif dan kemitraan dengan masyarakat.
“Kita harus mampu mencegah persoalan sebelum menjadi gangguan kamtibmas. Bangun komunikasi dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat. Perkuat cooling system dan jadikan masyarakat sebagai mitra utama dalam menjaga keamanan,” ungkap Dadang.
Ia juga mengingatkan, tantangan keamanan di wilayah kepulauan membutuhkan koordinasi yang kuat, termasuk dalam menghadapi persoalan yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat, wilayah pesisir dan perairan, distribusi logistik serta kondisi geografis antarpulau.
Karena itu, seluruh jajaran diminta memastikan keterbatasan geografis tidak menjadi hambatan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kepolisian.
Rangkaian sertijab juga diisi dengan pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan pakta integritas bagi pejabat yang menerima amanah baru.
Prosesi tersebut menjadi penegasan tanggungjawab moral dan kedinasan bagi para pejabat untuk menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan kepentingan masyarakat.
“Segera bekerja. Kenali wilayah, pahami persoalan masyarakat, bangun sinergi dan jangan ragu mengambil langkah yang diperlukan sesuai aturan. Kita ingin organisasi semakin kuat dan masyarakat semakin merasakan kehadiran Polri,” pungkas Dadang. (NS)
