AMBON,NUNUSAKU.ID,– Anggota Komisi I DPRD Kota Ambon, Wiliam Mairuhu mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama Tim Percepatan Penetapan Raja agar segera menuntaskan proses penetapan dan pelantikan raja definitif di sembilan (9) negeri yang hingga kini masih dipimpin pejabat sementara (Pjs).
Desakan tersebut menyusul hasil rapat dengar pendapat (RDP) sebelumnya bersama Tim Percepatan, Bagian Pemerintahan, serta sembilan negeri yang masih memiliki pejabat sementara.
Ke-9 Negeri itu antara lain Soya, Hative Besar, Passo, Rumahtiga, Tawiri, Hatalai, Nusaniwe, Seilale & Leahari.
Dalam RDP itu, sejumlah negeri menyatakan siap melaksanakan pelantikan raja definitif pada Agustus 2026. Namun hingga memasuki September, realisasi tersebut belum juga terlihat.
Wiliam menilai, kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan berlarut-larut. Sebab, pemerintahan yang hanya dipimpin Pjs miliki keterbatasan dalam mengambil sejumlah kebijakan strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat negeri.
“Kalau tetap masih berpatokan pada Pjs, sampai kapan negeri-negeri ini bisa mandiri dan berdiri sendiri?. Banyak kebijakan yang tidak bisa dilakukan pejabat sementara karena terbentur regulasi dan aturan hukum,” tegas Wiliam kepada awak media, Kamis (3/9).
Menurutnya, keberadaan raja definitif bukan sekadar persoalan jabatan atau struktur pemerintahan, tetapi menyangkut kepastian hukum, kewibawaan pemerintahan negeri, serta jati diri masyarakat adat.
Salah satu persoalan yang membutuhkan kepemimpinan definitif, kata dia, adalah penyelesaian berbagai sengketa lahan yang terjadi di Pulau Ambon.
“Banyak sengketa-sengketa lahan yang terjadi di Pulau Ambon ini. Itu bisa teratasi kalau mempunyai raja definitif,” ujarnya.
Politisi PSI itu mengatakan, masyarakat di sembilan negeri tersebut sudah lama menantikan kepastian kepemimpinan. Karena itu, pemerintah diminta tidak lagi sekadar memberikan janji, tetapi menunjukkan langkah konkret.
Komisi I Bakal Panggil Tim Percepatan
Lebih lanjut Wiliam memastikan, Komisi I DPRD Kota Ambon akan kembali memanggil Tim Percepatan, Bagian Pemerintahan, serta sembilan negeri yang masih dipimpin pejabat sementara.
Pemanggilan itu untuk mengetahui secara jelas progres setiap negeri sekaligus mengurai kendala yang menyebabkan proses pelantikan raja definitif belum berjalan.
“Kami akan berkoordinasi dengan teman-teman Komisi untuk kembali memanggil Tim Percepatan dan Bagian Pemerintahan serta sembilan negeri yang mempunyai pejabat sementara untuk melihat progres, apa yang menjadi kendala dan hambatan,” katanya.
Ia menegaskan, dalam RDP mendatang pemerintah dan Tim Percepatan harus memberikan jawaban konkret mengenai langkah yang akan ditempuh untuk mempercepat proses tersebut.
Wiliam berharap persoalan sembilan negeri ini sudah dapat diselesaikan akhir tahun atau sebelum memasuki tahun 2027.
“Pemkot melalui tim harus memastikan langkah apa yang harus diambil sehingga memasuki tahun 2027 semua negeri sudah punya Raja definitif,” pungkasnya. (NS)
