AMBON,NUNUSAKU.ID,- Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Maluku menjadi perhatian Anggota Komisi XIII DPR RI Dapil Maluku dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Saadiah Uluputty.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi harus mampu menjangkau seluruh daerah hingga negeri-negeri dan pulau-pulau di Maluku.
Hal itu disampaikan Saadiah dalam kegiatan Sosialisasi dan Penyerahan Aspirasi Masyarakat (Asmas) tentang Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah, Sabtu (29/8/26).
Mengangkat gagasan “Mengapa Pembangunan Harus Merata? Jangan Ada Daerah yang Tertinggal”, Saadiah menjelaskan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Ia mengatakan, kehadiran DPR RI bersama DPRD dan pemerintah daerah harus benar-benar menjadi jembatan bagi masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi di daerah.
“Masyarakat pada dasarnya tidak hanya butuhkan janji, tetapi bukti nyata berupa program pembangunan yang dapat dirasakan secara langsung,” ingatnya.
Ia mencontohkan, sejumlah program yang telah masuk dan berjalan di wilayah Maluku, antara lain bantuan pendidikan dan beasiswa, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta pembangunan sarana air bersih dan sanitasi.
“Kalau DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten, dan pemerintah bisa hadir melihat persoalan masyarakat dan kemudian mewujudkannya, sebenarnya itulah yang masyarakat harapkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Saadiah juga menekankan, pembangunan tidak semata-mata berbicara tentang infrastruktur. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kemajuan sebuah daerah.
“Faktor atau variabel utama untuk bisa membangun dan menjadikan satu daerah maju, indikator apapun yang digunakan, adalah peningkatan sumber daya manusianya,” jelasnya.
Saadiah mengapresiasi keberadaan organisasi dan paguyuban masyarakat yang dinilainya memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan daerah.
Keberadaan organisasi tersebut, kata dia, dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berhimpun, bertukar gagasan, sekaligus menyusun langkah bersama.
“Paguyuban tidak sekadar menjadi wadah silaturahmi, tetapi juga dapat menjadi supporting system bagi pembangunan,” ingatnya.
Melalui organisasi, masyarakat dapat bersama-sama memikirkan berbagai persoalan, mulai dari pendidikan, ekonomi, keamanan, sosial hingga penguatan hubungan kekeluargaan.
Organisasi menjadi wadah kolektif bersama. Ketika ada persoalan, masyarakat bisa berkumpul dan mencari solusi. Bahkan untuk mendesain gagasan-gagasan ke depan di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat.
Saadiah juga memberi apresiasi terhadap tingginya kesadaran pemuda dan pelajar Maluku dalam membangun organisasi serta meningkatkan pendidikan.
Ia menilai keberadaan ratusan sarjana yang berasal dari berbagai daerah di Maluku merupakan modal penting bagi masa depan daerah.
Menurutnya, jika setiap negeri mampu membangun wadah yang menghimpun pemuda dan pelajar, maka akan terbentuk kekuatan sosial yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Maluku.
“Ini sebenarnya satu modal besar bagi kita di Maluku. Kalau setiap negeri membuat wadah-wadah seperti ini, kita punya modal untuk berkumpul dan bergerak bersama,” tuturnya.
Politisi PKS itu menilai, perbedaan latar belakang daerah asal tidak seharusnya menjadi sekat, melainkan menjadi kekayaan yang dapat disatukan dalam semangat persaudaraan dan kemajuan bersama.
Selain pemerataan pembangunan dan peningkatan SDM, Saadiah turut menyoroti pentingnya penguatan kebijakan yang berpihak kepada karakter Maluku sebagai daerah kepulauan.
Ia menyebut perjuangan terkait kebijakan daerah kepulauan menjadi salah satu hal penting yang perlu terus dikawal. Menurutnya, karakter geografis Maluku membutuhkan kebijakan pembangunan yang berbeda dengan daerah kontinental.
Salah satu gagasan yang disampaikan adalah adanya alokasi anggaran khusus bagi daerah kepulauan, termasuk penguatan pengelolaan laut serta pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang dapat menjangkau masyarakat di pulau-pulau.
Ia juga menyoroti kebutuhan masyarakat terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi dan transportasi kesehatan antarpulau.
“Yang kita pikirkan bukan hanya ambulans darat, tetapi juga ambulans laut yang bisa menjangkau pulau-pulau. Ini persoalan yang harus kita carikan jalan keluarnya,” ujarnya.
Saadiah menegaskan, pemerataan pembangunan harus menjadi komitmen bersama. Pemerintah, DPR-RI, DPRD, organisasi masyarakat, pemuda, pelajar dan seluruh elemen masyarakat memiliki peran masing-masing dalam memastikan tidak ada wilayah di Maluku yang tertinggal.
Harapannya, semangat kebersamaan yang tumbuh melalui berbagai organisasi dan paguyuban dapat menjadi kekuatan untuk mendorong Maluku yang lebih maju, damai dan sejahtera.
“Jangan ada daerah yang tertinggal. Perbedaan bukan menjadi pemisah, tetapi kekayaan yang bisa kita satukan untuk menuju tujuan bersama, yaitu Maluku maju dan Indonesia Emas,” tutupnya. (NS-02)
