AMBON,Nunusaku.id,— Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Maluku mendorong pemerataan guru dan percepatan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru di Maluku dari paruh waktu menjadi penuh waktu.
Hal itu ditegaskan Ketua PGRI Maluku, Nizam Idary Toekan. Menurutnya, PGRI berkomitmen untuk terus memperjuangkan nasib guru PPPK, terutama mereka yang masih berstatus paruh waktu.
“Kita tetap berkomitmen berjuang agar guru-guru kita, terutama guru PPPK paruh waktu, dapat segera diproses untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” tegasnya di sela-sela konferensi kerja PGRI Kota Ambon, Kamis (20/8/26).
Selain persoalan status kepegawaian, PGRI Maluku juga mendorong para guru untuk meningkatkan profesionalisme melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG). Menurut Nizam, guru yang belum mengikuti pendidikan profesi harus didorong agar segera menuntaskannya.
“Guru profesional adalah guru yang betul-betul dianggap profesional dan disertai dengan sertifikat profesi pendidik. Pengembangan kompetensi guru dapat dilakukan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun secara nasional,” jelasnya.
Konferensi Kerja Harus Lahirkan Program Berdampak
Lebih lanjut menurut Toekan, hasil konferensi kerja PGRI Kota Ambon diharapkan tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi mampu melahirkan program yang berdampak langsung terhadap peningkatan mutu, kesejahteraan, dan kepastian status para guru.
“Dalam konferensi kerja ini kita mengevaluasi program satu tahun yang lalu. Kemudian dari hasil evaluasi itu menyusun program untuk tahun 2026-2027. Disamping itu, merancang anggaran belanja organisasi PGRI tingkat kota, ujar Nizam.
Ia berharap, program yang dirumuskan PGRI Kota Ambon benar-benar menyentuh kebutuhan guru, khususnya dalam pengembangan kompetensi dan peningkatan mutu pendidikan.
Selain itu, konferensi kerja, lanjut Nizam, juga jadi momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke tingkat cabang dan ranting. Termasuk didalamnya melakukan evaluasi terhadap kepengurusan dan mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) bagi pengurus yang tidak lagi aktif menjalankan tugas organisasi maupun karena alasan lainnya.
“Kami PGRI Maluku hadir untuk memberikan respons positif terhadap pelaksanaan konferensi ini,” katanya.
Ia menambahkan, konsolidasi serupa juga terus dilakukan di sejumlah daerah di Maluku. Salah satunya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), dimana PGRI berupaya membangun sinergi dengan pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, serta pihak perusahaan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang.
Nizam mencontohkan peluang pengembangan Blok Masela yang membutuhkan kesiapan tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Kita memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan tenaga-tenaga kerja siap pakai, terutama untuk proses pengelolaan migas Blok Masela di tahun mendatang,” ujarnya.
Menurutnya, keterlibatan PGRI dalam menyiapkan generasi muda yang memiliki kompetensi menjadi penting agar masyarakat Maluku tidak hanya menjadi penonton, tetapi dapat mengambil bagian dalam peluang ekonomi yang muncul dari pengembangan sektor strategis tersebut.
“Kita berharap pemerintah daerah mendengar aspirasi ini sehingga segera terwujud generasi cerdas yang nantinya dapat direkrut menjadi tenaga kerja terampil,” tambahnya.
Terkait wacana pemerataan guru secara nasional, PGRI Maluku pada prinsipnya memberikan dukungan. Namun, Nizam menekankan agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan setiap daerah.
“Pemerataan guru harus disertai kepastian hukum, peningkatan mutu, serta jaminan kesejahteraan bagi para pendidik. Pemerataan tidak boleh abaikan kondisi geografis dan kebutuhan tenaga pendidik di daerah kepulauan seperti Maluku,” jelasnya.
Ia menilai, masih terdapat wilayah yang mengalami kekurangan guru, sementara di daerah lain terdapat konsentrasi tenaga pendidik yang lebih besar.
Karena itu, ia mendorong adanya sistem distribusi guru yang lebih adil dan terbuka sehingga tenaga pendidik memiliki kesempatan untuk mengabdi di berbagai wilayah Indonesia.
“Prinsipnya kita satu Indonesia. Mudah-mudahan dalam proses layanan pendidikan, guru dari Maluku bisa bertugas di Kalimantan, bisa bertugas di Jawa, dan guru dari Jawa juga bisa bertugas di Maluku. Yang terpenting pemerataan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan,” pungkasnya. (NS-02)
