AMBON,Nunusaku.id,- DPRD Maluku menggelar sidang Paripurna dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Provinsi Maluku di Gedung DPRD Maluku, Ambon, Rabu (19/8/26).
Paripurna dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa yang tampil gagah dengan pakaian tradisional khas Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT). Sedangkan Wakil Gubernur Abdullah Vanath mengenakan busana dari Kepulauan Kei, pakaian yang sama juga dikenakan Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun dan Wakil Ketua DPRD, Fauzan Rahawarin.
Anggota DPRD Maluku, forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota serta pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, tokoh agama hingga tokoh pemuda juga hadir dengan ciri khas busana tradisional Maluku.
Di rumah Rakyat, Gubernur menyebut usia 81 tahun sebagai pencapaian luar biasa. Perjalanan panjang itu diwarnai pengabdian, keteguhan, pengorbanan, dan harapan yang diwariskan dari generasi ke generasi.
“Sebuah lintasan sejarah yang telah membentuk Maluku menjadi daerah yang kokoh berdiri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI,” ujarnya.
Ia menegaskan, peringatan HUT bukan sekadar seremonial. “Memasuki usia ke-81 ini, kita tidak boleh larut dalam romantisme masa lalu. Kita harus menatap masa depan dengan semangat bersatu dan bergerak maju membangun negeri,” lanjutnya.
Namun, penghormatan terbaik kepada para pendahulu bukan sekadar mengenang sejarah, tetapi melanjutkan cita-cita mereka melalui kerja nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Hari ini, kita tidak hanya menyaksikan bertambahnya usia sebuah daerah, tetapi sedang merayakan semangat para pendahulu, menghormati jasa para pahlawan, pejuang, para raja, para tokoh adat, para tokoh agama, para pemuda serta seluruh anak bangsa yang telah mempersembahkan tenaga, pikiran, bahkan jiwa dan raganya demi tegaknya Merah Putih di bumi raja-raja,” kata Gubernur.
Gubernur menyampaikan 2026 menjadi fase konsolidasi dan percepatan transformasi pembangunan. Ditengah tekanan fiskal dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, Pemprov Maluku tetap menjalankan program strategis secara selektif dan efektif.
Di bidang pemerintahan, Maluku berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh kali berturut-turut sejak 2019 hingga 2025. Nilai Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK juga meningkat dari zona merah menjadi zona hijau dengan nilai 81,9 pada 2025.
Sementara itu, indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa meningkat dari 65,82 pada 2024 menjadi 83,96 pada 2025, berada di kategori hijau. “Capaian ini bagian dari upaya memastikan pengelolaan uang rakyat dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Pemerintah juga terus mengawal perjuangan menghadirkan Undang-Undang Daerah Kepulauan. “Sebagai Ketua BKS Provinsi Kepulauan, bersama 10 provinsi anggota BKS terus berkoordinasi dan memberikan kontribusi bagi percepatan pembahasannya, baik melalui Pansus DPR RI maupun Tim Kerja DPD RI,” ungkapnya.
Di bidang pembangunan, Gubernur menyebut salah satu momentum terbesar adalah groundbreaking pembangunan Kilang Gas Alam Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela pada 16 Juli 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Bagi Maluku, Masela bukan hanya tentang gas. Masela adalah tentang masa depan, investasi, lapangan kerja, dan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan progres Bendungan Way Apu yang telah mencapai 87,38 persen, pengembangan Maluku Integrated Logistic Hub (MILH), serta berbagai program hilirisasi kelapa, pala, ubi kayu, dan sagu untuk meningkatkan nilai tambah komoditas daerah.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Maluku semester I 2026 mencapai 5,24 persen, meningkat dibanding periode yang sama tahun 2025 sebesar 4,22 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku tahun 2025 mencapai 74,09 poin atau masuk kategori tinggi.
Di bidang pelayanan publik, program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 254.872 penerima manfaat melalui 125 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya meningkat menjadi 6.880 unit pada 2026. Selain itu, telah terbentuk 1.235 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Maluku.
Angka kemiskinan juga turun dari 15,25 persen pada September 2025 menjadi 14,91 persen pada Maret 2026. Tingkat Pengangguran Terbuka turun dari 6,11 persen menjadi 5,75 persen.
Mengakhiri pidatonya, Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kerukunan dan persaudaraan.
“Kita boleh berbeda agama, suku, bahasa maupun warna kulit, tetapi sejatinya kita adalah orang basudara yang hidup di tanah yang sama dan mewarisi semangat Siwalima,” pungkasnya.
Ia menegaskan pembangunan Maluku membutuhkan kebersamaan seluruh elemen masyarakat agar daerah ini terus bergerak maju dalam bingkai persatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (NS)
