AMBON,Nunusaku.id – Pertumbuhan ekonomi Maluku yang mencapai 5,31 persen ditengah tekanan fiskal menjadi salah satu indikator positif bagi Pemerintah Provinsi Maluku dalam menatap semester kedua tahun 2026.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang mengatakan, capaian itu menjadi dasar bagi Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa (HL) untuk mengarahkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar tetap optimistis, namun dengan langkah yang terukur.
“Dengan keberhasilan itu maka pemerintah provinsi Maluku, Gubernur pa Hendrik sudah mengarahkan semua kita di jajaran tetap optimis menuju ke semester kedua di tahun 2026 ini,” kata Kasrul di Ambon, Sabtu (8/8/26).
Menurutnya, optimisme tersebut harus dibarengi dengan indikator dan program yang nyata, terutama program pemerintah yang memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.
Salah satunya melalui sektor perumahan. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dinilai memiliki kontribusi signifikan karena jumlah penerima di Maluku mencapai sekitar 6.000 unit. Pemerintah daerah, kata Kasrul, akan terus memantau progres pelaksanaan program tersebut.
Selain BSPS, sejumlah program pemerintah lainnya yang diharapkan menjadi pemicu aktivitas ekonomi baru di daerah antara lain pemeriksaan kesehatan gratis, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan Merah Putih, Kampung Penyangga Nelayan Merah Putih, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Ini semua pemicu-pemicu ekonomi baru untuk pengembangan ekonomi di wilayah-wilayah tertentu, termasuk Maluku,” ujarnya.
Kasrul juga menyoroti potensi ekonomi yang dapat muncul dari rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta berbagai program pemerintah lainnya yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Meski sebagian program tersebut tidak dibiayai secara langsung melalui APBD, pemerintah daerah tetap memiliki kepentingan untuk memastikan koordinasi dengan kementerian maupun lembaga terkait berjalan dengan baik.
“Daerah juga berkepentingan untuk melakukan koordinasi-koordinasi dengan pelaksana-pelaksana kementerian lembaga lainnya di kita,” jelasnya.
RUU Daerah Kepulauan dan Geliat Investasi
Optimisme pemerintah juga diperkuat dengan mulai terlihatnya political will pemerintah pusat terhadap kepentingan daerah kepulauan, salah satunya melalui pembahasan RUU Daerah Kepulauan.
Kasrul menyebut kerja-kerja politik untuk mendorong regulasi tersebut terus dilakukan, termasuk oleh Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan, Mercy Barends.
“Mudah-mudahan tahun ini juga bisa selesai,” katanya.
Disisi lain, geliat investasi di Maluku secara perlahan mulai menunjukkan perkembangan. Sejumlah sektor hilirisasi mulai didorong, antara lain hilirisasi kelapa di Elpaputih, hilirisasi sagu di Seram Bagian Timur, serta hilirisasi ubi kayu di Buru Selatan (Bursel).
Menurut Kasrul, perkembangan investasi dan hilirisasi tersebut diharapkan mampu menciptakan nilai tambah terhadap komoditas lokal sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Pembayaran Utang SMI Tetap Berjalan
Ditengah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Provinsi Maluku juga tetap menyelesaikan kewajiban fiskal, termasuk pembayaran utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang berasal dari tahun 2020.
Kasrul mengatakan, pembayaran utang tersebut tetap dialokasikan dalam APBD dan akan dilakukan secara bertahap.
“Tahun ini kita bayar sekali lagi, kemudian tahun depan sekali lagi dan selesai. Dengan masing-masing per tahun kurang lebih Rp 136 miliar,” ungkapnya.
Dengan berbagai tantangan fiskal tersebut, Gubernur HL tambah Kasrul, terus mendorong jajaran pemerintah daerah untuk tidak kehilangan optimisme dan meningkatkan kerja-kerja kolaboratif dalam memperkuat perekonomian Maluku.
“Karena itu Gubernur senantiasa mengajak semua pimpinan OPD dan stakeholder ASN untuk tetap optimistis menaikkan lagi kerja-kerja tim ekonomi meski ditengah tekanan fiskal yang tidak bisa dihindari,” pungkas Kasrul. (NS)
