AMBON,Nunusaku.id,- Kekosongan pemerintahan di Negeri Hutumuri menjadi perhatian serius masyarakat. Ketua Saniri Negeri Hutumuri bersama sejumlah tokoh masyarakat mendatangi DPRD Kota Ambon, Selasa (14/07), untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret mengakhiri kevakuman pemerintahan di negeri adat tersebut.
Kedatangan mereka bertujuan meminta DPRD Kota Ambon memfasilitasi penyelesaian persoalan yang dinilai telah berlarut-larut sejak berakhirnya masa jabatan pemerintahan negeri sebelumnya.
Ketua Saniri Hutumuri menegaskan, perjuangan yang dilakukan bukan dilandasi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, melainkan demi memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan secara normal.
“Kami hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Harapan kami sederhana, yakni agar pemerintahan Negeri Hutumuri segera kembali berjalan sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terus terganggu,” ujarnya.
Menurutnya, kekosongan pemerintahan yang berlangsung hingga saat ini telah menimbulkan berbagai persoalan administratif dan berpotensi menghambat penyelenggaraan pemerintahan di tingkat negeri.
Karena itu, DPRD diminta mengambil peran dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon agar persoalan tersebut dapat segera diselesaikan sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan masyarakat juga mendesak Pemkot segera menunjuk seorang karateker sebagai solusi sementara untuk mengakhiri kevakuman pemerintahan.
Menurut mereka, keberadaan karateker sangat penting agar roda pemerintahan tetap berjalan sembari menunggu proses pemerintahan definitif.
“Kami berharap penunjukan karateker bisa segera dilakukan sehingga pelayanan publik tidak terus terhambat dan masyarakat memiliki kepastian dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ungkap salah seorang perwakilan warga.
Ketua Saniri juga menyoroti proses pergantian pemerintahan yang seharusnya telah dipersiapkan jauh sebelum masa jabatan pejabat sebelumnya berakhir. Namun, tahapan tersebut dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan kekosongan pemerintahan.
Ditegaskan, setiap langkah penyelesaian persoalan Negeri Hutumuri harus tetap melibatkan Saniri Negeri sebagai lembaga adat yang memiliki fungsi memberikan pertimbangan, usulan, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan negeri.
Melalui penyampaian aspirasi itu, masyarakat berharap DPRD dapat segera menindaklanjuti tuntutan mereka dengan membangun koordinasi bersama Pemkot dan seluruh pihak terkait, sehingga solusi yang diambil memiliki kepastian hukum dan mampu mengembalikan stabilitas pemerintahan di Negeri Hutumuri. (NS-02)
