GORONTALO,Nunusaku.id,- Puncak peringatan Pekan Nasional (PENAS) XVII Petani Nelayan tahun 2026 dihelat GOR David-Toni, Limboto, Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, Rabu (24/6/26).
Presiden Prabowo Subianto hadir langsung di ajang tiga tahunan terbesar buat petani-nelayan se-Nusantara itu. Kehadirannya jadi “magnet utama” acara, menunjukan bahwa pemerintah pusat serius perhatikan sektor pangan, terutama petani dan nelayan sebagai garda terdepan.
Tak sendiri, Presiden didampingi jajaran Menteri yakni Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Wamenko Pangan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Wamentan Sudaryono, Kapolri, Panglima TNI, Kasad, Kasal serta petinggi negara lainnya.
Para Gubernur seluruh Indonesia juga ambil bagian dalam perhelatan akbar itu, tak terkecuali Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa.
Kegiatan yang mengusung tema “Transformasi Teknologi dalam Mendukung Swasembada Pangan Nasional” tersebut dihadiri sekitar 50 ribu peserta yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari petani dan nelayan, pemerintah daerah, Ormas pertanian, hingga para pelaku sektor pertanian dan pangan.
Dalam arahannya kepada para nelayan dan petani se-Indonesia, Presiden mengaku, dalam waktu 1,8 tahun ini, telah banyak hal yang dicapai pemerintah Indonesia. Paling besar yang ialah swasembada pangan.
“Kita produksi pangan. Beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi. Bahkan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri,” terang orang nomor satu di negara Indonesia itu.
Bagi Kepala Negara, prestasi ini adalah karena kerja keras para petani seluruh nusantara. Juga tentu karena berkat prestasi tim pangan yang tiada henti menggerakan pertanian Indonesia baik Menko Pangan, Mentan, Menteri Kelautan dan Perikanan, para wakil Menteri yang dibantu jajaran Menteri lainnya.
“Saya menyampaikan penghargaan dan rasa hormat kepada tim yang luar biasa serta peran para petani serta nelayan kita sebagai garda terdepan. Selaku kepala negara, saya bangga. Prestasi ini harus terus kita pertahankan, demi kesejahteraan rakyat Indonesia,” tegas Prabowo.
PENAS XVII 2026 ini jadi momentum kolaborasi petani-nelayan se-Indonesia; pertukaran inovasi dan teknologi pertanian, penguatan jejaring kemitraan usaha serta dialog bersama pemangku kebijakan.
Kehadiran para Menteri maupun Gubernur, sekaligus menegaskan komitmen yang jelas dari Presiden; Kementerian dan Pemerintah Daerah harus kompak, satu komando mendukung petani-nelayan, mendukung swasembada pangan nasional.
Komitmen itu tegas: sektor pertanian & perikanan jadi prioritas nasional. Tanpa petani-nelayan, ketahanan pangan tidak akan berjalan.
Sementara itu, Gubernur HL mengapresiasi peran penting petani dan nelayan Maluku yang turut hadir di momen PENAS XVII sebagai pilar penghasil pangan, tetapi juga menjadi penjaga kedaulatan pangan bagi Indonesia.
“Petani dan nelayan di Maluku akan jadi benteng pangan saat krisis. Maka mereka harus diperhatikan. Itu jadi komitmen kami selama memimpin Maluku. Sebab jika petani dan nelayan kita kuat, maka Maluku juga akan kuat. Kalau Maluku kuat pangan, Indonesia lebih tahan guncangan ekonomi dunia dan itu terbukti saat ini,” tegas Lewerissa via WhatsApp.
Keberpihakan pemerintah pusat dan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bagi petani Maluku misalnya, bukanlah isapan jempol semata. Semua dibuktikan dengan kerja dan program yang menyentuh langsung guna mewujudkan swasembada pangan di Maluku kian nyata.
Berkat perjuangan Gubernur HL, tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian mengalokasikan berbagai program strategis berskala besar untuk Maluku.
Bantuan ini menjadi angin segar bagi petani sekaligus penegasan posisi Maluku sebagai bagian penting dari agenda swasembada pangan nasional.
Mengalirnya dukungan tersebut tidak lepas dari peran aktif dan perjuangan Gubernur Hendrik di tingkat pusat.
Dalam berbagai pertemuan, koordinasi lintas kementerian, hingga penyampaian langsung kondisi riil Maluku sebagai daerah kepulauan dengan tantangan geografis dan iklim yang berat, Gubernur terus memperjuangkan agar Maluku tidak dipandang sebagai wilayah pinggiran, melainkan sebagai potensi strategis pangan nasional.
Karena itu patutlah bersyukur. tahun ini, Kementan mengalokasikan program cetak sawah seluas 4.466 hektare yang tersebar di Kabupaten Maluku Tengah seluas 1.500 hektare, Kabupaten Seram Bagian Timur 1.966 hektare, dan Kabupaten Seram Bagian Barat 1.000 hektare.
Selain itu, disiapkan pula Survey, Investigasi, dan Desain (SID) optimasi lahan seluas 5.600 hektare serta konstruksi optimasi lahan seluas 3.926 hektare.
Program optimasi lahan ini difokuskan pada empat sentra padi sawah di Maluku, yakni Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Buru. Langkah ini diyakini akan meningkatkan produktivitas lahan, memperluas areal tanam, sekaligus menjaga keberlanjutan produksi beras di Maluku.
Tak hanya lahan, dukungan infrastruktur pertanian juga diperkuat. Sebanyak 196 unit irigasi perpompaan dan 9 unit irigasi perpipaan dialokasikan untuk menjamin ketersediaan air bagi petani. Pembangunan jalan usaha tani sepanjang 3.500 meter turut disiapkan untuk memperlancar distribusi hasil pertanian.
Selain itu, akan dilaksanakan SID irigasi tersier seluas 2.000 hektare, pemeliharaan irigasi tersier seluas 6.000 hektare, serta pembangunan enam unit dam parit atau long storage sebagai bangunan konservasi air guna mengantisipasi anomali iklim di berbagai kabupaten/kota.
Terbaru dan lagi-lagi tentang keberpihakan Gubernur HL bagi sektor pertanian dan petani Maluku, ialah disetujuinya program pengembangan komoditas kelapa dan hilirisasi kelapa di beberapa kabupaten di Maluku, serta hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Buru Selatan (Bursel) oleh Mentan, Amran Sulaiman saat mendengar paparan Gubernur di Kantor Kementan Jakarta, 9 Juni 2026 lalu.
Gubernur memberi apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Pertanian atas perhatian dan keberpihakan nyata terhadap Maluku. Menurutnya, bantuan dan persetujuan hilirisasi pertanian ini bentuk kehadiran negara dalam menjawab keterbatasan infrastruktur pertanian, ancaman perubahan iklim, serta kebutuhan petani di daerah kepulauan.
Ini adalah harapan baru bagi petani Maluku. Keberpihakan ini lahir dari komunikasi yang intens, dari keberanian menyuarakan kebutuhan Maluku di pusat, dan dari keyakinan bahwa Maluku mampu berkontribusi bagi swasembada pangan nasional. (NS)
