AMBON,Nunusaku.id,- Langkah pembenahan tata kelola pertambangan emas di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku oleh Gubernur Hendrik Lewerissa dan Satgas Terpadu mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait maupun perguruan tinggi.
Dukungan itu ditindaklanjuti dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menggandeng kalangan Universitas Pattimura (Unpatti) untuk merumuskan kajian akademik yang lebih komprehensif, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta daerah.
Kerjasama itu terbangun setelah dilakukannya pertemuan tertutup melibatkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian ESDM bersama pimpinan Universitas Pattimura (Unpatti) di ruang rapat Rektor, kampus Unpatti Ambon, Rabu (24/6).
Tak sekedar agenda seremonial, melainkan pertemuan itu menjadi ruang penting untuk menyatukan perspektif pemerintah dan akademisi dalam merancang masa depan pengelolaan kawasan tambang emas Gunung Botak.
Gunung Botak selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah pertambangan emas paling potensial di Maluku. Namun dibalik besarnya potensi ekonomi yang tersimpan, kawasan ini juga menyimpan berbagai persoalan serius yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Mulai dari aktivitas pertambangan ilegal, lemahnya tata kelola, ancaman pencemaran lingkungan, hingga dampak sosial yang terus membayangi masyarakat sekitar. Pasca penertiban oleh Satgas Terpadu, aktvitas Gunung Botak kini belum dibuka kembali.
Kepada awak media usai pertemuan, Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM, Dr. Rilke Jeffri Huwae, S.H., M.H, menegaskan, pengelolaan Gunung Botak tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut pandang semata. Menurutnya, dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu agar kebijakan yang diambil benar-benar matang.
Ditegaskan, kajian akademik dari Unpatti akan menjadi landasan ilmiah yang sangat penting dalam penyusunan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku terkait pengelolaan tambang Gunung Botak.
“Harapan kami, harmonisasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dapat berjalan baik sehingga tata kelola pertambangan Gunung Botak benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang besar,” ungkap Huwae.
Tantangan utama pengelolaan Gunung Botak saat ini menurutnya, terletak pada kompleksitas sistem pengelolaannya. Di kawasan tersebut terdapat sejumlah pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR), namun dalam praktiknya kapasitas produksi mereka masih terbatas dan sebagian besar bergantung pada pihak lain yang memiliki modal besar serta teknologi pengolahan dan pemurnian yang lebih kuat.
Kondisi seperti ini, akuinya, berpotensi menimbulkan persoalan serius karena bertentangan dengan semangat dasar pertambangan rakyat. Risiko keselamatan kerja menjadi tinggi, sementara ancaman pencemaran lingkungan juga semakin besar. Karena itu, penguatan pengawasan pemerintah daerah dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
“Pengendalian yang kuat sangat penting agar pemanfaatan sumber daya mineral benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat lokal, sekaligus menekan risiko terhadap lingkungan,” jelasnya.
Sehingga langkah menggandeng Universitas Pattimura menurut Huwae, merupakan bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam menegakkan prinsip Good Mining Practice atau tata kelola pertambangan yang baik.
Diharapkannya, seluruh aspek akan dikaji secara mendalam: mulai dari aspek hukum, teknis operasional, komersial, sosial budaya, hingga lingkungan hidup. Semua itu diperlukan agar pemerintah dapat melihat seluruh kemungkinan risiko sebelum mengambil keputusan strategis.
“Gunung Botak bukan sekadar kawasan tambang biasa. Gunung Botak adalah aset strategis yang harus memberi kemaslahatan nyata bagi masyarakat Maluku,” tegasnya.
Karena itu, tambah Huwae, opsi kebijakan apapun yang nantinya diambil harus benar-benar mempertimbangkan tingkat risiko paling minimum terhadap lingkungan, stabilitas sosial, dan keberlanjutan ekonomi daerah.
Dirinya juga menekankan, hasil kajian para akademisi Unpatti nantinya akan diintegrasikan langsung dalam dokumen kajian efektivitas pengelolaan usaha pertambangan Gunung Botak.
“Dokumen kajian Unpatti dapat menjadi rujukan ilmiah yang kuat bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengambil keputusan besar terkait masa depan Gunung Botak,” urainya.
Keberhasilan pengelolaan Gunung Botak tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah semata. Perguruan tinggi harus ikut ambil peran strategis melalui kajian ilmiah yang objektif dan independen.
“Perguruan tinggi punya tanggungjawab moral untuk hadir memberi landasan ilmiah bagi kebijakan pemerintah. Ini sekaligus menjawab keresahan masyarakat terkait pengelolaan sumber daya alam melalui data, riset, dan analisis yang kuat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Huwae juga menegaskan, kehadiran Ditjen Gakkum ESDM di Maluku bukan hanya untuk membahas perencanaan jangka panjang Gunung Botak, tetapi juga memastikan penegakan hukum berjalan tegas terhadap seluruh bentuk pelanggaran.
Ia mengingatkan, aktivitas pertambangan ilegal tidak boleh dibiarkan. Setiap tindakan yang melanggar aturan dalam pengelolaan sumber daya alam pada dasarnya bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat atas kesejahteraan.
“Siapapun yang terbukti melanggar aturan atau melakukan aktivitas ilegal, akan kami tindak tegas,” tandasnya.
Sementara, Rektor Unpatti, Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd, menyambut positif langkah kolaboratif dengan Ditjen Gakkum Kementerian ESDM tersebut. Sebab hal ini sejalan ketersediaan sumber daya akademik yang memadai di Unpatti guna mendukung proses kajian, mulai dari pakar pertambangan, lingkungan, hukum, sosial, hingga ekonomi.
“Di Universitas Pattimura tersedia tenaga ahli dari berbagai bidang. Semua ini menjadi kekuatan besar untuk membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang tepat,” ujarnya.
Ia menegaskan, Unpatti siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghasilkan kajian berbasis data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Sebagai institusi akademik, akui Fredy, Unpatti bekerja berdasarkan prinsip objektivitas dan independensi. Seluruh kajian yang dilakukan akan diarahkan untuk menghasilkan solusi terbaik atas berbagai persoalan yang terjadi di Gunung Botak.
Sebab tujuannya jelas: meminimalkan dampak lingkungan, meredam persoalan sosial, sekaligus memastikan manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami siap bekerjasama. Kajian yang dihasilkan nantinya diharapkan menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan, baik di tingkat daerah maupun nasional,” katanya.
Terlepas dari hal itu, Rektor Fredy mengaku bangga karena kunjungan ini dipimpin langsung Dirjen Gakkum ESDM yang merupakan putra daerah sekaligus alumni Unpatti.
Baginya, kehadiran Jeffri di kampus Unpatti membawa pesan kuat bahwa anak-anak Maluku memiliki kapasitas besar untuk mengambil peran strategis di tingkat nasional.
“Kami bangga karena beliau hadir langsung di almamaternya untuk membawa gagasan besar bagi masa depan Maluku,” ucap Fredy.
Gunung Botak tak lagi boleh menjadi simbol konflik dan masalah, melainkan harus menjadi simbol kesejahteraan dan masa depan masyarakat Buru pada khususnya dan Maluku umumnya.
Kolaborasi antara Kementerian ESDM dan Unpatti ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pertambangan Gunung Botak yang lebih adil, legal, dan berkelanjutan. Fokus utama kini: membangun tata kelola berbasis hukum, ilmu pengetahuan, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas. (NS)
