AMBON,Nunusaku.id,- Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terus memperkuat kualitas pelayanan sosial melalui evaluasi kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial (Dinsos) Kota Ambon tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Kamari Ambon, Senin (22/6).
Dibuka langsung Walikota Ambon, Bodewin M. Wattimena, kegiatan ini diikuti kurang lebih 120 peserta yang terdiri dari jajaran Dinsos Kota Ambon, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH), Pendamping Rehabilitasi Sosial (Resos), serta anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana).
Walikota menegaskan, evaluasi bagian penting dalam membangun organisasi yang efektif dan profesional. Diakuinya, terdapat empat unsur utama dalam manajemen organisasi yang harus dijalankan secara seimbang, yakni perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), serta pengawasan dan evaluasi (controlling).
“Dinsos telah melakukan perencanaan, mengorganisasikan pekerjaan, dan melaksanakan program-programnya. Kini saatnya melakukan evaluasi agar kita mengetahui sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat dicapai,” ujarnya.
Walikota menyoroti peran strategis bidang pemberdayaan sosial dalam mendukung upaya Pemkot Ambon menurunkan angka kemiskinan.
Ia menegaskan, kemiskinan tidak mungkin dihilangkan sepenuhnya, namun harus terus ditekan melalui program pemberdayaan, hibah, dan bantuan sosial yang tepat sasaran.
“Upaya mengurangi jumlah masyarakat miskin menjadi tanggungjawab penting Dinsos. Ini juga menjadi bagian dari visi, misi, dan program prioritas Pemkot Ambon lima tahun kedepan,” katanya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial dalam menangani berbagai persoalan sosial perkotaan seperti gelandangan, pengemis, anak terlantar, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), hingga penyandang disabilitas.
Menurutnya, sebagai kota jasa dan pusat pertumbuhan ekonomi di Maluku, Ambon akan terus menghadapi dinamika sosial yang kompleks sehingga membutuhkan penanganan yang terukur dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Walikota juga ingatkan seluruh pihak, khususnya para pendamping PKH dan mitra Dinas Sosial, untuk memastikan data masyarakat miskin yang digunakan dalam penyaluran bantuan benar-benar akurat.
Ia menilai tantangan terbesar dalam program pengentasan kemiskinan adalah ketidakakuratan data penerima bantuan sosial (Bansos).
“Jangan sampai bantuan diberikan karena kedekatan dengan ketua RT, kepala desa, atau pihak tertentu, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terabaikan,” tegasnya.
Menurut Walikota, pemerintah saat ini sedang memperkuat sistem digitalisasi Bansos melalui pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) agar seluruh bantuan dapat disalurkan berdasarkan data yang valid dan objektif.
Walikota juga memberi perhatian khusus terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Ambon. Ia mengakui, infrastruktur kota saat ini belum sepenuhnya ramah disabilitas, namun komitmen pemerintah untuk memberi pelayanan dan perhatian kepada kelompok tersebut harus terus ditingkatkan.
“Saya berterima kasih kepada Dinsos yang selama ini responsif menindaklanjuti berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk bantuan kursi roda, tongkat bantu, dan kebutuhan lainnya bagi penyandang disabilitas,” ujarnya.
Melalui evaluasi ini, Pemkot berharap Dinsos semakin kuat, profesional, dan mampu jalankan seluruh tugas serta tanggungjawabnya dalam mendukung program pembangunan daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Ambon.
“Mari jadikan evaluasi ini momentum untuk menjadi semakin berdaya, semakin kuat, semakin fungsional, dan semakin baik dalam melayani masyarakat,” tutup Walikota. (NS-02)
