AMBON,Nunusaku.id,- Birokrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku yang sedang ditata untuk lebih baik kedepan dari eras sebelumnya oleh Gubernur Hendrik Lewerissa nampaknya bakal alami sakit kolaps berkepanjangan.
Selain karena banyak pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang miskin inovasi dan kreatif dalam mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), tetapi penempatan pejabat eselon II yang masih diisi rezim lama, semisal Sekretaris Daerah Sadali Ie.
Di belakang Sadali, berjejer sejumlah nama yang diduga bagian dari “kroni-kroninya”. Sebut saja Rudi Waras Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Jasmono Kepala Inspektorat, Haikal Baadilah Kepala Dinas Kehutana hingga Ritchi Huwae Plt Kepala BKD.
Itu hanya empat nama dari sekian banyak “pion” yang dipasang Sadali untuk backup dirinya di pemerintahan.
Walau diterpa isu bakal diganti, namun nyatanya posisi mereka masih terlihat aman-aman saja hingga saat ini. Memang, dari informasi yang diperoleh, Rudi Waras yang akan diganti hari ini.
Lantaran Rudi sarat masalah dalam pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga karena dirinya sudah tidak lagi diperpanjang penugasan khusus (BKO) di Pemda Maluku oleh BPKP.
Itu artinya, Rudi sudah harus kembali ke instansi lamanya. Sayangnya, bukan orang basic keuangan atau akuntansi yang akan menggantikannya. Justru kabarnya, malah Jasmono yang akan mengisi posisi itu.
Sumber media ini dari pemerintah provinsi menyebut, penempatan Jasmono di Kepala BPKAD diduga aktornya Sekda Sadali, untuk mengamankan kepentingan dirinya agar tidak dihadapkan dengan masalah hukum di kemudian hari, terkait pengelolaan keuangan daerah di Pemprov Maluku.
Belum lagi sumber itu menyebut, Jasmono sesungguhnya tak pantas di posisi kepala keuangan. Lantaran saat menjabat Kepala Inspektorat, dirinya minim prestasi dan tidak cakap dalam tugas pengawasan, sehingga banyak “kebocoran” anggaran daerah, yang justru membawa beban bagi Gubernur HL.
Lebih parahnya, saat dipercaya sebagai Pj Bupati Maluku Tenggara di masa transisi periode pertama Thaher Hanubun pun, Jasmono tak memiliki prestasi yang patut dibanggakan bahkan dipromosikan ke jabatan yang strategis.
Bahkan dugaannya, ada tata kelola anggaran di Kabupaten saat dia memimpin yang membawa persoalan serius, namun tak terpublish.
Demikian pula Jasmono bersama Sadali diduga otaki masuknya perusahaan tambang milik Haji Isam yang menambang secara ilegal di Ohoi Nereng Kecamatan Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara.
Puncaknya, Jasmono diperiksa Tim Penyidik Subdirektorat III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku terkait Dugaan Proyek Pembangunan Jalan Danar-Tetoat Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) senilai Rp 7,2 Miliar pada 28 Mei 2025 lalu.
Sebab proyek Jalan Danar-Tetoat Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 senilai 7,2 miliar bermasalah adalah bagian dari lemahnya pengawasan Inspektorat Maluku dibawah kepemimpinan Jasmono.
“Pengawasan saja jago labat kong BPKAD, Kemampuan zn ada. Dong cocok di pemerintahan saja,” tandas sumber yang enggan namanya dipublish itu via pesan WhatsApp, Rabu (17/6).
Semua ASN menurut sumber, sebetulnya berharap banyak dengan hadirnya seorang Hendrik Lewerissa sebagai Gubernur Maluku dapat merubah sistem birokrasi Pemda Maluku yang rusak, dapat jadi lebih baik.
Namun dengan masih tetap bersikukuh mempertahankan Sekda Sadali hingga Jasmono serta antek-anteknya, harapan itu tampaknya bakal pupus, meski Gubernur berjuang dan bekerja sekeras apapun.
“Sistem yang Sekda bangun ini kuncinya cuma di pa Gubernur. Kalau beliau ganti Sekda, Kepala Keuangan dan Inspektorat dengan orang baru, yang lebih fresh dan punya kapasitas mumpuni, maka visi Transformasi Maluku bisa terwujud. Jika tidak, maka semua hanya mimpi,” pungkasnya.
Lebih lanjut sumber berharap, Gubernur Hendrik lebih arif dan bijaksana. Dengan tidak menerima laporan “Asal Bapak Senang” alias ABS dari Sekda maupun para koleganya, demi mengamankan kepentingan kelompok mereka.
“ASN dan daerah akan jadi korban terus jika sistem birokrasi yang ditanam oleh orang-orang ini tidak segera dirubah, apalagi kalau laporan ABS terus yang masuk, sangat merusak semangat perubahan yang diusung Gubernur Hendrik,” tutup sumber. (NS)
