Oleh: Dr. Hobarth Williams Soselisa, S.Sos., M.Si
AMBON,Nunusaku.id,- Per Rabu (13/5/26), rupiah berdiri di depan cermin dan terkejut melihat dirinya sendiri: angka Rp. 17.500 menatap balik dengan rasa bersalah yang samar.
Ia tahu, setiap kali tubuhnya melemah terhadap dolar, ada dapur yang ikut goyah, ada piring yang isinya berkurang, ada kepala keluarga yang pulang dengan dahi lebih berkerut dari biasanya.
Di layar televisi, para ahli ekonomi mencoba menenangkan suasana, menyebut kelemahan rupiah ini sebagai “batas psikologis” pasar, seolah-olah yang terguncang hanyalah grafis di layar, bukan hati para ibu yang sedang menghitung ulang uang belanja di pasar tradisional.
Rupiah teringat masa mudanya, tahun 1998, ketika ia jatuh begitu dalam hingga jutaan orang terseret bersamanya. Saat itu, ia berjanji akan belajar dari pengalaman: jangan lagi menyeret rakyat ke jurang kemiskinan, jangan lagi memaksa perusahaan dijual demi sekadar bertahan hidup.
Tetapi di tahun 2026, rupiah merasa janji itu dikhianati oleh situasi yang berulang: konflik geopolitik, lonjakan harga minyak, dan pilihan-pilihan kebijakan yang terlalu sering memprioritaskan proyek-proyek megah ketimbang dapur-dapur kecil yang diam.
Di sudut lain, harga minyak dunia berjalan gagah dengan label baru: 100–110 dolar per barel. Ia melenggang di atas peta dunia, menimbulkan gelombang yang sampai ke pompa bensin, ke dermaga nelayan, ke terminal angkutan kota, ke dapur yang bergantung pada tabung gas 3 kilogram.
Di meja rapat, tokoh bernama APBN duduk gelisah, menatap angka subsidi BBM yang perlahan membengkak. APBN bertanya pada dirinya sendiri: “Haruskah aku mengurangi perlindungan bagi mereka yang paling lemah, demi menjaga wajahku agar tetap tampak sehat di mata pasar?”.
Di sampingnya, berdiri dua tokoh lain: proyek besar dan subsidi. Proyek besar memakai jas rapih penuh gambar jembatan, jalan tol, dan gedung-gedung megah; ia gemar tampil di baliho dan video promosi.
Subsidi justru datang dengan pakaian sederhana, membawa cerita nelayan yang butuh solar murah, petani yang tergantung pada ongkos pupuk dan transportasi, buruh yang setiap hari menempuh perjalanan jauh ke tempat kerja.
Keduanya sering dipertentangkan, padahal dari kacamata pekerjaan sosial, mereka tidak boleh dilihat sebagai musuh, melainkan sebagai pengingat bahwa pembangunan tanpa perlindungan sosial hanya akan menghasilkan gedung tinggi yang berdiri diatas pondasi keluarga-keluarga rapuh.
Sementara itu, IHSG berjalan tertatih dengan wajah memerah, membawa kabar bahwa banyak saham sedang jatuh. Di layar gawai, ia disorot dengan judul-judul dramatis: anjlok, terkoreksi, tertekan.
Para analis bercerita tentang investor yang “berani nyerok” dan yang “takut jual”, seakan-akan keberanian finansial adalah ukuran utama karakter bangsa.
Namun IHSG tahu, jauh dari lantai bursa, ada jutaan orang yang bahkan tidak tahu bagaimana rupiah dan saham saling memengaruhi; yang mereka tahu hanya satu: uang belanja makin tipis, harga kebutuhan pokok pelan-pelan naik, dan mereka diminta tetap kuat serta kreatif menghadapi keadaan.
Untuk maksud itu, pekerja sosial masuk ke panggung, membawa pertanyaan yang tidak selalu disukai angka-angka.
Ia menatap rupiah yang melemah, minyak yang melonjak, APBN yang resah, IHSG yang memerah, lalu bertanya: “Dari semua kalian yang bergerak naik-turun ini, siapa yang paling kalian sentuh dengan kejam? Siapa yang jatuh ketika kalian berubah hanya beberapa persen?”.
Jawabannya nyaris selalu sama: keluarga miskin, pekerja informal, nelayan kecil, buruh dengan upah pas-pasan, anak-anak yang pendidikan dan gizinya bergantung pada setiap rupiah yang tersisa di akhir hari.
Pekerja sosial memandang angka-angka makro bukan sebagai dekorasi laporan, tetapi sebagai sirene peringatan dini. Rupiah yang merangkak ke 17.500 bukan sekadar berita pasar, melainkan ancaman nyata terhadap kemampuan keluarga membeli beras, susu, dan obat.
Harga minyak yang menembus 110 dolar per barel bukan sekadar risiko fiskal, tetapi tekanan langsung terhadap ongkos transportasi, harga logistik, dan pada akhirnya terhadap isi piring di rumah-rumah yang sudah lama hidup pas-pasan.
Disisi lain, pekerja sosial juga mendengar suara halus dari dapur-dapur kecil yang jarang masuk berita. Meja makan bercerita tentang lauk yang semakin sederhana, bangku sekolah bercerita tentang anak yang mulai sering absen karena orang tuanya bimbang membayar uang seragam atau membeli beras, dan tempat tidur bercerita tentang malam-malam panjang yang diisi pertengkaran soal uang.
Disini, krisis ekonomi berhenti menjadi teori dan berubah menjadi luka sehari-hari: kekerasan dalam rumah tangga, tekanan mental, keputusasaan, dan hilangnya harapan pada masa depan. Sebab itu, tugas pekerja sosial tidak bisa berhenti pada pendampingan setelah krisis berlangsung.
Pekerja sosial perlu berada di awal, ikut membaca tanda-tanda, mengadvokasi kebijakan yang melindungi mereka yang paling rentan, dan mengingatkan bahwa keputusan tentang subsidi, proyek, dan prioritas anggaran pada akhirnya akan menyentuh tubuh dan jiwa orang-orang biasa.
Penguatan jaring pengaman sosial, bantuan tunai yang adaptif terhadap guncangan harga, dan layanan psikososial di komunitas bukanlah “program pelengkap”, melainkan syarat minimal agar angka-angka ekonomi tidak berubah menjadi mesin penggiling manusia.
Rupiah, minyak, APBN, dan IHSG mungkin akan terus bergerak naik turun, mengikuti irama pasar global dan konflik geopolitik yang sulit kita kendalikan.
Namun Pekerja sosial mengingatkan, ada satu hal yang seharusnya tidak boleh dibiarkan jatuh terlalu dalam: martabat keluarga-keluarga kecil yang setiap hari berjuang menjaga dapur tetap menyala dan anak-anak tetap bisa bermimpi.
Ketika angka-angka lupa pada wajah-wajah ini, di sanalah pekerjaan sosial berdiri, menjadi suara yang mengganggu, sekaligus pelukan yang meneguhkan, bahwa mereka tidak sendirian menghadapi badai yang digerakkan keputusan-keputusan besar di tempat yang jauh. (NS)
