AMBON,Nunusaku.id,- Perumda Panca Karya hari ini ibarat kapal yang memiliki lautan luas untuk berlayar, tetapi masih membutuhkan kompas, bahan bakar, dan pelabuhan tujuan yang jelas.
Sebagai BUMD, ia berdiri ditengah kebutuhan Maluku sebagai daerah kepulauan yang sangat bergantung pada konektivitas barang, mobilitas manusia, dan pengelolaan aset daerah yang produktif agar menghasilkan keuntungan nyata bagi daerah.
Kebutuhan dana penyelarasan modal dari pemerintah daerah (Pemda) tidak sepatutnya dilihat sebagai permintaan tambahan beban anggaran, melainkan sebagai upaya menata ulang mesin usaha daerah agar mampu menghasilkan laba dan menambah pendapatan asli daerah (PAD) Maluku secara terukur.
Secara regulatif, fondasi untuk itu sudah tersedia. Pemerintah dan DPRD Maluku telah menetapkan kerangka hukum penyertaan modal melalui Perda Provinsi Maluku nomor 15 tahun 2022, dan pada 2023 DPRD kembali menetapkan tambahan penyertaan modal sebesar Rp 3 Miliar bagi Perumda Panca Karya.
Pengamat kebijakan publik, Dr. Hobarth Williams Soselisa, M.Si menilai, fakta ini menunjukkan bahwa daerah sebenarnya telah membuka pintu, hanya saja pintu itu belum sepenuhnya diikuti dengan model bisnis yang paling fokus, paling cepat menghasilkan arus kas, dan paling nyata daya ungkitnya terhadap PAD.
Dari sisi kinerja, arah perbaikan Panca Karya mulai terlihat. Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026, Perumda Panca Karya menargetkan laba sebelum pajak sebesar Rp. 4.045.778.027 dan kontribusi kepada PAD Maluku sebesar Rp. 1.668.883.436 setelah pajak, dengan laba bersih sekitar Rp. 1.365.450.084 untuk pengembangan usaha dan perbaikan layanan.
Disaat yang sama, publikasi lain juga mencatat target laba sebelum pajak 2026 sekitar Rp. 4,04 Miliar sebagai bagian dari akselerasi perusahaan pasca fase krisis. Angka-angka ini penting, sebab ia memberi sinyal bahwa Perumda tidak sedang berjalan tanpa peta.
“Masalahnya sekarang adalah menentukan sektor usaha mana yang paling layak dijadikan lokomotif utama agar target itu tidak berhenti sebagai angka diatas kertas,” jelas Soselisa.
Dalam rencana bisnis (Renbis) 2026–2030, Perumda Panca Karya telah menyiapkan sejumlah jalur diversifikasi, yaitu pengelolaan aset Islamic Center, layanan Refrigerated Container pada KMP Bahtera Nusantara 02, penguatan unit kehutanan, serta optimalisasi aset seperti Gedung Christian Centre melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
Namun, bila ditelaah dengan pendekatan bisnis yang menimbang kecepatan perputaran kas, kebutuhan pasar Maluku, hambatan regulasi, dan potensi dampak terhadap PAD, maka prioritas yang paling rasional untuk didorong melalui dana penyelarasan modal adalah bisnis logistik-pelayaran yang diperkuat dengan layanan cold chain atau refrigerated container.
“Argumentasinya jelas. KMP Bahtera Nusantara 02 telah dirancang untuk melayani rute Ambon – Banda Neira – Tual dan sejak awal dibutuhkan untuk mengangkut kendaraan, barang, dan penumpang, sehingga usaha ini sudah memiliki basis permintaan riil dalam konteks Maluku sebagai provinsi kepulauan,” ungkapnya.
Selain itu, hingga akhir Maret 2026 ditargetkan seluruh sembilan armada feri Perumda Panca Karya dapat beroperasi penuh, yang berarti perusahaan telah memiliki infrastruktur dasar untuk membangun ekosistem logistik antarpulau yang lebih stabil.
“Ketika layanan Refrigerated Container ditambahkan, kapal-kapal itu tidak lagi hanya mengangkut tubuh barang, tetapi juga menjaga umur ekonominya, terutama untuk komoditas perikanan, hasil kebun, dan distribusi pangan yang sensitif terhadap waktu,” urai Soselisa.
Sebaliknya, kata dia, pengelolaan Islamic Center dan Christian Centre tetap penting, tetapi karakter usahanya lebih tepat diposisikan sebagai sumber pendapatan pendukung berbasis optimalisasi aset, bukan sebagai mesin utama pertumbuhan.
Sementara unit kehutanan dapat tetap dipertahankan, namun sejarah fluktuasi kontribusi PAD dan penurunan performa usaha di masa lalu menunjukkan bahwa sektor ini perlu kehati-hatian tinggi agar tidak lagi menjadi ruang yang boros modal dan lambat menghasilkan.
Karena itu, strategi rencana bisnis yang layak diajukan kepada Pemda adalah menjadikan klaster logistik maritim dan rantai penghasil sebagai prioritas tahap pertama penyelarasan modal.
“Tahap awal harus diarahkan pada perbaikan keandalan armada, kepastian jadwal pelayaran, pengadaan atau penguatan Refrigerated Container, serta integrasi layanan angkut penumpang, kendaraan, barang umum, dan komoditas penghasil dalam satu sistem pendapatan,” akunya.
Menurut Soselisa, dengan cara itu, Perumda tidak menjual kapal semata, melainkan menjual kepastian distribusi, kecepatan pasok, dan pengurangan susut komoditas; di situlah PAD menemukan dompet barunya.
Kemudian diakuinya, adalah membangun skema bisnis kemitraan. Perumda perlu mengikat kontrak layanan dengan pelaku perikanan, pedagang antarpulau, distributor bahan pokok, serta pemerintah kabupaten/kota yang membutuhkan jalur distribusi reguler.
Langkah ini akan mengubah pendapatan dari yang semula insidental menjadi lebih berulang dan dapat diproyeksikan, sehingga dana penyelarasan modal dari Pemda memiliki dasar kelayakan yang lebih kuat di mata fiskal daerah.
“Dalam bahasa yang lebih sederhana, Perumda harus berhenti menjadi kapal yang menunggu muatan di dermaga, dan mulai menjadi kapal yang sudah mengantongi pesanan sebelum layar dibentangkan,” urainya.
Tahap terakhir adalah tata kelola dan pengukuran hasil. Penyelarasan modal dari Pemda sebaiknya diberikan secara bertahap berbasis milestone: armada aktif, utilisasi rute meningkat, kontrak logistik tercapai, pendapatan bulanan stabil, lalu setoran PAD naik secara konsisten.
Model ini akan membantu Pemda menjaga disiplin investasi publik, sekaligus mendorong Perumda bekerja dengan logika korporasi yang sehat. Dengan begitu, modal tidak lagi jatuh seperti hujan yang segera meresap tanpa jejak, tetapi berubah menjadi sungai pendapatan yang mengalir kembali ke kas daerah.
“Perumda Panca Karya tidak sedang meminta belas kasihan anggaran. Ia sedang mengetuk pintu Pemda sambil membawa pesan yang sederhana: Maluku membutuhkan BUMD yang tidak hanya hidup, tetapi juga produktif; tidak hanya berbadan hukum, tetapi juga bertulang strategi,” tukas Soselisa.
Lebih lanjut tambanya, jika dana penyelarasan modal diarahkan pada prioritas logistik maritim dan cold chain yang berbasis armada eksisting, maka peluang menambah pundi-pundi PAD akan lebih cepat, lebih nyata, dan lebih sesuai dengan anatomi ekonomi kepulauan Maluku.
“Prinsipnya Pemda tidak sekadar menolong Perumda berdiri, melainkan sedang membantu daerah ini menemukan mesin geraknya sendiri,” demikian akademisi FISIP Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) itu. (NS)
