AMBON,Nunusaku.id,- Proses seleksi Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon yang pendaftarannya telah berakhir dengan empat calon mulai menjadi sorotan publik.
Aksi demo dan flayer-postingan di jagad maya oleh akun Fake yang menyasar dua kandidat ditengah seleksi “masih belia” memunculkan dugaan ada kompetitor yang ketakutan dan mulai cari perhatian.
Menjawab berbagai spekulasi yang berkembang, Walikota Ambon, Bodewin Wattimena menegaskan, tidak ada satu pun kandidat yang sudah “dikunci” untuk menduduki jabatan strategis tersebut.
Menurutnya, seluruh proses seleksi berjalan sesuai mekanisme resmi, mulai dari tahapan administrasi hingga penilaian oleh panitia seleksi (Pansel) dan asesor independen.
“Semua berjalan sesuai aturan. Dari informasi sementara, ada empat bakal calon yang sudah mendaftar. Tapi belum ada keputusan apapun,” tegasnya di Ambon, Sabtu (18/4).
Dalam skema yang dijelaskan, Pansel kata dia, akan menyaring peserta hingga hasilkan tiga kandidat terbaik. Nama-nama tersebut kemudian diserahkan kepada Walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menentukan satu figur definitif.
Menariknya, Bodewin memastikan proses penentuan akhir tidak dilakukan secara tertutup. Ia bahkan membuka kemungkinan penilaian akhir dilakukan secara transparan di hadapan publik.
“Dari tiga nama itu, saya punya metode sendiri untuk memilih. Dan itu bisa dilakukan secara terbuka,” ujarnya.
Namun ditengah proses tersebut, Bodewin menyayangkan munculnya dukungan berlebihan hingga narasi negatif terhadap kandidat tertentu. Ia mengingatkan, jabatan Sekkot adalah jabatan karier ASN, bukan arena kontestasi politik.
“Ini bukan soal dukung-mendukung. Jangan ada upaya menjatuhkan kandidat lain,” ingat orang nomor satu di Kota Ambon itu.
Seluruh kandidat yang maju menurutnya, memiliki rekam jejak dan kapasitas yang patut dihargai. Karena itu, publik diminta menahan diri dari penyebaran informasi yang belum tentu benar.
Lebih jauh, ia menyebut integritas sebagai faktor penentu selain aspek administratif seperti kepangkatan dan kinerja.
“Kalau soal kinerja bisa diukur. Tapi integritas, kepala daerah punya pengalaman langsung untuk menilai itu,” jelasnya.
Meski membuka ruang bagi masyarakat untuk memberi masukan, ia mengingatkan bahwa setiap informasi harus berbasis data, bukan asumsi.
“Masukan silakan, tapi harus dengan fakta. Kalau hanya opini untuk menjatuhkan, itu tidak akan mempengaruhi keputusan,” tandasnya.
Posisi Sekkot Ambon sendiri dinilai krusial karena menjadi motor penggerak birokrasi serta penghubung utama antara kebijakan kepala daerah dan implementasi di lapangan. (NS-02)
