AMBON,Nunusaku.id,- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Maluku tahun 2027 jadi momentum memperkuat sinergitas dan sinkronisasi program pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyebut, Musrenbang sebagai ruang strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan, menyatukan langkah, serta memastikan setiap prioritas pembangunan harus dijabarkan ke berbagai program dalam menjawab kebutuhan riil guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintahan yang kita jalankan bersama telah melewati tahun pertama, sebagai fase konsolidasi untuk meletakkan fondasi bagi tahun-tahun berikutnya. Kini, kita memasuki tahun kedua, fase percepatan. Masyarakat menaruh harapan lebih besar agar hasil pembangunan semakin nyata dirasakan,” tandasnya saat membuka Musrenbang RKPD Maluku 2027 di Santika Hotel Premiere Ambon, Selasa (14/4/26).
Namun begitu, menurut Gubernur, pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan yang dihadapi. Salah satu yang paling signifikan adalah dinamika kondisi global dan perubahan kebijakan di tingkat nasional yang berimplikasi pada ruang fiskal daerah.
Hal mana menuntut pemerintah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk bekerja lebih cerdas, efektif, dan lebih inovatif dalam mengelola sumber daya yang tersedia.
Meski ditengah keterbatasan tersebut, Gubernur tetap mengingatkan satu hal penting kepada Bupati/Walikota dan jajaran pemerintah daerah; jangan menyerah, tetap solid dan perkuat kolaborasi.
“Justru inilah momentum untuk memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, antara provinsi dan kabupaten/kota, serta sinergi dengan dunia usaha, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat mengubah keterbatasan menjadi peluang,” ingat Lewerissa.
Sebagai Gubernur, Lewerissa memikul dua peran strategis. Yakni sebagai kepala daerah yang bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Maluku, serta sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang memastikan kebijakan nasional dapat berjalan efektif dan selaras dengan kebutuhan lokal.
Kedua peran ini merupakan kekuatan yang harus dioptimalkan untuk mendorong percepatan pembangunan. Dan perlu disyukuri, berbagai upaya yang telah dilakukan mulai menunjukkan hasil.
Mulai dari suksesnya mendorong pelaksanaan berbagai proyek strategis nasional (PSN) yaitu Blok Masela, Bendungan Way Apu dan Maluku Integrated Port (MIP) berada pada tahap yang semakin maju.
Demikian pula implementasi berbagai program strategis nasional (pro-sn) seperti pembangunan rumah layak huni, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, kampung nelayan merah putih dan berbagai program lain yang membuka akses, memperkuat konektivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Indikator makro pembangunan juga menunjukkan tren semakin positif. Pertumbuhan ekonomi yang membaik, inflasi lebih terkendali, serta peningkatan berbagai indikator kesejahteraan menjadi sinyal bahwa arah pembangunan Maluku berada pada jalur yang tepat.
“Ini bukti nyata bahwa kerja keras, dedikasi, dan kolaborasi kita mendapat pengakuan. Namun berbagai capaian dan penghargaan bukanlah tujuan akhir, melainkan pemicu untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Karena itu Gubernur meminta, setiap program pembangunan haruslah sensitif konflik agar setiap aktivitas pembangunan tidak menciptakan konflik-konflik baru, melainkan dapat mengangkat identitas sebagai orang Maluku yang menghargai persaudaraan dalam keragaman.
Musrenbang menghadirkan narasumber utama dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dengan Bupati/Walikota dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Maluku sebagai peserta. (NS)
