AMBON,Nunusaku.id,- Pemulihan rumah warga terdampak konflik Hitu-Hunuth pada 19 Agustus 2025 di Negeri Hunuth terus berjalan.
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Ambon (Perkim) memastikan seluruh tahapan pembangunan dan rehabilitasi dilakukan sesuai mekanisme serta kemampuan keuangan daerah.
Kepala Dinas Perkim Kota Ambon Ivonny Lattuputty saat ditemui awak media menjelaskan, pemerintah bergerak cepat sejak awal kejadian.
Dua hari pasca konflik, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon langsung membentuk Tim Penanggulangan Bencana melalui surat keputusan resmi yang melibatkan Sekretaris Kota, Perkim, PU, BPBD, dan Badan Keuangan.
“Meski saat itu anggaran perubahan sudah selesai, kami tetap mencari solusi agar pembangunan rumah warga bisa segera dilakukan,” ujar Latuputty di ruang kerjanya, Senin (2/3/26).
Berdasarkan pendataan, tercatat 15 rumah mengalami rusak berat dan 27 rusak ringan. Dari 15 rumah rusak berat, lima unit dibangun ulang karena rusak total, sementara 10 lainnya direhabilitasi berat.
Adapun 27 rumah rusak ringan diperbaiki secara bertahap dan kini masuki tahap akhir penyelesaian.
Pendanaan pembangunan bersumber dari bantuan Pemerintah Provinsi Maluku sebesar Rp 1 Miliar, Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Kota Ambon sekitar Rp 600 juta, serta donasi masyarakat kurang lebih Rp 670 juta.
Perkim mengklaim, seluruh rumah rusak berat telah dirampungkan pada Desember 2025 sehingga warga bisa kembali tempati rumah sebelum perayaan Natal.
“Tahap awal, enam rumah dikerjakan melalui karya bakti bersama TNI guna percepat proses dan menjaga stabilitas agar mencegah terjadinya konflik lanjutan. Selanjutnya, pekerjaan dilakukan pihak ketiga sesuai mekanisme pengadaan,” terangnya.
Perkim tegaskan, bantuan pembangunan mengikuti standar rumah penanganan bencana yang bersifat fungsional, dengan acuan rehabilitasi rumah tidak layak huni umumnya senilai Rp 20 juta.
Namun, dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan akibat konflik, Walikota Ambon mengambil kebijakan agar rumah dibangun mendekati kondisi awal sebelum terbakar.
Terkait keluhan warga soal spesifikasi material dan detail pekerjaan, dinas menyebut bahwa penyesuaian atau tambahan di luar standar merupakan inisiatif pribadi warga.
“Kami terbuka terhadap masukan. Jika ada kekurangan, akan ditindaklanjuti sesuai prosedur dan tahapan anggaran,” tegas Kadis.
Disisi lain, sejumlah warga Hunuth berharap proses penyelesaian dilakukan lebih merata dan transparan.
Hingga memasuki bulan ke-8 pasca kejadian, beberapa keluarga mengaku masih terdapat bagian rumah yang belum sepenuhnya rampung, baik pada kategori rusak berat maupun ringan.
Selain itu, dalam keluhan yang disampaikan warga 23 Februari lalu menyebut, adanya kendala seperti keterlambatan material, perubahan teknis pekerjaan, hingga peralihan sistem kerja ke kontraktor.
Bahkan, ada warga yang mengaku menggunakan dana pribadi untuk menyelesaikan plafon, kamar, pintu, dan jendela.
Transparansi Rencana Anggaran Belanja (RAB) juga menjadi sorotan. Warga meminta komunikasi antara dinas dan pemerintah desa diperkuat agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.
Selain kerusakan fisik rumah, sejumlah keluarga terdampak mengaku masih berjuang memulihkan kerugian harta benda dan sumber mata pencaharian yang hilang akibat konflik.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Perkim menegaskan komitmennya untuk menuntaskan seluruh tahapan pembangunan secara bertahap dan berkeadilan.
Pemerintah berharap proses pemulihan ini tidak hanya memperbaiki bangunan fisik, tetapi juga memulihkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat.
Warga Hunuth sendiri berharap seluruh pekerjaan dapat dirampungkan sebelum Agustus 2026, tepat satu tahun sejak peristiwa konflik terjadi.
Pemulihan Hunuth kini menjadi ujian penting bagi sinergi pemerintah dan masyarakat dalam memastikan kebijakan penanganan bencana benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga terdampak. (NS-02)
