AMBON,Nunusaku.id,- Dinamika perdebatan public terkait arah pembangunan infrastruktur strategis di Maluku akhir-akhir ini cukup beragam.
Ditengah keberagaman perdebatan itu, Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Maluku menegaskan dukungannya terhadap pembangunan Maluku Integrated Port (MIP) yang direncanakan di Pulau Ambon.
Pernyataan dukungan ini disampaikan langsung Sekretaris Umum BPD HIPMI Maluku, Gemelitta Pattiradjawane.
Ita biasa disapanya menegaskan, dari perspektif dunia usaha, pembangunan MIP di Ambon bukan sekedar proyek infrastruktur, melainkan fondasi strategis bagi transformasi ekonomi Maluku yang berciri Provinsi Kepulauan.
Ambon Sebagai HUB Ekonomi Nasional Indonesia Timur
Ambon memiliki kesiapan infrastruktur dan ekosistem ekonomi yang matang dalam mendukung wilayah lainnya yakan dan sedang berkembang.
Sebagai ibukota provinsi saat ini, Pulau Ambon berdasarkan hasil kajian ilmiah awal atau pra-feasbility study dari World Bank (Bank Dunia) sangat memenuhi kriteria dalam mendukung percepatan pembangunan MIP.
Ambon selama ini menjadi simpul distribusi utama yang menghubungkan wilayah Seram, Buru, Kei, Aru hingga Tanimbar.
Sebagian besar arus barang masuk dan keluar Maluku itu terkonsolidasi di Pulau Ambon sebelum didistribusikan kembali ke Wilayah Kepulauan lainnya.
Secara faktual baginya Pulau Ambon sudah menjadi hub logistic alami Maluku dan juga ekonomi nasional di Indonesia Timur.
“MIP adalah infrastrutur utama yang akan memperkuat fungsi tersebut dan meningkatkan efisiensi distribusi,” ungkap Ita.
Baginya, langkah Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa saat ini yang merujuk hasil kajian ilmiah Bank Dunia tentang lokasi pembangunan MIP di Pulau Ambon adalah langkah tepat berdasarkan kondisi sosiologis dan geoekonomi yang berbasis kepulauan dan telah dianalisis lebih dalam oleh Pemerintah Provinsi Maluku.
Menjawab Tantangan Daerah Kepulauan dan Hilirisasi Perikanan
Terpisah, Ketua Bidang VI Maritim, Kelautan dan Perikanan, M. Sahril Salamena tegaskan, sesuai arahan dari Ketua Umum BPD HIPMI Maluku, M. Reza Mony, BPD HIPMI Maluku telah bersepakat dalam forum Sidang Dewan Pleno yang dilaksanakan BPP HIPMI di Kota Makassar tanggal 14-16 Februari 2026 serta forum nasional usaha lainnya, akan berkomitmen mengawal agenda penting Pemerintah Provinsi Maluku yaitu mendorong Undang-Undang Kepulauan agar segera disahkan.
Menurutnya, Maluku menghadapi tantangan besar dalam konektivitas dan tingginya biaya logistic. Jarak antar pulau yang jauh menyebabkan distibusi barang kurang efisien dan berdampak langsung PAD biaya operasional dunia usaha.
Dengan hadirnya kebijakan afirmatif seperti Undang-undang Kepulauan serta program prioritas Gubernur, MIP diyakini memberi harapan akan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja serta kemandirian fiscal daerah dapat terwujud.
“Efisiensi logistic akan menurunkan biaya distribusi, mempercepat arus barang dan meningkatkan daya saing pengusaha lokal. Selain itu dapat memposisikan Maluku menjadi pemain utama dalam pasar nasional maupun internasional,” tandas Salamena.
Selain itu menurut Salamena, sektor perikanan juga akan menjadi focus utama dalam pembangunan Provinsi Maluku.
Menurutnya, selama ini hasil perikanan Maluku masih banyak dijual dalam bentuk mentah, sehingga nilai tambah ekonomi belum optimal.
“MIP di Ambon dinilai dapat menjadi infrastruktur kunci untuk mendukung hilirisasi perikanan melalui sistem logistic yang lebih efisien. Hasil tangkapan dari berbagai wilayah kepulauan dapat dikonsolidasikan, diolah dan didistribusikan secara lebih optimal di Maluku,” jelasnya.
Bagi Salamena, langkah ini akan membuka peluang industry pengolahan perikanan dan memperluas akses pasar nasional maupun internasional bagi pengusaha lokal di Maluku
Mendukung Blok Masela & Sektor Energi
BPD HIPMI Maluku juga melihat pembangunan MIP ini sebagai infrastruktur pendukung penting bagi pengembangan Blok Masela. Hal ini disampaikan Ketua Bidang X BPD HIPMI Maluku, Allan Lohy.
Lohy menjelaskan, Blok Masela adalah salah satu proyek energi yang masuk dalam PSN di Kawasan Timur Indonesia.
Proyek itu diperkirakan akan menciptakan aktivitas ekonomi berskala besar, termasuk kebutuhan logistic, distribusi material, dan sektor pendukung lainnya, Pulau Ambon dinilai memiliki posisi strategis untuk menjadi pusat distribusi yang menopang aktivitas tersebut.
“Maluku tidak boleh hanya menjadi Lokasi eksploitasi sumber daya. Kita harus menjadi pusat aktivitas ekonomi yang memberi nilai tambah bagi daerah,” terang Lohy.
Dorong Kebijakan Afirmatif & Komitmen Dunia Usaha
BPD HIPMI Maluku meyakini Pemerintah Provinsi Maluku, dibawah komando Gubernur Hendrik Lewerissa yang saat ini sedang focus dalam mendorong percepatan pengesahan Undang-undang Kepulauan sebagai bentuk afirmasi terhadap daerah Kepulauan yang memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah daratan.
Selain itu, BPD HIPMI Maluku berharap adanya penguatan peran daerah dalam pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), agar manfaat ekonomi sumber daya perikanan dapat lebih dirasakan Masyarakat Maluku.
Selama ini rezim pengelolaan perikanan yang diterapkan berdasarkan WPP ini dirasa tidak adil dalam tata kelolanya sehingga butuh keadilan terhadap kontribusi PDRB Nasional dari sektor perikanan tangkap nasional dimana peran sektor perikanan Maluku yang berkontribusi besar hampir 30 %.
“Kami mendukung penuh pembangunan MIP melalui kebijakan Gubernur serta memastikan pengusaha lokal akan jadi lokomotif utama dalam peluang ekonomi yang akan muncul dari pembangunan MIP di Pulau Ambon. Maka kami nilai lokasinya tepat demi kepentingan bersama masyarakat di Maluku,” demikian Lohy. (NS)
