AMBON,Nunusaku.id,- Politik itu dinamis. Namun suka atau tidak suka, keberpihakan dalam politik oleh kepala daerah wajib, karena akan bertalian erat dengan kebijakan politik dan kepentingan publik di suatu daerah.
Kepala daerah baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota adalah jabatan politik yang dipilih langsung melalui Pilkada oleh rakyat dan diusung oleh partai politik atau jalur independen.
Mereka bertindak sebagai kepala pemerintahan daerah otonom, bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan bertanggung jawab atas pembangunan daerah serta kebijakan publik.
Semisal di Maluku. Beberapa Kepala Daerah yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 lalu, bukanlah kader partai, namun eks aparatur sipil negara (ASN) yang memilih pensiun dini karena terjun di dunia politik.
Sebut saja Walikota Tual Akhmad Yani Renuat, Bupati Maluku Tengah (Malteng) Zulkarnain Awat Amir hingga Walikota Ambon Bodewin Wattimena.
Renuat malah sudah lebih awal “menambatkan hati” menjadi anggota Gerindra, partai yang mengusungnya bersama PKS di Pilwalkot Tual.
Zulkarnain Awat Amir atau akrab disapa Ozan sebagai tokoh politik nasional dikenal dekat dengan petinggi beberapa parpol semisal Golkar hingga Gerindra. Namun dari penelusuran ke beberapa sumber menyatakan, Ozan bukan anggota parpol manapun.
Nama terakhir, Bodewin menarik dibincangkan. Sebelum masuk politik, dia mantan Sekretaris DPRD Maluku. Jejak kariernya mulai menanjak ketika dipercaya jadi Penjabat Walikota Ambon medio 2022-2024.
Di Pilwakot Ambon 2024, Bodewin diusung koalisi “gemuk” yaitu PDI-P, Gerindra, NasDem, Golkar hingga PKS menang telak. Hampir setahun memimpin bersama Ely Toisuta, politisi beringin (Golkar-red), Bodewin masih memilih “jalan tengah”.
Sikap politiknya “malu-malu”. Istilah yang selalu didengungkannya; pembina partai politik di ibukota provinsi Maluku. Namun ketika dia hadir di momen puncak HUT ke-18 Partai Gerindra di lapangan merdeka Ambon, Sabtu (7/2/26), publik menaruh perhatian.
Apalagi ketika bendera start dilepas dan ikut jalan santai HUT bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan kader Gerindra se-Maluku dan ribuan masyarakat, kompak dengan kaos HUT Gerindra, “sinyal” Bodewin “melabuhkan hati” ke partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu pun menguat.
Jika kader dan senior partai Gerindra sebelumnya melihat dari kacamata politik Bodewin sangat pantas bergabung, pandangan serupa juga datang dari akademisi.
Pengamat politik, Dr. Nataniel Elake, M.Si menilai, jika membaca peta politik saat ini selaras dengan kehadirannya di HUT ke-18 Partai kemarin, sangat tepat langkah Walikota Ambon Bodewin Wattimena untuk bergabung dengan Gerindra.
“Kalau beliau mau bergabung, tidak ada yang salah, malah itu lebih bagus. Beliau kan non parpol. Akan semakin memperkuat pemerintahan di Maluku,” tandas Elake kepada media ini di Ambon, Kamis (12/2/26).
Pandangan itu menurut dia, sejalan dengan arah politik Gubernur Maluku saat ini yang adalah kader Gerindra sekaligus Ketua DPD, Hendrik Lewerissa.
Manakala sudah tentu akan terbangun emosional sebagai sesama kader, yang memudahkan koordinasi pemerintahan demi terwujudnya visi membangun Ambon dan Maluku pung Bae.
“Walau saat ini kita lihat komunikasi pemerintahan antara Walikota dan Gubernur sangat baik, tetapi jika Walikota berada di satu rumah yang sama dengan Gubernur, maka semua menjadi mudah baik konsolidasi maupun sinergi pembangunan,” jelas akademisi FISIP Universitas Pattimura itu.
Apalagi melihat situasi politik nasional yang menggulirkan rencana kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui DPRD, maka menurut Elake, akan menjadi mudah dan untung bagi seorang kepala daerah yang berlatar belakang politisi.
Ketimbang kepala daerah non partisan, jelas sulit. Karena bisa saja akan berbenturan dengan regulasi yang tidak memberi ruang kepada calon bukan didukung partai politik atau gabungan partai.
“Secara jika dia kader parpol misalnya Gerindra, maka tiga kursi sudah digenggam. Tinggal dicari sisanya, apalagi secara nasional koalisi terbentuk dari aras pusat hingga daerah,” beber Elake.
Belum lagi bila wacana koalisi permanen nasional dia terbentuk hingga ke daerah-daerah termasuk Maluku, jelas tambahnya, ruang bagi kepala daerah non partisan sempit untuk diusung. Sebab kader tentu jadi prioritas utama.
“Langkah politik mesti dihitung baik-baik. Dan kita ikuti saja, bahwa kondisi politik lokal akan sangat tergantung dengan peta politik nasional. Itu fakta hari ini di Indonesia,” ingatnya.
Sehingga tentu pilihan politik Walikota Bodewin Wattimena hari ini menurut Elake, akan menentukan jalan politiknya ke periode kedua. Dan Gerindra sebagai partai nasionalis, menjadi sangat masuk akal jadi rumah politik pertama Bodewin, ketimbang misalnya ke PDI-P yang “padat” kader.
“Ini juga akan memuluskan jalan ke periode kedua, dia mencalonkan diri lebih gampang. Sebab politik itu tentang keberpihakan, tidak bisa bermain di ranah abu-abu,” demikian Elake.
Sebelumnya, senior partai Gerindra menyebut, Bodewin memang lebih cocok gabung di Gerindra, ketimbang ke PDI Perjuangan, PKS atau NasDem. Sebab Gerindra saat ini merupakan partai penguasa nasional dan kebijakan di daerah tentu sangat tergantung dengan kebijakan pusat kekuasaan.
“Jika secara hitung-hitungan politik, masuk akal kalau memang sinyal itu pada akhirnya benar dengan bergabungnya Bodewin ke Gerindra. Melihat arah politik nasional, berdampak ke daerah,” sebut senior yang meminta namanya tidak dipublish, Senin (9/2).
Karena itu, dia sarankan, tidak salah jika Bodewin memilih Gerindra jadi “labuhan politik” pertama ketimbang partai lain. Sebab langkah politik itu diyakini akan berdampak positif ke “mulus” jalan menuju periode kedua Walikota Ambon.
“Peta politik nasional kan hari ini kita lihat sedang didorong untuk Pilkada lewat DPRD. Dan potensi koalisi nasional bakal terjadi yang melibatkan Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, PKB dan NasDem. Minus PDI-P dan PKS yang belum bersikap. Bisa jadi koalisi nasional itu merambah ke daerah dan potensi menang tinggi bagi calon yang didukung,” jelasnya.
“Jadi ketika misalnya pa Bodewin masih keukeh tidak ingin jadi partisan politik tapi meminjam bahasanya “jadi pembina partai politik” atau poros tengah hingga periode pertama selesai, maka dari hitungan politik beliau akan rugi,” ingatnya.
Terpisah, ketika coba dihubungi via WhatsApp terkait kehadirannya yang selain melepas peserta tapi ikut jalan santai dengan atribut Gerindra, Sabtu (7/2) lalu, apakah sebagai “sinyal” akan bergabung ke partai berlambang burung Garuda emas itu, Bodewin merespons diplomatis.
“Bt hadir sebagai Walikota kio Ade. Pembina partai politik Kota Ambon,” ujarnya Sabtu (7/2) malam disertai emoticon senyum.
“Pelepasan peserta oleh Walikota Ambon. Jalan santai bersama warga kota. Ambon Par Samua, jadi Parpol apapun undang, Walikota pasti hadir,” tambah Bodewin.
Namun ketika disinggung soal Walikota adalah jabatan politik, bukan jabatan karier ASN dan pilihan pensiun dini dari ASN guna memilih terjun ke politik, berarti “sinyal bergabung” ke Gerindra mungkin nyata kedepan, lagi-lagi jawaban Bodewin masih bermain di “zona aman” alias comfort zone.
“Bt sdh berkomitmen dengan seluruh partai pendukung untuk ada par samua. Nanti ke depan baru bt putuskan Ade,” kuncinya disertai emoticon senyum tipis.
Politik adalah seni mengelola segala ketidakmungkinan menjadi mungkin. Bak bidak catur, hanya ada dua warna di dalam politik. Hitam atau putih. Haram di dunia politik, bermain di ranah abu-abu.
Karena kebijakan politik baik di ranah eksekutif maupun legislatif, adalah tentang keberpihakan. Keberpihakan kepada rakyat sebagai pemberi suara ketika dipilih secara langsung dalam pesta demokrasi, atau kepada partai politik sebagai “jembatan” atau “tiket” menuju tangga kuasa. (NS)
