AMBON,Nunusaku.id,- DPRD Maluku hampir sepekan menggelar pengawasan lapangan terpadu terhadap proyek-proyek Pekerjaan Umum (PU) di lima Kabupaten yang jadi sasaran.
Kegiatan tersebut melibatkan seluruh kepala dinas PU kabupaten dan kota se-Maluku, guna memastikan pengawasan berjalan efektif dan tidak sekadar bersifat formalitas.
Anggota Komisi III DPRD Maluku, Halimun Saulatu katakan, keterlibatan para kepala dinas PU penting untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terkait pelaksanaan program pembangunan, khususnya proyek yang dikelola oleh balai teknis pemerintah pusat.
Menurut Halimun, dalam sejumlah kasus, proyek yang dilaksanakan balai teknis pusat justru menimbulkan persoalan di daerah, sementara dampaknya harus ditanggung oleh pemerintah kabupaten dan kota.
“Seringkali balai teknis pusat melakukan proyek, tetapi dampaknya menjadi beban pemerintah daerah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota tidak memiliki akses yang cukup untuk menyampaikan persoalan tersebut. Karena itu, DPRD hadir sebagai lembaga pengawas untuk menjembatani,” ujar Halimun, Senin (9/2).
Sebelum pengawasan lapangan dilakukan, DPRD Maluku menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala dinas PU se-Maluku.
Rapat itu membahas tahapan perencanaan program, pembagian kewenangan antarinstansi, serta evaluasi dampak proyek terhadap masyarakat.
Halimun mengungkapkan, terdapat proyek yang tidak berasal dari usulan daerah dan justru menimbulkan dampak negatif, seperti meningkatnya risiko banjir di sejumlah wilayah.
“Setiap proyek harus dapat dipertanggungjawabkan. Semua pihak terkait wajib menjelaskan secara jelas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan,” tegasnya.
Selain itu, DPRD Maluku juga menekankan pentingnya transparansi dan sinkronisasi data antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota guna menghindari tumpang tindih program pembangunan.
Sebagai langkah strategis, DPRD mendorong penyusunan peta konektivitas pembangunan yang menjadi acuan bersama, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga proyek yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum.
Adanya koordinasi yang baik dan pengawasan terpadu, DPRD berharap pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Maluku. (NS-01)
