Kariu,Nunusaku.id,- Setelah Desa Hunuth mendapat perhatian, kali ini giliran Negeri Kariu Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) yang juga menerima perlakuan serupa.
Empat tahun berlalu. Namun sebagian besar warga korban konflik sosial masih bertahan tinggal di tenda pengungsian. Rumah mereka belum dibangun. Asa pun membumbung tinggi untuk Gubernur Maluku Hendrik yang kurang lebih 11 bulan menjabat.
Itu terlihat dari raut wajah-wajah para pelayan Gereja, orang tetua, pemuda/i dan anak-anak Negeri menyambut penuh syukur dan haru Gubernur bersama istri yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Maluku, Maya Baby Lewerissa datang beribadah di Gereja Ebenhaezar sedari awal hingga selesai, Minggu (18/1/26).
Yah, suasana Ibadah Minggu hari ini disitu memang terasa berbeda. Sebab Gubernur memenuhi janjinya kembali ke Negeri Leamony Kamasune. Tak ada sekat yang membatasinya dengan umat, semua menyatu naikkan madah syukur.
Kehadiran orang nomor satu di negeri para raja-raja itu menjadi penanda, negara tidak berpaling dari luka yang belum sepenuhnya sembuh.
“Kerinduan beta untuk kembali beribadah bersama basudara di Kariu akhirnya dijawab Tuhan hari ini. Beta pernah berjanji akan kembali, dan Minggu pagi ini beta datang, bukan hanya sebagai Gubernur, tapi sebagai saudara seiman,” ujar Lewerissa dengan pesan yang jujur.
Kedatangan Gubernur bukan sekadar kunjungan seremonial. Ia datang membawa empati, mendengar dan melihat langsung kondisi masyarakat Kariu yang hingga kini masih hidup dalam keterbatasan di tenda pengungsian akibat konflik sosial 2022 silam.
Ia menegaskan, kehadirannya adalah bentuk tanggungjawab moral dan kemanusiaan. Pemerintah, kata dia, tidak boleh biarkan warganya merasa terlupakan.
“Beta tidak mau masyarakat Kariu merasa tertinggal. Beta mau basudara semua merasa bahwa negara ini hadir, pemerintah ada, dan katong ada bersama-sama di Kariu,” tegasnya.
Meski harus membagi perhatian ke seluruh wilayah Maluku, dari Tenggara Raya, Buru, dataran Seram, Banda, Lease hingga Ambon, Gubernur mengakui bahwa Kariu memiliki ruang tersendiri di hatinya.
Ia juga menjelaskan kompleksitas persoalan pembangunan rumah pascakonflik. Secara regulasi, rehabilitasi dan renovasi rumah Kariu tanggungjawab pemerintah pusat melalui Kementerian terkait. Namun, waktu yang berlalu tanpa kepastian membuat penderitaan masyarakat semakin berkepanjangan.
“Kalau masyarakat sudah bertahun-tahun hidup menderita, gelisah, tinggal di tempat yang tidak layak, lalu pemerintah diam saja, itu tidak mungkin. Pemerintah yang baik harus berani mengambil keputusan demi kepentingan rakyat,” katanya.
Karena itu, Lewerissa menegaskan langkah konkret. Tahun 2026, apapun situasinya, Pemerintah Provinsi Maluku akan rencanakan pembangunan kembali rumah-rumah warga Kariu yang rusak dan belum terselesaikan.
“Kita akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Kalau masih ada program lanjutan, kita dukung. Tapi kalau tidak, maka pemerintah provinsi akan ambil alih tanggung jawab itu,” ujarnya tegas.
Usai ibadah, Gubernur dan sejumlah pimpinan OPD Pemprov Maluku meninjau langsung lokasi pengungsian. Fakta tak terelakkan, warga masih diami tenda ungsian yang sudah usang.
Dari total kebutuhan rumah rusak, baru sekitar 50 unit yang selesai dibangun pemerintah pusat, sementara 207 unit lainnya masih menunggu kepastian.
Tak cuma melihat dari satu tenda ke tenda lainnya, Gubernur bahkan berdialog langsung dengan warga. Salah satunya Empi, yang mengeluhkan kondisi tenda yang bocor saat hujan.
“Kalau hujan, air masuk ke dalam tenda,” kata Empi lirih. Mendengar itu, Gubernur spontan bereaksi, “Mau berapa lama masyarakat kita hidup seperti ini? Ini tidak boleh.” ujarnya dengan nada sendu.
Di titik kepedulian dan perhatian bawah kolong langit yang juga bersahabat akan kehadiran dirinya, Gubernur tegaskan komitmennya tak tutup mata.
Akuinya, saat ini, Pemprov Maluku telah menjalankan program Manggrebe Biking Bae Rumah, yang sejak 2025 telah membangun 204 unit rumah dan akan dilanjutkan 2027 dengan jumlah yang lebih besar.
Dengan kondisi seperti ini, Kariu pun menurut Gubernur bisa masuk dalam skema program tersebut, setelah ada kejelasan pembagian tanggungjawab dengan pemerintah pusat.
“Masyarakat Kariu juga saya minta untuk bersatu dan bergotong royong. Kalau pemerintah datang membangun, beta mohon dukungan masyarakat. Sorong bahu, masohi bersama. Pemerintah tidak bisa kerja sendiri,” harap Gubernur.
Hadirnya Gubernur dan komitmen menyalakan kembali harapan yang sempat pudar ditengah keterbatasan dan kekurangan, menegaskan secara jelas; Kariu tidak sendiri.
Membangun rumah adalah juga membangun ruang hidup yang penuh syukur, menenun kembali rasa dan asa relasi sosial.
Diketahui, beberapa pimpinan OPD yang turut temani Gubernur ke Kariu yaitu Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Soulisa Nurlita, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Robby Tomasoa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Roy Syauta, Kepala Biro Pemerintahan Boy Kaya, Kepala Biro Hukum Hendrik Herwawan, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Fibra Breemer, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Hengky Tamtelahitu dan Kadis Komunikasi dan Informatika Melky Lohy. (NS)
