AMBON,Nunusaku.id,- Setelah menempuh kurang lebih 5 jam perjalanan di Laut dari Banda usai pembukaan Banda Heritage Festival (BHF) 2025, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) langsung menuju VVIP Bandara Pattimura Ambon.

Disana, Mendagri Tito langsung memimpin rapat koordinasi (Rakor) bersama Gubernur dan Bupati/Walikota se-Maluku serta pimpinan DPRD dan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) di meeting room VVIP, Kamis (27/11).

11 Kepala daerah/wakil kepala daerah hadir lengkap. Gubernur Hendrik Lewerissa lebih dulu awali Rakor dengan laporan kepada Mendagri.

Gubernur memaparkan kondisi pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan ketiga tahun 2025 mencapai angka 4,31 persen (year on year), dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional 5,04 persen (year on year).

Sedangkan tingkat inflasi tahunan Maluku pada Oktober 2025 sebesar 2,30 persen (y-on-y), lebih rendah dari nasional yang berada di angka 2,68 persen.

Serta sejumlah keberhasilan yang telah dicapai dan langkah-langkah yang tengah ditempuh pemerintah daerah seperti rencana pembangunan Costal Road di Kota Ambon untuk mengatasi kemacetan, Hilirisasi Sagu di SBT hingga perjuangan mewujudkan RUU Daerah Kepulauan.

Usai paparan Gubernur yang diikuti arahan Mendagri, Rakor kemudian dilakukan tertutup dari awak media.

Kurang lebih dua jam Rakor tuntas, Mendagri memberi apresiasi kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se-Maluku atas upaya pengendalian inflasi yang sangat bagus karena berada di angka 2,3 persen atau lebih rendah dari angka nasional.

“Hal itu, capaian tersebut tentu tidak mudah. Karena ini Maluku daerah kepulauan yang tantangannya cukup besar, apalagi musim cuaca ekstrim. Tapi mampu terjaga di angka itu selama setahun ini, bagus sekali,” tandas Tito.

“Angka pertumbuhan ekonomi Maluku baik, 4,3 persen. Tapi saya meminta kalau bisa diatas 5 persen supaya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan juga baik untuk masyarakat menggerakkan ekonomi,” beber mantan Kapolri itu.

Atensi itu penting sebab menurut Tito, berdasarkan data yang dimiliki Kemendagri, ada beberapa daerah di Maluku yang pendapatan atau belanja belum sesuai target.

“Ada beberapa kabupaten. Datanya saya serahkan kepada pa Gubernur. Itu saya minta kepala daerah yang pendapatannya tidak sesuai, tidak mencapai target dan belanjanya juga tidak capai target, ini harus mengevaluasi,” jelas Tito.

Lebih lanjut Tito menegaskan, evaluasi sangat penting dilakukan, karena pendapatan dan belanja tidak jalan atau mencapai target, maka uang yang beredar akan kurang dan berpengaruh pada melambannya perputaran roda ekonomi.

“Masyarakat yang tadinya harus bisa kurangi kemiskinan dengan ekonomi bagus, bisa bertambah miskinnya. Ada yang bahkan minus pertumbuhan ekonomi. Maka penduduk miskinnya pasti bertambah,” demikian Mendagri.

Sementara, Gubernur HL atas nama pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat mengapresiasi Mendagri yang berkunjung ke Maluku, khususnya Banda. Bahkan disela lawatannya, bisa meluangkan waktu memimpin Rakor bersama pemerintah provinsi dan Bupati/Walikota.

“Beberapa capaian positif yang dipaparkan berdasarkan data bahwa kabar gembira dan jadi apresiasi Mendagri ialah di Maluku inflasi dapat dikendalikan, lebih bagus, lebih rendah dari inflasi nasional,” jelas Gubernur.

Demikian pula pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan ketiga 2025 ada di angka 4,3 persen, masih sedikit dibawah angka persentase nasional. Tapi capaian itu meningkat dibanding triwulan pertama dan kedua.

Capaian-capaian yang positif ini harus dipelihara, dijaga dan tingkatkan. Dan tentu butuhkan dukungan dan kerjasama semua pihak baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota, masyarakat dan berbagai kalangan lain.

“Kita harus memiliki tujuan, pandangan dan persepsi yang sama tentang upaya bersama kita untuk membawa Maluku ke arah yang lebih baik,” demikian Gubernur.

Namun Gubernur sadar dan mengakui, Maluku hari ini dan kedepan masih akan banyak tantangan dihadapi. Salah satunya yaitu terkait dampak atau implikasi pengurangan transfer ke daerah (TKD).

“TKD ini menimpa seluruh kabupaten/kota di Maluku dan provinsi. Tidak satupun provinsi dan Kabupaten/Kota yang tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran lewat pengurangan TKD. Kami tidak boleh menggerutu, komplain karena tidak arti. Kami harus menyesuaikan diri dengan kondisi terkini dan itu sedang kita lakukan exercise,” jelas Lewerissa.

Dengan dukungan berbagai pihak, Gubernur meyakini, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan mampu melewati situasi yang penuh tantangan ini. (NS)