AMBON,Nunusaku.id,- Kepemimpinan Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Maluku, Sofyan Lestaluhu mendapat kritikan keras Presiden Jong Ambon FC, Rhony Sapulette.
Rhony menilai pengelolaan organisasi tidak berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan tidak berorientasi pada pembinaan prestasi sepak bola di daerah.
“Ketua Asprov PSSI Maluku “terlalu menikmati jabatan” tanpa memberi perhatian serius pada pengembangan talenta muda,” tandas Rhony lewat rilisnya yang diterima media ini , Senin (24/11).
Ia menilai niat pihak-pihak yang ingin turut memajukan sepak bola Maluku justru tidak diapresiasi.
“Harusnya dia bangga ada pemerhati sepak bola yang mau membantu membesarkan sepak bola di tanah Raja-Raja,” ujar Rhony.
Dikatakan, seluruh fasilitas pembinaan Jong Ambon FC selama ini ia biayai sendiri, mulai dari bus, ambulans, perlengkapan latihan, sepatu dan jersey pemain, hingga honor bulanan pemain.
Menurut Rhony, komitmen seperti itu bukan hal mudah, karena tidak banyak orang yang bersedia mengalokasikan dana pribadi untuk operasional klub.
“Ketua Asprov PSSI Maluku tidak memenuhi standar integritas kepemimpinan sebagaimana diatur dalam Statuta PSSI,” tandasnya.
Rhony lantas menuding organisasi PSSI yang dikelola Sofyan “sesuka hati” tanpa rapat rutin, tanpa Kongres tahunan, dan bahkan diwarnai banyaknya pengurus yang mengundurkan diri.
Padahal, Kongres tahunan adalah forum resmi untuk mempertanggungjawabkan kinerja organisasi, termasuk pelaporan keuangan yang bersumber dari iuran dan pendaftaran anggota; pendapatan sponsor; denda kompetisi; retribusi pertandingan, liga, atau kompetisi; dan alokasi anggaran pemerintah.
“Minimnya pembinaan tampak jelas dari absennya wakil Maluku dalam kompetisi Liga 3 dan Liga 4 tingkat nasional pada 2023 dan 2024,” beber pria yang berprofesi advokat itu.
Lebih lanjut ditegaskan Sapulette, sengketanya dengan Asprov PSSI Maluku masih berlanjut di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA).
Sengketa tersebut terkait dugaan perbuatan melawan hukum atas tidak diikutsertakannya Jong Ambon FC dalam Liga 4 tahun 2024, meski klub telah membayar biaya pendaftaran.
“Keputusan tersebut jelas merugikan klub yang telah mempersiapkan diri selama lima bulan,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menyebut keputusan itu merampas kesempatan para pemain muda Maluku yang tengah berjuang meraih mimpi melalui kompetisi resmi.
Rhony juga mempertanyakan keputusan Kongres Asprov yang digelar Sabtu lalu, yang salah satunya menyebut rencana pencabutan lisensi kepelatihan Gafar Lestaluhu. Menurutnya, keputusan tersebut bertentangan dengan Statuta PSSI 2025.
“Ketua Asprov harus baca benar Pasal 28 Statuta terbaru. Tidak ada agenda pencabutan lisensi pelatih dalam Kongres biasa. Kongres tidak dapat membuat keputusan di luar agenda,” tegasnya.
Jika keputusan itu tetap dipaksakan, maka Asprov PSSI Maluku tambah Sapulette, berpotensi menghadapi persoalan hukum baru. (NS)
