AMBON,Nunusaku.id,- Kabar baik datang membawa semangat baru bagi Maluku, ditengah upaya perjuangan keras menggoalkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Kepulauan menjadi UU yang saat ini masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025 atas usulan inisiatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Dari ujung timur Nusantara, Gubernur Hendrik Lewerissa (HL) resmi ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) masa bakti 2025-2029.
Penunjukan ini dilakukan langsung Ketua Umum APPSI terpilih, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud, pasca Musyawarah Nasional APPSI yang digelar pada 23 Oktober lalu.
Kepastian Gubernur HL mendapat kepercayaan itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Kasrul Selang, di ruang kerjanya, Kamis (6/11/25).
“Kepercayaan kepada Gubernur Maluku sebagai Sekjen APPSI ini sebagai momentum strategis bagi Maluku untuk menegaskan eksistensinya di panggung pemerintahan nasional,” ujar Kasrul dengan nada bangga.
Menurut dia, posisi Sekjen bukan sekadar jabatan administratif, tetapi motor penggerak utama organisasi APPSI, pengelola dan koordinator Sekretariat Nasional yang menjembatani sinergi antarprovinsi serta menghubungkan aspirasi daerah ke pemerintah pusat.
“Gubernur Maluku kini memegang peran sentral dalam mengoordinasikan kebijakan antarprovinsi se-Indonesia,” ujar Kasrul.
Lebih dari itu, jabatan ini menjadi ruang strategis bagi Maluku dan tujuh provinsi kepulauan lainnya untuk terus memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang menjadi aspirasi bersama.
APPSI sendiri memiliki peran besar menjadi wadah koordinasi dan konsultasi antarprovinsi, jembatan antara pemerintah pusat dan daerah, advokasi kepentingan daerah, pusat pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan, serta mitra strategis pemerintah pusat dalam perumusan kebijakan nasional.
Dibawah kepemimpinan Mas’ud-Lewerissa sebagai komandan bagi para Gubernur se-Indonesia, diharapkan mampu memperkuat posisi daerah kepulauan dalam kebijakan nasional, sekaligus memperluas jangkauan diplomasi antarwilayah.
Khusus di tangan HL, jabatan Sekjen bukan hanya representasi kehormatan, tetapi juga tanggungjawab untuk memastikan bahwa daerah-daerah luar Jawa, terutama wilayah kepulauan, tidak lagi berada di pinggiran arus kebijakan nasional, tetapi kini turut menjadi bagian dari penggerak arah kebijakan bangsa. (NS)
