AMBON,Nunusaku.id,- Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melakukan langkah besar dalam sistem pengelolaan parkir mulai tahun 2026.
Pengelolaan parkir di seluruh wilayah kota akan diambil alih langsung Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon, tidak lagi diserahkan kepada pihak ketiga atau swasta.
Kebijakan tersebut disambut positif para wakil rakyat. “Mulai 2026, pengelolaan parkir tidak lagi dipegang pihak ketiga. Dishub akan mengelolanya langsung,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Gunawan Mochtar kepada awak media di ruang rapat paripurna DPRD, Selasa (4/11/25).
Langkah tersebut, lanjutnya, diambil untuk menutup potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir yang selama ini dinilai belum optimal.
“Supaya PAD di Dishub tidak bocor, komisi dan Panja DPRD sepakat agar Dishub sendiri yang kelola. Sebab, sistem pihak ketiga justru membuat pendapatan kota menurun,” tegasnya.
Gunawan menambahkan, sebelum pengelolaan parkir diserahkan penuh kepada Dishub, perlu ada perencanaan matang dan target pendapatan yang terukur.
“Kami beri kesempatan kepada Dishub untuk mengelola sendiri, tapi harus disertai target yang jelas. Sayangnya, survei potensi parkir belum berjalan karena keterbatasan anggaran,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Gunawan juga menyinggung hasil studi banding Komisi III DPRD Ambon ke Kota Bandung. Ia menilai sistem parkir di Bandung bisa dijadikan model bagi Ambon dalam memperbaiki tata kelola sektor ini.
“Di Bandung, juru parkirnya dilatih melalui Bimtek. Mereka paham potensi di setiap titik parkir. Ini penting untuk dasar evaluasi dan menentukan target PAD,” katanya.
Politisi PKB itu juga menyoroti kebiasaan masyarakat Ambon yang jarang mengambil karcis parkir, padahal karcis merupakan alat penting untuk mengukur pendapatan riil.
“Karcis itu alat ukur pendapatan. Di Bandung mereka sudah pakai sistem barcode, tapi tetap ada pencatatan manual agar datanya valid,” jelasnya.
Ia turut mengapresiasi langkah Kepala Seksi Parkir Dishub yang telah melakukan kajian awal mengenai potensi parkir di Ambon. Namun, Gunawan berharap agar proses survei dan lelang kajian dapat segera dituntaskan.
“Sebenarnya survei sudah siap dilakukan, tapi tertunda karena anggaran. Saya sudah minta Kadis agar segera melakukan lelang survei supaya tahun depan kita punya data dan target yang jelas,” ujarnya menutup pembicaraan.
Dengan pengelolaan baru yang lebih transparan dan efisien ini, DPRD berharap sektor parkir mampu memberi kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD Kota Ambon pada tahun-tahun mendatang. (NS-02)
