AMBON,Nunusaku.id,- Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menerima silaturahmi dan kunjungan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Mokhammad Najih di ruang kerja Gubernur, Rabu (22/10/25).
Kedatangan Najih disambut penuh hangat Gubernur yang didampingi Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, Djalaludin Salampessy bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Maluku.
Najih sendiri saat berjumpa orang nomor satu di Maluku itu ditemani Kepala Ombudsman Perwakilan Maluku, Hasan Slamat.
“Pemerintah Provinsi Maluku bersyukur dan penuh sukacita menyambut kedatangan sekaligus silaturahmi pak Ketua Ombudsman RI,” tandas Gubernur HL membuka cakapan.
Menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi dan Ombudsman perwakilan Maluku selama ini menjalin kerjasama dan sinergitas yang baik dalam upaya terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Karena itu sebagai kepala daerah, Lewerissa memberi apresiasi atas perhatian dan dukungan Ombudsman RI terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Maluku.
“Kolaborasi antar kedua institusi ini harus terus diperkuat guna peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebab disadari kami harus memacu diri di internal agad indeks pelayanan publik di Maluku bisa meningkat lebih baik kedepan. Saran dan masukan Ombudsman sangat penting bagi kami untuk mewujudkan komitmen itu,” pinta Gubernur.
Sementara itu, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menegaskan komitmen Ombudsman RI untuk mengawal pelaksanaan berbagai program prioritas Presiden di daerah, termasuk di Maluku.
Fokus pengawasan mencakup program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih, yang menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional.
“Setiap daerah memiliki tingkat kesiapan yang berbeda. Karena itu, Ombudsman hadir untuk memastikan agar tidak terjadi maladministrasi sejak tahap awal pelaksanaan,” ujar Najih.
Najih menambahkan, tugas Ombudsman tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan saran perbaikan agar program berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, dalam implementasi program MBG di sejumlah daerah, Ombudsman menemukan beragam dinamika, mulai dari tantangan teknis hingga capaian positif.
“Keberhasilan maupun kendala tersebut perlu dipetakan secara komprehensif agar dapat menjadi pembelajaran bagi pelaksanaan program serupa di wilayah lain,” ungkapnya.
Terkait program Sekolah Rakyat, Najih menilai, inisiatif tersebut memiliki dampak strategis terhadap pengembangan sumber daya manusia, khususnya bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah.
Namun, ia menekankan pentingnya tata kelola yang transparan serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Program Sekolah Rakyat ini bermanfaat bagi masyarakat di garis kemiskinan. Harapannya, sumber daya manusia di lapisan ini dapat terangkat dengan baik dan terus berkembang. Ini harus menjadi skala prioritas dan kita support bersama,” pungkasnya. (NS)
