AMBON,Nunusaku.id,- Setelah sorotan datang dari pemerhati olahraga, polemik pengiriman atlet Maluku khususnya di Cabor atletik ke ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) 2025 kini menuai kritik dari wakil rakyat.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Welhelm Daniel Kurnala mengecam keras proses penetapan atlet yang diduga tidak melalui mekanisme seleksi terbuka.
Diakui, proses pengiriman atlet ke POPNAS seharusnya dilakukan secara profesional dan transparan agar benar-benar menghasilkan atlet terbaik yang mampu membawa nama baik Provinsi Maluku di tingkat nasional.
“Kami menduga proses pengiriman atlet ini tidak melalui seleksi yang benar. Ada kekhawatiran hanya merekrut kerabat atau orang-orang tertentu, sehingga atlet yang tidak mumpuni bisa diikutsertakan. Padahal tujuan kita jelas, mencari juara untuk membawa nama Maluku,” tegas Kurnala kepada wartawan di kantor DPRD Maluku, Senin (13/10/25).
Ia menegaskan, Komisi IV DPRD akan segera memanggil Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora), Sandi Wattimena beserta pelatih SPOBDA Viera Hetharie.
“Kita akan tindaklanjuti. Komisi IV akan memanggil Kadispora untuk meminta pertanggungjawaban secara resmi. Jangan sampai olahraga pelajar di Maluku dikorbankan karena kepentingan kelompok tertentu, termasuk menyeluruh. Kalau benar, ini bentuk penyalahgunaan kewenangan,” ujarnya.
Pernyataan keras DPRD ini muncul setelah Kadispora Maluku, Sandy Wattimena, mengakui bahwa penetapan atlet dari Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Daerah (SPOBDA) ke ajang POPNAS dilakukan “hanya berdasarkan kebijakan” semata.
Sikap Wattimena dinilai bertolak belakang dengan pernyataannya sebelumnya, dimana ia sempat mengklaim bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mewajibkan atlet SPOBDA untuk mengikuti POPNAS.
Klarifikasi terbaru itu memunculkan kebingungan publik dan mempertegas dugaan ketidakterbukaan dalam proses pembinaan atlet pelajar di Maluku.
Sementara itu, pelatih atletik SPOBDA, Viera Hetharie, yang disebut-sebut ikut menentukan nama atlet ke POPNAS, memilih bungkam saat dikonfirmasi.
Upaya konfirmasi langsung ke Kantor Dispora yang berada di kawasan Karang Panjang pun tidak membuahkan hasil. Demikian pula ketika dihubungi via telepon, mantan atlet itu tidak merespons.
Sejumlah penggiat olahraga di Maluku menilai langkah Dispora yang menetapkan 10 atlet tanpa seleksi terbuka adalah bentuk ketidakadilan dan menutup peluang bagi atlet potensial dari Kabupaten/Kota lain.
“POPNAS itu ajang pelajar, bukan ajang promosi SPOBDA. Kalau semua ditentukan sepihak, bagaimana kita bisa membina atlet berprestasi dari bawah?” seru salah satu pemerhati olahraga kepada media ini pekan lalu.
Pemanggilan wakil rakyat terhadap para pihak terkait merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik, terutama pecinta olahraga di Maluku.
Sehingga keresahan yang membumbung bisa terjawab dan publik puas. Tanpa itu dilakukan, apalagi jika tidak dibarengi prestasi, jelas merupakan persoalan yang mesti dituntaskan. Sebab komitmen Gubernur Hendrik Lewerissa untuk memajukan olahraga di Maluku harga mati yang tidak bisa ditawar. (NS)
