JAKARTA,Nunusaku.id,- Setelah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bidang pendidikan terutama mendorong gerakan Literasi, langkah besar kembali ditorehkan Gubernur Hendrik Lewerissa (HL) untuk Maluku.
Kali ini fokus ditujukkan bagi masa depan pertanian dan perkebunan di Bumi Raja-raja.
Gubernur HL bersama sejumlah kepala daerah pun menandatangani surat pernyataan kesanggupan penyediaan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) bagi pelaksanaan program tersebut.
Komitmen ini mencakup verifikasi data CPCL secara akurat dan transparan, pengawasan serta pembinaan kelompok tani penerima bantuan, penyusunan laporan pelaksanaan program secara berkala, menjamin keberlanjutan program untuk kesejahteraan petani dan penguatan sektor perkebunan Maluku.
Dalam pernyataan itu, Gubernur HL menegaskan kesiapannya memenuhi target CPCL seluas 7.350 hektare, yang tersebar di beberapa kabupaten yaitu Maluku Tengah: kakao 1.200 ha, Pala 2.250 ha, Seram Bagian Timur: Pala 1.200 ha, Buru Selatan: Pala 1.300 ha, dan Seram Bagian Barat: Pala 1.400 ha.
Surat kesanggupan itu ditandatangani langsung Gubernur HL bersama Plt. Dirjen Perkebunan, Abdul Roni Angkat, disaksikan Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman.
Penandatanganan komitmen itu dilakukan Gubernur HL disela-sela rapat koordinasi (Rakor) Hilirisasi Pertanian yang digelar Kementerian Pertanian di auditorium Kementan, Jakarta, Senin (22/9/25).
Rakor ini merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden RI poin ke-5, yakni melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Hadir dalam forum strategis ini Mentan Amran Sulaiman, Mendagri Tito Karnavian, Wamentan Sudaryono, Wakil Kepala Staf TNI AD, para Gubernur, Bupati/Walikota, serta kepala dinas pertanian dari seluruh Provinsi dan Kabupaten/kota.
Mendagri Tito mengingatkan, sejarah panjang perkebunan Indonesia sudah mendunia sejak era kolonial, dari rempah pala Banda hingga perjanjian tukar pulau Run dengan New Amsterdam pada 1667.
Karena itu, ia mendorong daerah untuk memberi perhatian serius pada pertanian. “Pertanian bahkan akan diusulkan menjadi urusan wajib pemerintah daerah, bukan lagi pilihan,” tegasnya.
Sementara, Menteri Amran mengaku, capaian swasembada pangan sebesar 4,2 juta ton beras merupakan yang tertinggi dalam 50 tahun terakhir. FAO pun mengakui Indonesia sebagai produsen pangan dunia.
“Keberhasilan serupa harus diwujudkan di sektor perkebunan melalui hilirisasi, industrialisasi, dan dukungan BUMN untuk memperkuat ekspor,” terang Menteri asal Sulawesi Selatan itu.
Sebelum Rakor, Gubernur HL sempat bertemu khusus Mentan dan Wamentan di kantor Kementan. Dalam pertemuan itu, Menteri Amran menyampaikan kabar baik, Maluku akan mendapat alokasi bantuan hilirisasi perkebunan mulai tahun 2025 hingga 2027.
Untuk tahun 2025, Maluku dijatahi program perluasan tanaman Pala seluas 500 hektare di Maluku Tengah. Sementara di 2026, bantuan semakin meluas, mencakup rehabilitasi dan perluasan 8.005 hektare untuk berbagai komoditas unggulan: pala, jambu mete, kakao, kelapa dalam, hingga sagu.
Dengan dukungan pemerintah pusat, Maluku siap mengawal data CPCL dan memastikan program berjalan akuntabel, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan petani.
Dengan langkah ini, Maluku tidak hanya menjaga warisan rempah, tetapi juga menatap masa depan dengan harapan baru, pertanian yang maju, modern, dan memberi kesejahteraan nyata bagi rakyat.
Komitmen ini menjadi momentum penting. Hilirisasi perkebunan adalah jalan strategis untuk mengangkat nilai tambah pala, kakao, mete, dan kelapa Maluku. (NS)
