AMBON,Nunusaku.id,- Meskipun tahapan dan proses pemilihan umum (Pemilu) Presiden, anggota dewan serta pemilihan kepala daerah telah berlalu dan usai, namun tugas evaluasi masih terus dilakukan badan pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
Salah satunya dengan melakukan focus group discussion (FGD) evaluasi tatakelola pengawas Pemilu di aula gedung Rektorat Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Jum’at (12/9).
FGD hadirkan narasumber utama dari Bawaslu RI dan akademisi fakultas Hukum Unpatti, Dr. Revency Rugebreght, MH serta narasumber penanggap mulai dari akademisi, eks pimpinan Bawaslu Maluku hingga LSM/NGO dan pegiat Pemilu.
Sedangkan peserta melibatkan pimpinan Bawaslu Maluku dan Kabupaten/Kota, mahasiswa, elemen pemuda hingga insan pers.
Koordinator Divisi (Kordiv) Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Kordiv SDM-OD, Herwyn Malonda menyebut, FGD ini menjadi forum sangat penting, sebagai ruang evaluasi secara jujur, kritis dan objektif menilai sejauh mana peran Bawaslu dan jajaran Adhoc selama Pemilu.
“Terutama evaluasi kekuatan, kelemahan serta tantangan yang dihadapi secara organisasi pengawas Pemilu bagi perbaikan di tahapan pengawasan Pemilu kedepannya,” tandas Herwyn.
Menurut dia, alasan FGD ini dilakukan di Ambon-Maluku dengan Unpatti sebagai pusatnya, karena pertimbangan Maluku sebagai wilayah kepulauan, yang memiliki karakteristik berbeda dengan daerah non kepulauan dan tentu tantangan pengawasan pasti kompleks.
Mulai dari persoalan distribusi logistik, akses hingga anggaran yang minim. Yang mana berpengaruh terhadap kualitas supervisi dari tingkat atas ke bawah terkait penyelenggaraan Pemilu.
“Bawaslu Maluku dan Kab/kota tentu sudah lewati tantangan itu semua, sehingga perlu kita mendapat informasi mendalam. Sebab bisa saja ada catatan dari para pihak untuk peningkatan tugas kedepan. Itu kritik konstruktif dari masyarakat karena kecintaan terhadap proses demokrasi kita,” jelasnya.
Terutama tambahnya, informasi, masukan dan saran lewat FGD ini pula penting dalam upaya mengantisipasi lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Nasional dan Pemilu Serentak Lokal.
“Semoga FGD ini bisa merumuskan rekomendasi strategis berkaitan memperkuat tugas Bawaslu di Pemilu kedepan. Mulai dari model rekrutmen SDM Pemilu di daerah Kepulauan hingga persoalan anggaran yang mesti secara karakteristik harus dikhususkan dengan melihat tantangan daerah kepulauan,” tandas Herwyn.
Sementara itu, Wakil Rektor III Unpatti Nur Aida Kubangun mengaku, Maluku yang memiliki rentang kendali sangat besar, berharap FGD yang dihadiri akademisi Unpatti dan peserta serta penanggap dari berbagai lintas profesi dapat memberi masukan agar menjadi evaluasi di pusat.
“Kami berharap FGD ini dapat melahirkan rekomendasi yang dapat menguntungkan orang Maluku. Harapan yang sama pula agar FGD seperti ini jangan hanya berlangsung sekali, tapi juga diagendakan diwaktu mendatang,” harapnya saat membuka FGD.
Di kesempatan itu pula, ikut diserahkan sejumlah buku hasil karya pimpinan Bawaslu RI kepada Universitas Pattimura. (NS)
