AMBON,Nunusaku.id,- Wacana di tengah publik yang meminta DPR-RI dibubarkan mengemuka beberapa hari terakhir.
Seruan pembubaran itu pula ditandai dengan aksi demontrasi besar-besaran mahasiswa di depan gedung Senayan Jakarta, Senin 25 Agustus 2025 lalu.
Massa sampai turun ke jalan mendesak pembubaran DPR. Unjuk rasa di sekitar Senayan, Jakarta, tersebut berakhir ricuh.
Tuntutan yang radikal ini lahir ditengah kontroversi kenaikan tunjangan rumah bagi anggota DPR sebesar Rp 50 juta per orang per bulan.
Kebijakan yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang sedang lesu.
Nampaknya desakan pembubaran lembaga DPR itu tak saja ada di ibukota, tapi juga merembet ke daerah. Salah satunya Kota Ambon.
Desakan itu tak main-main. Datang dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Maluku.
Pasalnya, selama tiga hari, Koordinator Wilayah KSBSI Maluku, Yeheskel Haurisa dan salah satu rekannya, datang ke Baileo Rakyat Belakang Soya, 25-27 Agustus 2025 ini, tak satu pun pimpinan dan anggota DPRD yang ditemui.
Mereka hanya berjumpa ruangan kosong, yang terkunci, tanpa ada aktivitas. Bahkan staf sekretariat dewan pun tak kelihatan.
Hanya ada sejumlah pekerja atau petugas kebersihan berbaju hitam putih, yang sedang bersih-bersih sudut-sudut kantor.
Padahal mereka ingin bersua para wakilnya, mengutarakan aspirasi terkait agenda organisasi.
Haurissa mengaku, aspirasi ke dewan itu terkait kegiatan Seminar di tanggal 2 September. Kemudian 3 September ada survey dari Internasional Labour Organization atau Organisasi Buruh Internasional (ILO), dari Belgia dan Asia Pasific, sehubungan dengan rencana bantuan advokasi kepada para nelayan tangkap di Kota Ambon.
Yang mana akan didahului dengan pelantikan DPC Federasi Kebangkitan Indonesia yang dulu namanya Federasi Kontruksi Umum dan Informal pada 1 September mendatang.
“Kami berkeinginan mengundang bapak ketua DPRD Kota Ambon. Tapi sudah tiga hari ini kami bolak balik, ternyata tidak ada pegawai dan anggota,” sesalnya kepada media ini di gedung DPRD, Rabu (27/8).
Terhadap fakta yang ditemui, menurut Haurissa, bila ada wacana publik yang mendesak DPR dibubarkan, sangatlah tepat.
Sebab kondisi ditemui, kantor dewan kosong tanpa penghuni, baik para anggota yang terhormat maupun pegawai.
“Desakan itu memang sangat benar. Karena sudah tiga hari DPRD tidak ada orang. Kami sangat kecewa. Perilaku wakil rakyat kita seperti ini,” ungkapnya.
Padahal kata dia, ada hal-hal penting yang perlu pihaknya koordinasikan. Karena kurang lebih 2000 nelayan tangkap, harus dijembatani bersama DPRD untuk kegiatan nantinya.
“Ada hal-hal prinsip yang juga perlu kami sampaikan. Tapi sayangnya tiga hari kami datang bolak balik, tidak ada seorang pun yang ada. Staf maupun anggota tidak ada. Kami sangat sayangkan hal ini,” tukas Haurissa.
Evaluasi Kinerja, Bubarkan DPRD
Bagi dia, sesungguhnya hal-hal seperti ini mesti dibenahi secara serius kedepan. Karena para wakil rakyat Kota Ambon maupun staf sekretariat dewan digaji oleh rakyat. Sehingga harus betul-betul bekerja.
Padahal, bisa saja secara teknis diatur. Agar kantor tidak kosong dan bisa melayani masyarakat yang datang, maka jika sebagian dewan dan staf keluar daerah, sebagian lain mesti tinggal. Nanti bergilir jalan, bukan malah sebaliknya.
“Mereka ini kan digaji. Coba kalau pekerja swasta tiga hari tidak masuk, dua hari kemudian dipecat. Saya berharap aturan itu berlaku juga,” harap Haurissa.
“Mudah-mudahan tiga hari tidak ada, dua hari kedepan tidak ada, dihitung lima hari, maka harus di-PHK. Agar ada kesamaan dalam hukum,” tegasnya.
Sehingga jika dengan perilaku semacam ini yang bukan pertama kali terjadi, Haurissa dan KSBSI tentu kecewa terhadap wakil rakyat kota Ambon.
Padahal mereka digaji lewat pajak dan dipilih dengan harapan bisa memperjuangkan hak-hak rakyat dan mengawal segala aturan yang ada, kepentingan rakyat.
“Tapi disaat rakyat butuh mereka, kepentingan rakyat dengan kita datang bolak balik cari mereka tiga hari tidak ada. Lalu mau jadi apa model wakil rakyat kita yang demikian ini,” pungkasnya.
Diketahui, sejak Senin-Selasa, gelombang keberangkatan 35 anggota DPRD bersama staf sekretariat ke Jakarta dan sekitarnya sudah terjadi.
Tak diketahui pasti dalam rangka apa agenda tersebut dilakukan. Padahal pemerintah telah jelas tekankan pentingnya efisiensi anggaran. Namun malah DPRD yang habiskan anggaran daerah. (NS)
