Kendari,Nunusaku.id,- Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (26/8/25) turut dihadiri Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa (HL).
Sebagai rangkaian kegiatan, digelar Gala Dinner di halaman kediaman Gubernur Sultra. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, para Gubernur, Bupati, Walikota seluruh Indonesia ambil bagian.
Di sela acara, Gubernur Lewerissa tampak berbincang serius dengan Mendagri.
Senyum optimis yang mengiringi percakapan itu menandakan bahwa dialog tersebut bukan sekadar diplomasi formal, melainkan ikhtiar nyata membuka jalan bagi lahirnya kebijakan strategis yang berpihak pada Maluku.
Selepas gala dinner, Gubernur HL menyempatkan diri bertemu Paguyuban Masyarakat Maluku di Bumi Anoa dalam suasana penuh kehangatan.
Pertemuan ini juga dihadiri Ketua DPRD Maluku, sejumlah anggota DPRD Provinsi, serta Wakil Bupati Maluku Barat Daya.
“Beta merasa luar biasa bersukacita bisa bertemu langsung dengan Basudara semua di rantau ini. Malam ini adalah kesempatan yang penuh berkat,” ujarnya penuh haru.
Di depan para diaspora, Lewerissa mengingatkan, meski Maluku dianugerahi sumber daya alam melimpah, provinsi ini masih berada di deretan termiskin di Indonesia.
“Sampai hari ini sudah masuk 6 bulan, 6 hari beta menjadi Gubernur. Masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Perlahan-lahan Katong harus benahi satu per satu,” tegasnya.
Ia menegaskan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan diaspora Maluku sangat penting, baik melalui ide, jejaring, maupun semangat kebersamaan. Apalagi hubungan emosional Maluku dan Sulawesi Tenggara sudah terjalin sejak lama.
Di forum itu, Gubernur juga mengangkat isu penting, perlunya Undang-Undang Provinsi Kepulauan. Menurutnya, saat ini pemerintah pusat masih memperlakukan provinsi kepulauan sama dengan provinsi daratan, padahal tantangan geografisnya berbeda jauh.
“Beta sudah bicara dengan Gubernur Sultra. Beta menawarkan diri menjadi Ketua Forum Kerjasama Provinsi Kepulauan untuk memperjuangkan UU Provinsi Kepulauan yang sampai saat ini masih bergulir di DPR RI,” jelasnya.
Jika UU itu disahkan, maka distribusi anggaran pusat tidak lagi semata-mata berdasarkan luas daratan dan jumlah penduduk, namun memperhitungkan kondisi kepulauan yang menuntut biaya jauh lebih besar. “Dengan begitu, perhatian lebih akan diberikan, termasuk untuk Maluku,” tambahnya.
Gubernur Lewerissa juga menitipkan pesan penting, membangun Maluku bukan hanya soal infrastruktur, melainkan juga membangun hubungan sosial yang damai.
“Kita bisa bangun jalan, jembatan, atau gedung. Tapi kalau gagal membangun hubungan Basudara, percuma. Konflik hanya membuat semua jadi abu dan arang. Tidak ada yang menang, semua rugi,” ungkapnya.
Ia meminta masyarakat Maluku di rantau untuk terus menyuarakan pesan damai melalui media sosial dan pergaulan sehari-hari.
“Mari Katong kampanyekan hidup rukun, sejuk, penuh persaudaraan melalui media sosial, IG, FB, dan lain sebagainya. Ini lebih penting dari sekadar proyek pembangunan,” tandasnya.
Gubernur juga berpesan agar warga Maluku diaspora tetap menjadi pribadi yang taat hukum, menghormati adat budaya setempat, dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
“Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan lupa kalau ada waktu, pulang Ka Kampong. Maluku su maju, mari sama-sama kita bangun,” katanya.
Pertemuan malam itu meneguhkan kembali semangat kolektivitas orang Maluku, baik di tanah kelahiran maupun di rantau.
Sebab Maluku harus bangkit dengan persatuan, perjuangan, dan semangat damai yang tak pernah padam. Gubernur HL tidak bisa berjuang sendiri mewujudkan Maluku pung Bae. (NS)
