AMBON,Nunusaku.id, – Gubernur Hendrik Lewerissa (HL) menegaskan pentingnya pengawasan ketat semua stakeholder di lapangan untuk mencegah peredaran beras oplosan di Provinsi Maluku.

Penegasan ini disampaikan Gubernur saat memimpin rapat koordinasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kantor Gubernur Maluku, Rabu, 13 Agustus 2025.

Rapat koordinasi (Rakor) itu dihadiri Sekretaris Daerah Sadali Ie, perwakilan dari BULOG Maluku, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI/Polri dan instansi terkait lainnya.

Pengawasan ketat di lapangan begitu penting sebab Gubernur khawatir tentang maraknya kasus pengoplosan beras yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Dan mungkin saja kasus tersebut ada pula di Maluku, hanya saja tidak terpantau pemerintah maupun aparat keamanan.

“Tiap hari kita mengonsumsi berita terjadinya pencampuran beras atau oplosan beras di mana-mana. Saya yakin  di Maluku, khususnya di Pulau Ambon, ini asumsi saya, bisa saja terjadi jika pengawasan kita lemah,” ujar Lewerissa.

Gubernur menekankan, pengawasan yang lemah dapat menguatkan mentalitas pelanggaran, sehingga pelaku merasa aman untuk berbuat curang.

Oleh karena itu, ia meminta semua pihak terkait untuk memastikan kontrol kualitas atau quality control beras yang disalurkan agar benar-benar terjamin kadar kualitasnya.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Maluku akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak pihak terkait. Langkah ini diharapkan dapat memastikan penyaluran beras bebas dari praktik curang yang dapat merugikan masyarakat.

“Rapat koordinasi lanjutan secara intensif juga akan digelar untuk mengevaluasi implementasi di lapangan dan menyatukan pemahaman atas temuan yang ada. Sebab ini tanggungjawab bersama,” pungkasnya. (NS)