AMBON,Nunusaku.id,- Provinsi Maluku yang kaya sumber daya alam, mengandung sebuah harapan baru muncul untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program hilirisasi Sagu.
Itulah yang saat ini didorong Gubernur Hendrik Lewerissa (HL), menjadikan sagu komoditas pangan yang mendunia. Sebab lahan sagu di bumi Raja-raja terbentang sangat luas terutama di Bumi Ita Wotu Nusa, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
Tak mau ketinggalan momentum, Gubernur HL pun gerak cepat melobi Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT), Ahmad Riza Patria terkait ide dan gagasannya itu di sela rapat konsolidasi nasional dan percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kantor Gubernur Bali, Jumat, 8 Agustus 2025.
Di depan kolega separtainya itu, Gubernur HL menjelaskan, tanaman sagu sangat potensial untuk dikembangkan demi memperkuat ketahanan pangan di Maluku.
Dengan luas areal lahan sagu potensial mencapai 36.462 hektar, terutama di Kabupaten SBT yaitu 35,42 hektar yang tersebar di 15 kecamatan dan desa, sagu memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan dapat dipasarkan hingga ke mancanegara seperti China.
Pasalnya Sagu dapat diolah menjadi beras sagu, tepung, dan berbagai produk makanan lainnya. Karena itu, diperlukan dukungan industri untuk mengelola sagu secara optimal.
“Sagu ini manfaatnya banyak. Bisa bikin tepung seperti tepung beras, mie sagu dan lainnya. Banyak manfaatnya,” ujar Lewerissa.
Gubernur HL juga memaparkan tujuh poin penting mengenai arah dan kebijakan penataan serta pengembangan sagu di Provinsi Maluku kepada mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.
Yakni; 1) Penataan dan Pengembangan Tanaman Sagu di Maluku sebagai Pangan Pokok Unggulan Maluku Berbasis Kearifan Lokal. 2) Mendukung Ketahanan dan Kemandirian Pangan Daerah. 3) Konservasi Sumber Daya Hutan Sagu, Menjaga Keseimbangan Ekosistem serta Sumber Daya Air untuk Pembangunan Berkelanjutan.
4) Pengelolaan dan Penataan Hutan Sagu Berbasis Partisipasi Masyarakat. 5) Membangun Kemitraan dengan Pelaku Usaha dalam Mendukung Agroindustri Sagu, 6) Meningkatkan Nilai Tambah Sagu dan, 7) Mendorong Pemanfaatan Limbah Sagu sebagai Pakan Ternak dan Sumber Bio Energi.
“Pemerintah, terutama saya sebagai kepala daerah berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Desa dan PDT, agar potensi sagu di Maluku dapat dikelola secara optimal demi kesejahteraan rakyat dan daerah,” harap Gubernur HL yang diikuti penyerahan dokumen arah dan kebijakan penataan serta pengembangan Sagu di Maluku.
Gayung bersambut, Wamendes dan PDT, Ahmad Riza Patria, merespons positif rencana Gubernur Maluku terkait arah dan kebijakan penataan dan pengembangan Sagu.
Serta berkomitmen mendukung penuh langkah-langkah yang diambil demi mewujudkan ketahanan pangan nasional yang diusung Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
“Arah dan kebijakan Gubernur Maluku terkait hilirisasi Sagu itu selaras dengan kebijakan nasional yang ditempuh Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan. Kami mendukung penuh,” sebut Wamendes.
“Baik pa Gubernur. Sangat bagus. Dokumen saya pegang yah, kita dukung penuh,” demikian politisi Gerindra itu.
Diketahui, rapat di Kantor Gubernur Bali itu merupakan tindak lanjut dari peluncuran 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) oleh Presiden RI pada 21 Juli 2025. Tujuannya adalah mempercepat operasionalisasi koperasi di seluruh Indonesia, agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat desa.
Rapat ini dipimpin langsung Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pembentukan KDMP, Zulkifli Hasan.
Acara ini dihadiri para menteri, wakil menteri, kepala badan pangan nasional, Gubernur seluruh Indonesia serta Direktur Utama berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Di momen itu pula, dilakukan penandatanganan MoU antara 6 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai percontohan ekosistem jaringan KDMP di Provinsi Bali, laporan dari 38 Gubernur terkait persiapan koperasi di daerah masing-masing, dan diskusi dengan para Menteri. (NS)
