AMBON,Nunusaku.id,- Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa benar-benar memberi fokus dan perhatian serius terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang jadi prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.
Buktinya, pasca dilaunching Presiden medio 9 Januari 2025 lalu, hingga kini program tersebut telah menyentuh angka 76 ribu penerima manfaat.
Berdasarkan data terakhir per Juli 2025, program MBG di Maluku telah menjangkau 76.000 penerima manfaat, tersebar di 22 SPPG, termasuk di Kota Ambon (7 SPPG), Maluku Tengah (4), Seram Bagian Barat (5), Buru Selatan (2), Kota Tual (1), Maluku Tenggara (1), Maluku Barat Daya (1).
Rinciannya meliputi Balita: 2.426, PAUD 2.740, RA 2.054, TK 3.299, SD 33.115 dan sisanya SMP, SMA/SMK-SLB serta kelompok ibu hamil dan menyusui.
Evaluasi juga menyertakan pengukuran pertumbuhan anak (berat badan dan tinggi badan) sejak pelaksanaan perdana program ini saat kunjungan Wakil Presiden RI ke Ambon, Januari 2025 lalu.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku pun terus memperkuat koordinasi dan kesiapan infrastruktur dalam mendukung target program MBG dari orang nomor satu di Indonesia itu.
Juru Bicara (Jubir) Pemprov Maluku, Kasrul Selang menjelaskan, dalam hasil rapat evaluasi yang digelar baru-baru ini, langkah-langkah strategis tengah dilakukan, sekaligus menegaskan komitmen Gubernur HL dalam memastikan program ini berjalan maksimal di seluruh daerah.
Gubernur, kata Kasrul, mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menghibahkan maupun meminjam-pakaikan lahan untuk pembangunan dapur MBG atau yang kini disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dimana lahan-lahan tersebut nantinya akan diserahkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk diverifikasi dan ditetapkan sebagai titik SPPG.
“Sampai saat ini sudah ada 21 SPPG tersebar di 11 kabupaten/kota. Untuk tambahan 11 dapur MBG baru, kita tinggal menunggu satu sertifikat dari Kabupaten Buru Selatan, dan setelah itu akan langsung dikirim ke BGN untuk diproses,”ujar Kasrul, Kamis (31/7/25).
Ia menyadari, pelaksanaan MBG di Maluku tidak bisa disamakan dengan wilayah daratan. Dengan kondisi geografis kepulauan, estimasi jarak maksimal antara dapur dan sekolah ditetapkan 6 kilometer atau 30 menit waktu tempuh.
“Kalau jumlah siswa mencapai 3.000, maka bisa dibagi menjadi dua dapur. Ada standar konversi biaya. Misalnya, dapur kecil yang melayani 1.000 siswa butuhkan anggaran Rp 1 miliar untuk pembangunan dan peralatan. Sebab itu, usulan disampaikan ke BGN agar tidak menyamaratakan kebutuhan provinsi daratan dan kepulauan,” akunya.
Dalam pelaksanaannya, tambah dia, dapur MBG setiap kabupaten/kota akan memiliki tiga dapur, satu dikelola provinsi, dua dikelola pemerintah kabupaten/kota
Kesiapan Fasilitas dan SDM BGN
Selain itu menurut Kasrul, Gubernur juga telah menyiapkan dukungan logistik dan fasilitas untuk kedatangan 70 orang petugas BGN yang akan ditugaskan di Maluku. Kantor BGN akan difasilitasi Pemprov, termasuk rencana lokasi di kawasan Pasar Higienis atau Karang Panjang, Kota Ambon.
“Ini program besar. Maka kita harus sukseskan. Pak Gubernur sudah siapkan semuanya, termasuk fasilitas pendukung dan kesiapan infrastruktur,” katanya.
Mitigasi Krisis Suplai & Risiko Inflasi
Disisi lain, Gubernur HL juga mewanti-wanti agar jangan sampai terjadi monopoli distribusi bahan pangan, apalagi krisis suplai yang bisa memicu inflasi.
Saat ini, Maluku diperkirakan butuhkan layanan makanan untuk sekitar 540 ribu siswa. Jika dihitung dengan estimasi Rp15 ribu per anak per hari, maka perputaran dana mencapai triliunan rupiah per tahun.
“Inilah alasan mengapa Gubernur sudah perintahkan Dinas Pertanian dan dinas teknis lainnya untuk segera menetapkan sentra produksi lokal. Sentra telur, daging, dan hortikultura harus jelas dan terdistribusi,” ujarnya.
Ia menambahkan, jangan sampai terjadi fenomena pasar tradisional kehabisan stok karena bahan-bahan dihabiskan oleh SPPG. Maka yang didorong adalah sistem yang kuat dan mandiri dari daerah.
Sistem Pengawasan Ketat dan Pencegahan Kasus Higienitas
Merespons isu kasus belatung dalam makanan MBG di salah satu sekolah di Desa Seri, Pemprov Maluku memastikan pengawasan ketat diterapkan. Setiap SPPG memiliki tiga tenaga ahli gizi yang memeriksa kuantitas, kualitas, dan higienitas makanan sebelum dikonsumsi oleh anak-anak.
“Kalau SOP itu dijalankan dengan baik, maka kasus semacam itu tidak boleh terjadi. Kita juga dorong masyarakat dan petugas untuk segera melapor ke Dinas Kesehatan atau Balai POM bila ada temuan yang mencurigakan,” tegasnya.
Program MBG bukan semata proyek konsumsi, tetapi proyek masa depan generasi Maluku. Gubernur HL telah menetapkan strategi menyeluruh dari penyiapan lahan, dapur, tenaga, hingga rantai pasokan lokal.
Kini, tinggal kesiapan semua pihak untuk mengeksekusinya dengan satu tujuan, mewujudkan anak-anak Maluku yang sehat, cerdas, dan bergizi baik. (NS)
