AMBON,Nunusaku.id,- PDI Perjuangan Provinsi Maluku menghelat diskusi publik, yang kali ini mengusung tema “pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Maluku; antara peluang dan ancaman” di Pasifik Hotel Ambon, Kamis (17/7/25).
Diskusi publik hadirkan narasumber dari Greenpeace Indonesia, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sambolinggi, guru besar di fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Pattimura (Unpatti), Prof.Dr. Alex Retraubun dan guru besar fakultas hukum Unpatti, Prof.Dr. Juan Titaheluw, MH.
Dengan peserta dari berbagai elemen seperti akademisi, LSM/NGO, tokoh agama, aktivis, anggota DPRD hingga pegiat isu-isu lingkungan dan perlindungan masyarakat adat.
Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur George Watubun mengaku, masyarakat Maluku yang banyak tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menaruh kehidupan hanya pada pada mata pencaharian dan sumber-sumber daya laut yang ada di sekitarnya.
“Diskusi publik ini bentuk kita memulai advokasi terhadap perusakan ekologi, ekosistem dan pulau-pulau kecil di Maluku. Sehingga perlu sinergi kualitatif dengan semua pemangku kepentingan. Pulau-pulau kecil tidak boleh dipandang sepele, karena besar pengaruhnya untuk kelangsungan hidup manusia,” ungkapnya.
Maluku akui Benhur, sesuai catatan pemerintah provinsi, 93 persen merupakan wilayah laut dan 7 persen wilayah darat. Namun dalam pengelolaan wilayah laut, masih dibatasi Undang-undang, manakala diatas 12 mil diatur pemerintah pusat.
“Kita punya laut tapi bukan pengelola atau pemilik laut yang sebenarnya. Karena itu ketegasan terhadap Undang-undang Provinsi Kepulauan termasuk bagaimana memelihara biota laut, ekosistem yang ada di kehidupan kita mengalami dampak krusial,” urai Ketua DPRD Maluku itu.
Sebagai partai politik tambah Benhur, tugas PDI Perjuangan bukan saja menyediakan diri untuk hal-hal yang sifatnya wacana politik. Tetapi harus juga memastikan mengubah wacana itu menjadi kebijakan dan tindakan politik yang harus menguntungkan rakyat, bangsa dan negara.
“Sehingga kalau kita melakukan diskusi publik, itu artinya kita sementara menggelorakan politik hijau, politik keberpihakan kepada lingkungan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi semangat dan nafas PDI Perjuangan,” jelas Benhur.
Pihaknya tambah BGW, turut mengkritisi apa yang terjadi di Ohoi Nerong dan Matholat Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), adalah “potret telanjang” dari eksploitasi yang meniadakan keadilan sosial bagi rakyat di Provinsi Maluku.
“Kita berdiskusi untuk menegaskan sikap kita terhadap pelestarian lingkungan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Maka kita undang para pakar agar mereka bisa memberikan pencerahan sehingga kita mengetahui dan bertindak untuk mengadvokasi,” pungkasnya. (NS)
