AMBON,Nunusaku.id,- Tak hanya wisata bahari, Maluku juga memiliki potensi agro wisata, wisata budaya, hingga ekowisata yang mampu menarik wisatawan lokal maupun mancanegara.
Dengan potensi itu, Pariwisata menjadi sektor strategis yang memiliki potensi besar penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Maluku. Termasuk membuka lapangan kerja, hingga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Maluku.
Sayang, kekayaan potensi pariwisata yang dimiliki belum dapat dikelola secara tepat. Dikarenakan tidak ada terobosan inovasi dari Dinas Parawisata (Dispar) yang dipimpin Jais Ely, sejak diangkat tahun 2023 pada kepemimpinan Murad Ismail hingga sampai saat ini.
Gagalnya kinerja Ely dalam memimpin Dinas Parawisata, terlihat dari tidak masuknya Maluku dalam daftar 10 destinasi wisata prioritas nasional. Padahal keindahan alam yang dimiliki, tidak kalah dibanding daerah lain, bahkan disebut sebagai surga tersembunyi di Indonesia.
Kegagalan lain Dispar pimpinan Jaia Ely yang saat ini dipercayakan menjadi Plh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, juga terlihat dari tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target yang ditetapkan. Hal ini dibuktikan dari pembahasan bersama Komisi IV DPRD Maluku, Selasa (8/7/25).
“Dari target Rp 1.010.000.000, sampai akhir Juni baru mencapai Rp 300 juta. Hal ini membuktikan Dispar masih minim kreativitas dan belum mampu mendongkrak PAD secara signifikan. Padahal, Maluku memiliki kekayaan destinasi wisata yang luar biasa, yang dinilai sebagai serpihan surga yang jatuh ke bumi,” ungkap Wakil Ketua Komisi IV, Dali Fahrul Syarifudin.
Ia juga mengkritisi investasi besar-besaran di Pantai Liang yang mencapai miliaran rupiah, namun pendapatan yang diperoleh tidak sebanding.
“Investasi pembebasan lahan sampai lebih dari Rp 10 miliar, tapi pendapatan hanya sekitar Rp 300 juta. Ini sangat tidak seimbang. Harus dicari cara yang lebih efektif agar potensi wisata ini benar-benar menghasilkan untuk daerah,” ujarnya.
Olehnya itu, ia mendorong Dispar Maluku untuk lebih kreatif dalam mengelola potensi yang ada. Apalagi Pariwisata adalah sektor yang menuntut inovasi dan kerja sama, bukan hanya sekadar mengelola aset yang ada.
“Kami minta Dinas Pariwisata jangan hanya berpikir kelola wisata itu harus beli aset. Harus mulai berpikir lebih kreatif, bisa kerja sama dengan pihak ketiga, tanpa harus mengeluarkan modal besar. Misalnya, kita dukung pengembangannya, tapi nanti kita dapat bagi hasil atau menarik retribusi dari sana,” tegas politisi PPP itu.
Dalih lantas mencontohkan di Kabupaten Buru. Potensi wisata bukan hanya pantai, tetapi juga agro wisata yang bisa dikembangkan.
“Hal-hal seperti ini harus dijajaki, bisa kerja sama dengan investor. Kita bangun pariwisata, mereka kelola, daerah dapat bagi hasil. Jadi ada manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan daerah,” sambungnya.
Dewan tambahnya berharap kedepan, Dispar dapat memperkuat sumber daya manusia (SDM) dan meningkatkan kreativitas dalam mengelola pariwisata, sehingga Maluku bisa bersaing dan menjadi destinasi wisata unggulan yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi PAD.
“Kegagalan kolektif Dispar ini juga karena pimpinannya yang tidak kreatif dan inovatif, selain SDM-nya yang harus ditingkatkan. Apalagi pa Gubernur dan Wagub menaruh atensi besar di sektor ini. Butuh keseriusan dan niat hati yang sama elemen Dispar, karena PAD salah satu ukuran keberhasilan OPD,” pungkasnya. (NS)
