AMBON,Nunusaku.id,- Perilaku menghabiskan anggaran daerah tak hanya dilakukan pejabat di level birokrasi, tapi juga anggota DPRD juga ikut menghamburkan uang rakyat dari APBD.
Hal demikian hari ini terjadi dan dilakukan wakil rakyat Kota Ambon. Bagaimana tidak, pasca selesai melakukan sidang paripurna dengan sejumlah agenda, Rabu (2/7/25), mereka langsung terbang ke Jakarta sorenya.
Jika di waktu itu maka maskapai yang digunakan tentu Garuda Indonesia, maskapai dengan tarif tertinggi di Indonesia termasuk Maluku jika berpergian ke Pulau Jawa termasuk ibukota Jakarta.
Padahal jelas-jelas saat ini terjadi defisit di kas daerah yang mencapai Rp 83 Miliar dan sama sekali tidak dipedulikan para wakil rakyat yang terhormat.
Sumber internal DPRD menyebut, keberangkatan itu hanya untuk badan anggaran (Banggar). Maka jika ditelisik, dari 35 wakil rakyat Belakang Soya, setengahnya (18 orang) adalah anggota Banggar.
Karena mereka terdiri dari tiga pimpinan dewan, para ketua-ketua fraksi dan utusan fraksi dua atau satu orang tergantung posisi fraksinya, utuh atau gabungan.
“Banggar saja, seng semua,” sebut sumber media ini via WhatsApp, Rabu (2/7).
Sumber lainnya menyebut, anggaran keberangkatan itu dipinjam dari pos lain alias ngutang. Setelahnya nanti baru dikembalikan.
“Hutang dulu, nanti baru tutup. Kondisi ini repot,” ungkapnya di DPRD.
Ketua DPRD Kota Ambon Morits Tamaela yang coba dikonfirmasi awal via pesan WhatsApp tidak merespons.
Jika dikalkulasi, biaya keberangkatan DPRD include yakni tiket pesawat PP Garuda Indonesia, biaya nginap atau akomodasi hotel kurang lebih sepekan, biaya transportasi, plus uang saku.
Maka tiap anggota biasa mendapat kisaran 50-75 juta. Jatah pimpinan DPRD tentu berbeda, lebih besar dari anggota biasa. Yang bila dijumlahkan, maka anggaran dikeluarkan mencapai ratusan juta hingga dekati satu Miliar rupiah.
Menanggapinya, aktifis dari Walang Aspirasi Rakyat Maluku (WARM), Christian Sea menyebut, sebagai wakil rakyat meski menjadi contoh kepada masyarakat, bukan malah sebaliknya, tetap keluar daerah walau ada kondisi defisit kas daerah Miliaran.
“Anggota DPRD termasuk salah satu pihak yang paling banyak menguras anggaran jika kegiatan keluar daerah. Padahal bisa saja itu dilakukan secara daring/online karena pertimbangan efisiensi dan ada defisit,” sesalnya.
Diketahui, DPRD Kota Ambon menggelar rapat paripurna ke-II masa persidangan III tahun sidang 2024/2025 dengan sejumlah agenda, Rabu (2/7/25).
Yakni penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Ambon tahun 2024, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD tahun 2025, serta penyerahan empat Ranperda dari pemerintah ke DPRD.
Walikota Ambon Bodewin Wattimena, Pj Sekretaris Kota, Forkopimda, serta pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Ambon turut hadiri paripurna itu. (NS)
