AMBON,Nunusaku.id,- Berdasarkan Keputusan Munas Gerakan Pramuka tahun 2023 di Aceh, ditetapkan pelaksanaan Kemah Bela Negara tingkat nasional tahun 2025 di Provinsi Maluku tepatnya di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang direncanakan akan berlangsung bulan Oktober 2025.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menyambut gembira dan sangat mendukung pelaksanaan event nasional tersebut.
Namun, sebab adanya kebijakan efesiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, maka diperlukan langkah-langkah persiapan lebih matang, baik dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten MBD, Kwarda Pramuka dan stakeholder lain guna mensukseskan agenda dimaksud.
Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Sadali Ie kepada awak media di Ambon, Jumat (30/5/2025).
Dikatakan, Pemprov Maluku berkeinginan agar pelaksanaan kemah bela negara tingkat nasional harus berjalan maksimal terutama dari sisi dukungan anggaran, infrastruktur, transportasi dan sarana prasarana pendukung lainnya.
“Sehingga pemerintah daerah dan masyarakat Maluku benar-benar siap menjadi tuan dan nyonya rumah yang baik dalam menjamu kehadiran peserta dari 38 Provinsi, para pejabat negara serta tamu undangan,” tandas Sadali.
Momentum ini akuinya, diharapkan dapat dilihat lebih komprehensif, sebagai ekosistem yang saling mendukung dalam rangka memperkuat wilayah perbatasan Negara di Maluku sebagai serambi atau etalase terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sehubungan dengan pertimbangan tersebut, Pemprov telah mengajukan penundaan kegiatan Kemah Bela Negara tingkat nasional dimaksud melalui surat Gubernur Maluku nomor. 400.5/7.16 tanggal 21 April 2025 tentang Penjadwalan Kembali Provinsi Maluku sebagai tuan rumah Kemah Bela Negara tingkat nasional tahun 2025.
“Surat itu telah mendapat persetujuan dari Kwarnas berdasarkan surat nomor. 0121-00-K tanggal 9 Mei 2025 tentang Penundaan kegiatan Kemah Bela Negara tingkat nasional tahun 2025,” jelasnya.
Kebijakan ini tambah Sadali, dimaksudkan agar sebagai tuan dan nyonya rumah dapat melakukan persiapan dengan lebih baik guna menjaga nama baik, marwah dan wibawa Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten MBD dan masyarakat.
Pemprov Maluku pun akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Kabupaten MBD, Kwarnas, Kwarda Maluku, dan para stakeholder lain terkait pelaksanaan Kemah Bela Negara (KBN) tingkat nasional.
Sehingga diharapkan event ini tidak hanya terfokus pada kegiatan pramuka semata, tetapi juga dapat dikemas dengan berbagai kegiatan dan informasi sektor unggulan daerah yang dimiliki, baik sumberdaya alam, pariwisata, pagelaran seni/budaya, pameran produk UMKM, ekspos kuliner serta kegiatan tambahan lain yang dapat memberi nultiplier Effect bagi masyarakat Maluku pada umumnya dan masyarakat Bumi Kalwedo pada khusunya.
“Jika pelaksanaan KBN tingkat nasional ini dirancang dan dikelola secara efektif, dapat menjadi kekuatan dan potensi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, demi terwujudnya Transformasi Menuju Maluku yang Maju, Adil dan Sejahtera menyongsong Indonesia Emas 2045. Semua ini dilakukan semata-mata Par Maluku Pung Bae,” pungkasnya. (NS)
